Berita

Pengumuman Seleksi JPT Pratama Diralat, Jumlah Calon Kadis Sosial Tetap 9 Orang

SAMARINDA –Tim Seleksi Pengisian JPT Pratama Pemprov Kaltim yang diketuai mantan Plt Sekda Provinsi Kaltim, Dr. Hj.Meliana, SE, MM, meralat pengumuman hasil tahap seleksi Administrasi dan Hasil Uji Narkoba, dan Kejiwaan yang diumumkan pada tanggal 17 Juni 2019 lalu.

Ralat Pengumuman Nomor 016/Pansel-JPT Kaltim/VI/2019 tersebut secara resmi dirilis oleh Tim Seleksi dengan ditandatangani langsung Meliana selaku Ketua Tim Seleksi tertanggal 20 Juni 2019.

Berikut ini kutipan lengkap surat pemberitahuan/ralat yang telah dirilis resmi melalui website BKD Kaltim tersebut :

Surat Pemberitahuan Nomor 019/Pansel-JPTKaltim/VI/2019 :
Berdasarkan hasil rapat atau laporan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama tanggal 20 Juni 2019 pukul 08.00 Wita kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di ruang rapat Gubernur, maka panitia seleksi menyampaikan sebagai berikut :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur menginstruksikan supaya seleksi pengisian JPT Pratama yang semula menggunakan sistem gugur (bertahap) dan diumumkan pada setiap tahapan, menjadi diumumkan pada akhir seleksi.

2. Seluruh peserta yang telah mengikuti tahapan seleksi dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

3. Tahapan seleksi penulisan makalah yang sebelumnya direncanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 diubah pelaksanaannya menjadi hari Senin tanggal 24 Juni 2019, di gedung Assesment Center BKD Kaltim Jl RA.Kartini No.13 Samarinda, pukul 08.30 s/d 11.30 Wita.

Sebagai informasi, khusus untuk seleksi JPT Pratama Kadis Sosial Kaltim, sebelumnya tercatat 9 nama kandidat Kadis Sosial Kaltim yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sehingga layak mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yakni tahap tes narkoba dan kejiwaan, yakni Ahmadin (Pemprov Kaltim), Ambo Lala, Ayi Hikmat, Hasada, Imanudin, M.Adrie Dirga Sagita, M.Agus Hari Kesuma, M.Ridwan Tassa dan Muhamad Yusuf.

Namun dalam Pengumuman Nomor 016/Pansel-JPT Kaltim/VI/2019 tertanggal 17 Juni lalu, tiga nama dinyatakan gugur karena alasan terbentur masalah batas usia yakni Ahmadin, Imanudin dan Adrie Dirga Sagita.

Dengan adanya surat ralat atau pemberitahuan yang dirilis Tim Seleksi tertanggal 20 Juni 2019 tersebut, maka tahap seleksi untuk calon Kadis Sosial Kaltim tetap akan diikuti 9 nama kandidat sesuai dengan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. (hms)

6 Nama Kandidat Kadis Sosial Kaltim Lolos Tahap Penulisan Makalah

SAMARINDA -6 Nama kandidat Kepala Dinas Sosial Kaltim dipastikan lolos tahap seleksi Administrasi dan Hasil Uji Narkoba, dan Kejiwaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dan ke 6 nama tersebut berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya yakni tahap penulisan makalah, yang dijadwalkan berlangsung Jumat (21/6) bertempat di gedung Assessment Center BKD Kaltim, Jl RA. Kartini Nomor.13 Samarinda, pukul 08 s/d 11.00 Wita.

Berdasarkan pengumuman tim seleksi JPT Pratama Nomor 016/Pansel-JPT Kaltim/VI/2019 juga menyebutkan bahwa kandidat atau calon yang memiliki usia lebih dari 56 tahun terhitung tanggal 1 Agustus 2019, maka dinyatakan tidak memenui syarat administratif.

Hal itu sesuai dengan surat Ketua KASN Nomor B.1858/KASN/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, perihal tanggapan terhadap pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim, dan hasil konsultasi Panitia Seleksi dengan KASN tanggal 13 Juni 2019.

Sehingga tiga nama kandidat khususnya peserta seleksi JPT Pratama untuk jabatan Kadis Sosial Kaltim harus `terlempar` karena terbentur masalah batas usia tersebut, yakni Ahmadin (Kabid Linjamsos), Imanudin (Pemprov Kaltim) dan M.Adrie Dirga Sagita (Diskominfo) harus rela tidak dapat lolos ke tahap seleksi berikutnya.

Selain itu, mengacu pada Surat Direktur RSJ Daerah Atma Husada Mahakam, tanggal 23 Mei 2019 tentang Laporan Pemeriksaan Psikometri, yang mana disebutkan seluruh kandidat dinyatakan bersih atau tidak ada yang tersandung masalah narkoba maupun kejiwaan.

Berikut 6 Nama Kandidat Kadis Sosial Kaltim yang lolos ke tahap penulisan makalah :

  1. Ambo Lala (Pemkab Paser)
  2. Ayi Hikmat (Pemprov Kaltim)
  3. Hasada (Pemprov Kaltim)
  4. M. Agus Hari Kesuma (Pemprov Kaltim)
  5. M. Ridwan Tassa (Pemkot Samarinda)
  6. Muhammad Yusuf (Pemprov Kaltim). (hms)

Aksi Tanggap Darurat Korban Banjir Samarinda

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melakukan aksi tanggap darurat penanganan korban musibah banjir yang melanda 3 Kecamatan di Kota Samarinda yang terjadi sejak 6 Juni 2019 lalu dengan jumlah korban mencapai kurang lebih 34 ribu jiwa.

Aksi tanggap darurat yang dilakukan Dinas Sosial Kaltim meliputi, penyaluran logistik, pendirian dapur umum hingga pendirian tenda-tenda pengungsian bagi para korban.

Adapun bantuan logistic yang telah disalurkan meliputi, beras, mie instan, selimut, seragam sekolah, peralatan dapur serta keperluan peralatan rumah tangga lainnya.

Selain itu Dinas Sosial juga menyiagakan anggota Tagana di seluruh lokasi bencana guna melakukan langkah-langkah evakuasi hingga pendampingan psikologos terhadap para korban.

Aksi tanggap darurat korban bencana banjir Samarinda ini menurut rencana akan dilangsungkan hingga 21 Juni 2019 mendatang. (hms)

Bimtek Penyusunan Anjab- ABK

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (17/6) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK) bertempat di Aula Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Jl Basuki Rahmad Nomor 76 Samarinda.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta terdiri dari para pegawai di lingkungan Dinas dan UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

Kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Provinsi Kaltim.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim terdiri dari para pejabat Pengawas (eselon IV) serta pejabat Administrator (eselon III).

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan OPD dalam penyusunan dokumen Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar dihasilkan data yang benar dan akurat.

Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pedoman yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan program analisis jabatan pada masing-masing unit kerja, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pernyelenggaraan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini bertujuan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan  kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional. 

Diharapkan melalui kegiatan ini kedepan, para analis mandiri OPD dapat membuat laporan hasil Anjab dan ABK masing-masing OPD sesuai sistematika pelaporan dengan menyertakan rekomendasi penataan keorganisasian baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kediklatan maupun kepegawaiannya.

Sebagai informasi Dasar Hukum kegiatan tersebut adalah Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan, Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang 19 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. (hms)

Ini, 9 Nama Kandidat Kadis Sosial Kaltim

SAMARINDA – Bursa kandidat atau calon Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru, yang mana 9 nama kandidat telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, sehingga layak maju ke tahap seleksi berikutnya.

Berdasarkan lampiran Pengumuman Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama Pemprov Kaltim, Nomor 006/Pansel-JPTKaltim/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, dari 9 nama kandidat tersebut 3 nama diantaranya berasal dari internal Dinas Sosial Provinsi Kaltim, yakni Drs. H. Ahmadin, M.Si (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial), Drs.Ayi Hikmat, M.Si (Kabid Pemberdayaan Sosial), serta H.Muhammad Yusuf, SE, M.Si, (Sekretaris).

9 Nama kandidat Kadis Sosial Kaltim tersebut berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni tes narkoba dan kejiwaan yang dijadwalkan berlangsung hari Kamis 23 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat II Lantai III BKD Kaltim Jl M.Yamin No.1 Samarinda.

Berikut ini 9 nama kandidat Kadis Sosial Kaltim yang dinyataka lulus seleksi administrasi :

  1. Ahmadin (Pemprov Kaltim)
  2. Ambo Lala (Pemkab Paser)
  3. Ayi Hikmat (Pemprov Kaltim)
  4. Hasada (Pemprov Kaltim)
  5. Imanudin (Pemprov Kaltim)
  6. M. Adrie Dirga Sagita (Pemprov Kaltim)
  7. M. Agus Hari Kesuma (Pemprov Kaltim)
  8. M. Ridwan Tassa (Pemkot Samarinda)
  9. Muhammad Yusuf (Pemprov Kaltim). (hms)

Perkuat PKH, Mensos Arahkan Pemda Alokasikan Dana Dampingan

JAKARTA -Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota”, kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta. Senin (4/3).

Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.

Seperti diketahui Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar lima persen.

“Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota”, tegas Agus.

Menurut Mensos, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, diantaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH. Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu dan lemari penyimpanan dokumen.

Dana penyertaan, menurut agus juga bisa untuk operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota. Cetak atau pengadaan formulir verifikasi fasdik faskes kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran “Biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi.

Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa,” jelas Agus.

Rapat koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH juga bisa di alokasikan melalui APBD.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan pemantapan atau capacity building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan pemantapan atau coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.

Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota Pemda juga di himbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN.

“sinergi program akan mempercepat KPM keluar dari kondisi kemiskinan untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera”, ungkap Mensos. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menghimbau kepada seluruh Koordinator PKH untuk mengawal surat edaran dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten/kota. “Kami minta seluruh Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota untuk memastikan Pemda merespon surat edaran tersebut dan bisa dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota”, harap Dirjen. (hms)

Ini, Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

SAMARINDA –Menindaklanjuti Keputusan Presiden dan Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2019, tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci ramadhan 1440 H, maka seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial mengalami perubahan jam kerja dibandingkan jam kerja normal.

Berikut ini perubahan jam kerja ASN Dinas Sosial Kaltim selama bulan ramadhan :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.30 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 11.00 Wita.

Sementara itu untuk 5 UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim, yakni UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH), Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma  (PSPAD), dan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang menjalankan 6 hari kerja memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 14.00 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
  • Hari Sabtu, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wita. (hms)

Lokasi Pengungsian Wajib Sediakan `Bilik Asmara`


SAMARINDA –Salah satu upaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat khususnya di lingkungan keluarga antara suami dan istri yang tengah tertimpa musibah dan harus tinggal di lokasi pengungsian, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disediakan `Bilik Asmara`.

“Salah satu faktor yang dapat memicu pertengkaran suami dan istri adalah pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga dalam setiap terjadi musibah di masyarakat yang mengharuskan mereka mengungsi, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disiapkan tempat khusus yakni bilik asmara, karena tidak bisa dipungkiri, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi akan memicu emosi khususnya bagi pasangan suami istri yang harus tinggal berhari-hari di lokasi pengungsian. Jadi hal ini harus difahami oleh Tenaga Pelopor Perdamaian, bahwa untuk menciptakan perdamaian harus dimulai dari hal-hal terkecil, dan dimulai dari lingkungan terdekat,” papar Kasubdit Pencegahan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Drs.Helmi DT.R.Mulya, M.Si, Kementerian Sosial RI, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan `Pemantapan Petugas Pelopor Perdamaian Provinsi Kaltim Tahun 2019` yang dilangsungkan pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019 di Hotel Royal Park, Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Pencegahan Direktorat PSKBS tersebut  juga mengatakan bahwa deteksi dini harus harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga potensi-potensi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi.

“Melalui Tenaga Pelopor Perdamaian, Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal tentunya didahului dengan deteksi dini yang baik, maka potensi konflik sosial di masyarakat dapat dicegah, sehingga peran Tenaga Pelopor Perdamaian sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian di daerah dan secara nasional pada umumnya,” tegasnya. (hms)

Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Wajib Bekerja dengan Ikhlas, Cerdas dan Tuntas

SAMARINDA -Tenaga Pelopor Perdamaian di daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya potensi konflik sosial tentunya dimulai dari lingkungan terdekat.

Oleh karena itu para Tenaga Pelopor Perdamaian diharapkan benar-benar bekerja dengan iklas, cerdas dan tuntas’ dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu garda terdepan Kementerian Sosial RI dalam upaya mempelopori perdamaian di masyarakat.
Itulah tema yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan ‘Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019’ yang berlangsung 29 April s/d 1 Mei 2019 di Royal Park Hotel Samarinda.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah nara sumber terdiri dari Direktorat PKBS Kementerian Sosial RI, akademisi, Bappeda Kaltim, Polresta Samarinda serta praktisi.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Linjamsos, Ahmadin, serta Kasi PKBS, Samingun, dengan dihadiri Kadis Sosial Balikpapan, Purwanto, serta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, Senin (29/4) malam. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 36 peserta perwakilan Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

Terminasi dan Pelepasan Anak Asuh UPTD PSPAD Samarinda

SAMARINDA -UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) pada hari Senin (29/4) menggelar kegiatan Terminasi dan Pelepasan terhadap 5 orang anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA/SMK sederajat.

Kegiatan Terminasi tersebut dilangsungkan di Aula UPTD PSPAD di jl HM.Riffadin, Samarinda Seberang, dengan dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Kepala UPTD PSPAD, Faridah MN, melalui Kasub Bag Tata Usaha UPTD PSPAD, Fuad, mengatakan, setelah lepas dari panti, ke lima anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing.

“Harapan kami tentunya selepas dari panti, anak-anak kami ini bisa melanjutkan kehidupan dengan keluarga masing-masing, semoga apa yang mereka peroleh selama menjalani asuhan di panti menjadi bekal yang baik dalam menjalani kehidupan selanjutnya dengan lebih baik lagi,” papar Fuad. (hms)