Gubernur : Kaltim Bukan Daerah Rawan Karhutla

JAKARTA – Tidak tanggung-tanggung, masalah serta upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain upaya pencegahan secara terpadu hingga optimalisasi kinerja Badan Restorasi Gambut dan penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan. Termasuk tindakan tegas bagi aparat (TNI/Polri) yang lambat menangani masalah kebakaran.

Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

Kegiatan nasional yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Secara keseluruhan lanjutnya, terjadi penurunan hingga 80 persen hotspot jika dibandingkan tahun 2015. Namun, Presiden meminta kepala daerah bersama seluruh pihak bekerjasama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai prioritas.

Terdapat beberapa daerah tahun ini penyumbang asap, sebut Isran sesuai yang diucapkan Presiden Jokowi dalam arahannya dihadapan seluruh gubernur, bupati/walikota, Pangdam dan Kapolda hingga jajaran Dandim dan Kapolres.

 “Wilayah Sumatera ada Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan Kalimantan adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Kaltim tidak masuk daerah rawan Karhutla,” ungkap Isran Noor.

Namun demikian, Isran meminta seluruh pihak terkait tetap meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Kita jangan lengah. Ini memasuki masa-masa kemarau. Saya minta bupati dan walikota terus berkoordinasi dengan instansi terkait bahkan melibatkan TNI dan kepolisian untuk upaya pencegahan. Termasuk penanganan apabila terjadi kebakaran. Jangan ada pembiaran walaupun kecil,” harap Isran.

Hal senada disampaikan Bupati Kutai Timur Ismunandar usai menghadiri Rakornas bahwa peran seluruh pemangku kepentibgan sangat penting dan strategis dalam upaya deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Keterlibatan seluruh stakeholders sangat penting. Sebab tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan aparat dari instansi kehutanan, TNI dan kepolisian saja,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kaltim Duratma Momo bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait optimal melakukan sosialisasi dan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye hingga groundcheck hotspot serta pembentukan brigdar karhutla.

Hadir mendampingi Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Bupati Kutai Timur Ismunandar, Walikota Bontang Hj Neni Morniaeni serta Kapolres dan Dandim di Kaltim.

Acara yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta jajaran Menteri Kabinet Kerja. (hms)