Rekrutmen dan Seleksi Korkab/Korkot PKH Tahun 2018

SAMARINDA –Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) khususnya Seksi Jaminan Sosial Keluarga, pada hari Senin (15/10) menggelar kegiatan `Rekrutmen dan Seleksi Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018` khususnya untuk 3 Kabupaten/kota di Kaltim meliputi Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Kegiatan seleksi tersebut diikuti sebanyak 9 orang peserta dengan rincian 3 peserta untuk mengikuti seleksi Korkot Samarinda, 3 peserta calon Korkab Kutai Kartanegara dan 3 peserta calon Korkab Kutai Barat.

Rekrutmen dan Seleksi Korkab/Korkot untuk tiga daerah di Provinsi Kaltim tersebut secara simbolis dibuka oleh Kabid Linjamsos, Drs. H. Ahmadin, M.Si, dengan turut dihadiri Sumardi dan Untung, yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Sebagai informasi, proses Rekrutmen dan Seleksi Korkab/Korkot PKH yakni untuk Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan posisi Korkab/Korkot di tiga daerah tersebut.

“Tiga daerah yakni Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat saat ini mengalami kekosongan untuk posisi Korkab/Korkot yang mana SDM di ketiga daerah tersebut sebelumnya telah mengundurkan diri dengan alasan tertentu, sehingga diperlukan pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dilakukanlah proses rekrutmen dan seleksi oleh tim dari Kemensos RI dalam hal ini Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, tentunya bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kaltim sebagai fasilitator tempat pelaksanaan seleksi dan terkait pemanggilan para peserta seleksi untuk tiga daerah tersebut,” papar Ahmadin.

Sebagai informasi, proses Rekrutmen dan Seleksi Korkab/Korkot PKH Tahun 2018 selain dilakukan melalui tes tertulis juga dilakukan melalui sesi wawancara dan tes psikologi, hasil akhir dari seleksi tersebut nantinya akan diumumkan oleh Kemensos RI melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (hms)