Berita

Perwakilan Kaltim Ikuti Seleksi Pilar-pilar Sosial Tingkat Nasional

SAMARINDA –Dinas Sosial Kaltim dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) melalui Seksi PPSDS mengirimkan 4 orang perwakilan yang merupakan pemenang seleksi Pilar-pilar Sosial Kaltim Tahun 2019, guna mengikuti Seleksi Pilar-pilar Sosial Tingkat Nasional yang dijadwalkan berlangsung 13 s/d 19 Agustus 2019 di Jakarta.

Dalam seleksi Pilar-pilar Sosial tingkat nasional tersebut nantinya perwakilan dari Kaltim akan bersaing dengan perwakilan dari seluruh Provinsi di Indonesia untuk empat kategori yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna.

Berikut ini perwakilan Kaltim untuk ajang Seleksi Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional Tahun 2019 :

  1. LKS : Taufik Ridwan (LKSA Al Mu`min Balikpapan)
  2. TKSK : Aminah (Balikpapan)
  3. PSM : Farida Astuti (Kutai Kartanegara)
  4. Karang Taruna : Julianto (Kutai Barat). (hms)

Persiapan Penyusunan SAKIP 2019

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Selasa (13/8) akan menggelar rapat internal dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial dan 5 UPTD dibawah naungan Instansi Sosial di Kaltim itu.

Rapat yang dilangsungkan di Aula Dinas Sosial Kaltim Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda dengan dipimpin Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, tersebut mengusung agenda persiapan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menghadirkan nara sumber dari Inspektorat Kaltim.

Terkait kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, M. Yusuf, mengharapkan dalam penyusunan SAKIP tahun 2019 ini nantinya bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mendapat penilaian yang lebih memuaskan lagi dibanding tahun 2018 lalu.

“Dalam penilaian SAKIP tahun 2018 lalu, SAKIP Dinas Sosial Kaltim mendapat nilai B, diharapkan untuk tahun 2019 ini nantinya perolehan nilai dapat terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan, oleh karena itu kami memandang perlu untuk menghadirkan pengarah dalam hal ini temanp-teman dari Inspektorat Kaltim sehingga dalam penyusunan nya nanti SAKIP Dinas Sosial Kaltim memenuhi kriteria-kriteria penilaian yang baik,” papar Yusuf dalam arahannya saat memimpin apel pagi pegawai, Senin (12/8) pagi. (hms)

Ini, Pilar-pilar Sosial Teladan Provinsi Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 465/49/DS-TU/2019, yang ditandatangani Plt Kadis Sosial Kaltim, Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, tertanggal 5 Agustus 2019, menetapkan Nama-nama Pemenang Hasil Seleksi dan Orientasi Pilar-pilar Sosial Teladan Tingkat Provinsi Kaltim Program Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Adapun untuk penyerahan penghargaan kepada Pilar-pilar Sosial Terbaik tersebut nantinya akan dilakukan secara simbolis oleh Dinas Sosial Provinsi Kaltim, bagi para pemenang nantinya berhak mewakili Kaltim dalam seleksi Pilar-pilar Sosial tingkat Nasional.

Berikut ini daftar nama-nama pemenang Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial Terbaik Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2019 :

  1. LKS : – Terbaik I, LKSA Al Mu`min (Balikpapan) , – Terbaik II, Panti Asuhan Aisyiah (Bontang)
  2. TKSK : – Terbaik I, Aminah (Balikpapan), – Terbaik II, Junaidi (Kutai Kartanegara)
  3. PSM : – Terbaik I, Farida Astuti (Kutai Kartanegara), – Terbaik II, Ngatiran (Paser)
  4. Karang Taruna : – Terbaik I, Julianto (Kutai Barat), – Terbaik II, Adi Siswanto (Balikpapan). (hms)

Gubernur : Kaltim Bukan Daerah Rawan Karhutla

JAKARTA – Tidak tanggung-tanggung, masalah serta upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain upaya pencegahan secara terpadu hingga optimalisasi kinerja Badan Restorasi Gambut dan penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan. Termasuk tindakan tegas bagi aparat (TNI/Polri) yang lambat menangani masalah kebakaran.

Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

Kegiatan nasional yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Secara keseluruhan lanjutnya, terjadi penurunan hingga 80 persen hotspot jika dibandingkan tahun 2015. Namun, Presiden meminta kepala daerah bersama seluruh pihak bekerjasama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai prioritas.

Terdapat beberapa daerah tahun ini penyumbang asap, sebut Isran sesuai yang diucapkan Presiden Jokowi dalam arahannya dihadapan seluruh gubernur, bupati/walikota, Pangdam dan Kapolda hingga jajaran Dandim dan Kapolres.

 “Wilayah Sumatera ada Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan Kalimantan adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Kaltim tidak masuk daerah rawan Karhutla,” ungkap Isran Noor.

Namun demikian, Isran meminta seluruh pihak terkait tetap meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Kita jangan lengah. Ini memasuki masa-masa kemarau. Saya minta bupati dan walikota terus berkoordinasi dengan instansi terkait bahkan melibatkan TNI dan kepolisian untuk upaya pencegahan. Termasuk penanganan apabila terjadi kebakaran. Jangan ada pembiaran walaupun kecil,” harap Isran.

Hal senada disampaikan Bupati Kutai Timur Ismunandar usai menghadiri Rakornas bahwa peran seluruh pemangku kepentibgan sangat penting dan strategis dalam upaya deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Keterlibatan seluruh stakeholders sangat penting. Sebab tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan aparat dari instansi kehutanan, TNI dan kepolisian saja,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kaltim Duratma Momo bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait optimal melakukan sosialisasi dan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye hingga groundcheck hotspot serta pembentukan brigdar karhutla.

Hadir mendampingi Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Bupati Kutai Timur Ismunandar, Walikota Bontang Hj Neni Morniaeni serta Kapolres dan Dandim di Kaltim.

Acara yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta jajaran Menteri Kabinet Kerja. (hms)

Mulai Hari Ini, 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran Dinonaktifkan

JAKARTA – Mulai hari ini, Kementerian Sosial telah menonaktifkan 5.227.852 jiwa peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Alasannya, peserta yang bersangkutan sudah tidak ada dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos. Selain itu juga ditemukan peserta yang NIK tidak sesuai. Sayangnya penonaktifkan ini tidak dibarengi dengan sosialisasi yang baik.

Staf khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief menyatakan bahwa Kemensos bekerjasama dengan pemda untuk melakukan validasi sebelum penonaktifkan. 96,8 juta jiwa pesertaPBI didata dan dilakukan verifikasi lapangan. ”Akhirnya non aktif 5,2 juta jiwa,” ujarnya.

Penonaktifan peserta itu juga dibarengi dengan pengaktifan peserta lain. Sehingga 5,2 juta peserta PBI tetap terisi. Menurut Febri, yang menggantikan peserta yang dinonaktifkan ditetapkan oleh dinas sosial. Data tersebut dari Kemensos yang diverifikasi oleh dinsos. ”Mereka dari tingkat rumah tangga dengan ekonomi terendah,” tuturnya.

Febri menyatakan bahwa setiap bulan telah dilakukan verifikasi peserta PBI. Memang kali ini merupakan yang terbanyak. Dia mengklaim dengan melakukan verifikasi menyelamatkan uang negara.

Ketika ditanya apakah Kemensos melalui Dinsos sudah menghubungi peserta yang dinonaktifkan? Febri berkilah bahwa hal ini adalah tugas BPJS Kesehatan. Meski demikian, di dinas sosial terdapat pos pengaduan bagi peserta yang merasa masuk golongan PBI namun tidak ada dalam daftar. ”Silahkan warga yang memiliki kartu melakukan verifikasi apakah aktif. Jika tidak maka segera menghubungi pemda,” katanya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengumuman melalui satgas di daerah. Sayangnya, dia tidak berani memastikan apakah satu persatu peserta mengetahui pengumuman ini. ”Mengundang media ini juga salah satu bentuk sosialisasi. Ada juga pengumuman lewat media sosial kami,” tutur Iqbal.

Lalu bagaimana peserta PBI yang dinonaktifkan? BPJS Kesehatan memberi waktu selama Agustus untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Mereka yang mendaftar di bulan ini, tidak dikenakan masa tunggu untuk aktivasi layanan. Kalau mereka mendaftar setelah Agustus maka akan mengikuti prosedur menunggu masa aktif sampai 14 hari.

Hal ini disesalkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurutnya pengumuman ini mepet. BPJS Kesehatan dan Kemensos baru melakukan pengumuman kemarin. Sehingga dia khawatir di lapangan akan ada masyarakat yang tidak terlayani BPJS Kesehatan karena tidak tahu. ”Perlu waktu untuk sosialisasi dan ganti kepesertaan,” ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa Kemensos tidak boleh lepas tangan dalam sosialisasi penonaktivan peserta. Alasannya, Kemensos yang memiliki data dan melakukan verifikasi di lapangan. Dia khawatir dengan tidak ada komunikasi dengan warga yang dinonaktifkan kepesertaan PBInya akan menyebabkan kericuhan. ”Nanti yang ricuh itu warga dengan fasilitas kesehatan atau BPJS Kesehatan. Bukan dengan Kemensos,” tuturnya.

Selain ricuh, masalah lainnya adalah preserta yang baru masuk PBI tidak mengetahui jika mendapatkan layanan. Sehingga mereka tidak memanfaatkan layanan tersebut. Indikasi tersebut menurut Timboel sebenarnya sudah terlihat dari tingkat penggunaan manfaat rawat inap dan rawat jalan untuk pasien peserta PBI. Misalnya tahun lalu, peserta PBI APBD yang memanfaatkan layanan rawat inap hanya 2,68 persen saja. Jika dibandingkan dengan peserta bukan penerima upah (PBPU) jumlahnya sangat jauh. PBPU yang menerima layanan rawat inap sebesar 9,73 persen.

”Iuran PBI ini dibayar dimuka oleh pemerintah. Sehingga harus dipastiskan uang iuran itu tepat sasaran,” ujarnya. (jpnn/hms)

Gubernur Lantik 115 Pejabat Struktural

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr.H. Isran Noor pada hari Rabu (31/7) melantik sebanyak 115 pejabat struktural di kalangan Pemprov Kaltim, dua diantaranya termasuk pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat sekaligus optimalisasi kinerja pemerintahan. Maka, para pejabat harus siap menerima kritik dan saran dari siapa saja. 

Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor usai memimpin upacara Pelantikkan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim.

Acara yang dihadiri Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi dan Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Rabu (31/7/2019).

Gubernur meminta pejabat Pemprov Kaltim mampu mempelajari bahkan memahami perundang-undangan sesuai bidang kerjanya masing-masing agar bekerja tetap dalam koridor yang benar. 

“Terpenting  selalu siap menerima kritik dan saran. Jangan gengsi bertanya walaupun kepada staf atau bawahan,” harap Isran.

Selain itu, Isran sangat berharap pejabat dilantik amanah dan melaksanakan tugas serta kewajibannya penuh tanggungjawab.

“Jadi pejabat harus menjunjung tinggi amanah. Ini amanah dari Allah, pemerintah dan masyarakat,” ujar Isran Noor.

Pelantikkan hari ini (kemarin) diikuti 115 pejabat. Masing-masing terdiri tiga pejabat eselon II, 37 pejabat eselon III  dan 75 eselon IV.

Untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Abu Helmi serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah  Muhammad Sa’duddin beserta 112 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di perangkat daerah Pemprov Kaltim.

Hadir Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Tampak pula istri Gubernur Kaltim, Hj Norbaiti Isran Noor dan mantan Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana serta mantan asisten Setdaprov Kaltim H Bere Ali dan H Ichwansyah, kepala biro, staf/tenaga ahli dan staf khusus Gubernur Kaltim. (hms)

Mensos : 2024 Angka Kemiskinan Diharapkan di Level 9%

PEMERINTAH menargetkan dapat menekan angka kemiskinan hingga 6% ditahun 2024. Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan untuk dapat memenuhi target tersebut semua pihak terkait termasuk pendamping program keluarga harapan harus mempunyai semangat dan diterminasi yang tinggi. PKH punya peran sentral dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. 

“Disetiap hasil survei yang dikalukan Badan Pusat Statistik selalu disebutkan PKH dan bansos lainnya merupakan faktor pendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Survei terbaru menunjukan angka kemiskinan di angka 9,41 %,” kata Mensos dalam pengarahan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Banjarbaru, Rabu (24/7).

Agus menyebutkan efektifitas PKH telah terbukti menurut survey independen dari lembaga riset MicroSave Indonesia, sebuah lembaga yang merupakan mitra Bill and Melinda Gates Foundation. Untuk itu, ia optimis angka kemiskinan juga dapat ditekan hingga mencapai 9% pada akhir tahun ini. 

“Bagi pemimpin itu tidak ada kamus tidak mungkin, selama kita semangat dan punya determinasi apapun halangan dan rintangan ya, target yang sudah kita tetapkan akan bisa kita capai,” tegas Agus Gumiwang memotivasi para pendamping PKH yang hadir dari berbagai penjuru Kalimantan.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer atau CCT yang dapat mengubah cara pandang keluarga penerima manfaat atau KPM untuk bisa mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi mereka. Oleh karenanya, peran pendamping sangatlah penting agar program ini dapat bersajan sukses. 

“Cobalah sekuat tenaga mengubah mindset dari KPM, bahwa hidup mandiri lebih baik daripada bergantung ke orang lain,” kata Agus Gumiwang.

Ia juga menargetkan, hingga 2020 terdapat satu juta KPM dapat tergraduasi dari PKH dan mengalami peningkatan kesejahteraan dan lepas dari batas kemiskinan.(hms)

Peringatan HAN Kaltim 2019

SAMARINDA – Sekitar 800 anak memadati Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/07/2019). Kehadiran mereka tidak lain untuk mengikuti puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2019 tingkat Provinsi Kaltim. 

Kegiatan satu hari ini dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Fathul Halim mewakili Gubernur Kaltim H Isran Noor dan turut dihadiri Ibu Hj Norbaiti Isran Noor yang merupakan istri dari Gubernur Kaltim.

Suasana tampak meriah dengan penampilan parade anak, drumband, tari-tarian kreasi dan tradisional serta senam anak. Peringatan HAN 2019 kali ini mengangkat tema “Kualitas Keluarga Penopang Pelindungan Anak” dan sub tema “Cegah Pernikahan Usia Anak”. 

“Selamat merayakan Hari Anak Nasional 2019. Semoga anak-anak kita tumbuh sehat lahir dan bathin, serta terpenuhi hak-haknya. Semoga peringatan HAN ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak anak-anak di seluruh wilayah Kaltim,” harap Gubernur.

Pada kesempatan ini dilakukan launching Kartu Identitas Anak (KIA) Kaltim oleh Ibu Hj Norbaiti Isran Noor, serta penyerahan hadiah kepada pemenang lomba bayi sehat, lomba balita sehat dan lomba konselor sebaya se Kaltim. 

Hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad, jajaran Dinas Sosial Kaltim, Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala Saptol PP Kaltim Gede Yusa. Tampak Kepala Bappeda Kota Samarinda Ananta Fathurrozi dan Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Abdullah, serta perwakilan perangkat daerah Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. (hms)

Semiloka Daerah Calon Lokasi KAT Tahun 2020

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) menggelar kegiatan `Semiloka Daerah Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Tahun 2020` bertempat di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, Selasa (23/7).

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Dayasos, Ayi Hikmat, serta dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM.Yusuf, Kabid Linjamsos, Ahmadin, Kepala UPTD PSPAD Samarinda, Faridah MN, dan Kadis Sosial Kutai Barat.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah peneliti dari Uniersitas Mulawarman, Ahyar, Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial RI, serta dari internal Dinas Sosial Kaltim.

Kabid Dayasos, Ayi Hikmat, dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa kegiatan semiloka daerah ini merupakan ajang persiapan untuk nantinya mengikuti semiloka tingkat nasional yang digelar Kemensos RI.

“Kegiatan pemberdayaan KAT merupakan kegiatan yang sistemik, dalam arti kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh perencanaan dan kajian-kajian yang matang, sehingga diperlukan koordinasi antara Dinas Sosial dengan instansi terkait lainnya, mulai dari tahap pemilihan lokasi, pemetaan sosial, hingga kegiatan penunjang lainnya.Dan kegiatan semiloka ini merupakan puncak dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama ini,” papar Ayi.

Dikatakannya, maksud dan tujuan pemberdayaan KAT adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat KAT, sehingga segala sesuatunya wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin, tentunya dengan menggandeng instansi terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya.

Menurutnya, program pemberdayaan KAT menggunakan sumber pendanaan utama dari APBN serta dana dampingan dari APBD Kaltim.

“Seharusnya kegiatan semiloka ini dilaksanakan di lokasi terpilih dalam hal ini Kubar, dengan melibatkan pokja-pokja terkait, namun karena alasan tertentu kegiatan ini dilaksanakan di Samarinda atau tepatnya di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para nara sumber menyampaikan paparan materi secara bergantian perihal pemilihan lokasi KAT di wilayah Kabupaten Kutai Barat tersebut. (hms)

Seleksi Calon Kadis Sosial Kaltim Memasuki Babak Akhir

SAMARINDA -Seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim khususnya calon Kadis Sosial Kaltim telah memasuki babak akhir seleksi, yang mana 9 kandidat akan menjalani seleksi akhir yakni tahap presentasi dan wawancara yang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Assesment Center BKD Kaltim Jl RA.Kartini Samarinda.

Sebagai informasi, dari 9 nama kandidat yang mengikuti seleksi calon Kadis Sosial Kaltim tersebut, 3 nama diantaranya berasal dari internal Dinas Sosial Kaltim, yakni M.Yusuf (Sekretaris), Ahmadin (Kabid Linjamsos) dan Ayi Hikmat (Kabid Dayasos).

Setelah menjalani seleksi akhir tahap presentasi dan wawancara tersebut, nantinya tim seleksi akan mengerucutkan 3 nama yang layak mengikuti fit n proper test, untuk kemudian dipilih satu nama guna ditetapkan Gubernur sebagai Kadis Sosial Kaltim terpilih. (*hms)