“Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024”

“Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024”

SAMARINDA – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman Nomor 171, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur, pada Kamis, (04/7/24). Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, yang sekaligus memberikan sambutan. Laporan panitia dibacakan oleh Kasubag Perencanaan, Robi Irawan.

Kegiatan FKP ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Ishak menekankan pentingnya FKP sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. “Melalui FKP, kita berharap dapat menyatukan pemahaman dan keterampilan pendamping LKSA/LKS LU di wilayah Kota Samarinda, serta mensosialisasikan tata cara bantuan sosial dan hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,” ujarnya.

Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tema “Membangun Kaltim untuk Nusantara”. Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan Kalimantan Timur harus disinergikan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan kedua wilayah.

Salah satu isu strategis yang diangkat dalam forum ini adalah dampak sosial dari perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, yang berpotensi meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk forum CSR, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, perguruan tinggi, dan potensi masyarakat profesional lainnya. Tujuannya adalah mengurangi dan menekan angka kemiskinan serta PMKS/PPKS melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang secara efektif.

FKP diadakan untuk memastikan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari penyusunan kebijakan hingga evaluasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, sehingga dapat meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Setelah acara dibuka, dilanjutkan dengan diskusi antara OPD dan pihak terkait yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Diskusi ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis, mencari solusi bersama, dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi tantangan sosial di Kalimantan Timur.

Hadir dalam acara ini antara lain perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Kaltim, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Kepala OPD terkait, Rektor Universitas Mulawarman, Kepala Dinas Sosial Kab/Kota, Panglima Komando Militer IV, Kapolda Provinsi Kaltim, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Kota Samarinda, Kepala Bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Kepala BPJS Kesehatan, Ketua PPDI, Komda Lansia, Mitra Kerja (PSKS) Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kaltim dan RRI Samarinda, serta tokoh masyarakat Kota Samarinda.