Berita

Dinas Sosial Deklarasi Anti Hoax

DEKLARASI MENOLAK HOAX DINSOS PROV KALTIM

Δημοσιεύτηκε από Hallo Dissos Provinsi Kaltim στις Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

SAMARINDA-Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran berita hoax yang beberapa waktu belakangan ini semakin marak di media sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu (21/3) menggelar Deklarasi Anti Hoax yang dilangsungkan bersamaan dengan apel pagi pegawai bertempat di halaman Dinas Sosial Kaltim Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda.

Deklarasi Anti Hoax tersebut secara simbolis dibacakan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial, Drs. Ayi Hikmat, M.Si, dengan diikuti secara serentak oleh para peserta apel pagi dan disaksikan langsung Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM.

Berikut ini 4 poin yang tertuang dalam naskah deklarasi Anti Hoax versi Dinas Sosial Kaltim :

  1. Kami karyawan/karyawati Dinas Sosial Kaltim menolak dengan tegas penyebaran berita hoax baik melalui media massa maupun media sosial lainnya.
  2. Berita hoax akan dapat memecah belah nilai persatuan dan keutuhan NKRI.
  3. Mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hokum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebar berita hoax.
  4. Agar Polri mengusut tuntas terhadap semua para pelaku penyebar hoax baik yang sudah tertangkap dan para aktor intelektualnya. (hms)

Dinas Sosial Serius Benahi Kearsipan

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah serius dan fokus membenahi kearsipan di seluruh unit kerja, baik itu Bidang maupun UPTD dibawah naungan Instansi Sosial di Kaltim tersebut.

Hal itu sebagai respon positif atau tindak lanjut dari hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Tahun 2017 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim yang mana berdasarkan hasil LAKI tersebut Dinas Sosial secara keseluruhan hanya memperoleh nilai 46 atau masuk dalam kategori `Buruk`.

Menanggapi hasil LAKI Tahun 2017 pada OPD nya tersebut, Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, mengatakan bahwa Kearsipan Dinas Sosial `buruk` dikarenakan faktor belum faham dari jajaran pegawai yang menangani kearsipan, terlebih lagi selama ini Dinas Sosial Kaltim belum memiliki Arsiparis atau pegawai yang memang khusus menangani kearsipan.

“Hasil LAKI Tahun 2017 ini diharapkan menjadi momen pembenahan kearsipan khususnya pada OPD Dinas Sosial Kaltim, sehingga kedepannya diharapkan seluruh unit kerja dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial Kaltim bisa memiliki arsiparis sehingga penanganan kearsipan bisa dilakukan dengan lebih profesional,” papar Budi Pranowo.

Lebih lanjut Budi Pranowo mengapresiasi langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi khususnya terhadap Dinas Sosial dalam upaya membangun kearsipan yang lebih baik lagi.

Ada tiga aspek yang menjadi obyek penilaian dalam LAKI Tahun 2017 untuk setiap OPD, yakni Pengelolaan Arsip Dinamis, SDM Kearsipan, dan Prasarana dan Sarana Kearsipan, yang mana di ketiga aspek penilain tersebut Dinas Sosial mendapatkan nilai dibawah standar yakni dengan total nilai 46 atau masuk kategori buruk.

Sebagai informasi, saat ini seluruh unit kerja baik itu Bidang maupun UPTD di lingkungan Dinas Sosial Kaltim telah membentuk tim kecil guna menangani kearsipan di masing-masing unit kerja tersebut, dengan dibantu dan dibawah bimbingan langsung Arsiparis dan tim kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim yang turun langsung ke masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim diharapkan lambat laun para pegawai yang diberi tugas menangani kearsipan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim lebih memahami tugas pokok dan fungsi mereka, sehingga kedepannya tata kelola kearsipan Dinas Sosial menjadi lebih baik lagi. (hms)

Jadwal Rakornis Kesos 2018 Kembali Berpotensi Berubah

SAMARINDA -Jadwal pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Kesejahteraan Sosial yang sedianya dijadwalkan berlangsung tanggal 4 s/d 6 April 2018 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur kembali berpotensi mengalami perubahan, pasalnya pada tanggal tersebut juga akan berlangsung kegiatan Musrenbang Provinsi Kaltim sehingga dipastikan akan berbenturan dengan jadwal pelaksanaan Rakornis Kesos.

Terkait permasalahan tersebut, Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, didampingi Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, serta Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Drs. Ayi Hikmat, M.Si, pada hari ini (Rabu, 21/3) akan melakukan koordinasi dengan Kadis Sosial Kabupaten Kutai Timur beserta jajarannya guna mencari solusi bersama terkait penetapan jadwal baru pelaksanaan Rakornis Kesos yang merupakan agenda tahunan Instansi Sosial se Kaltim tersebut.

“Agenda Rakornis Kesos yang sedianya dijadwalkan berlangsung 4 s/d 6 April 2018 dipastikan akan mengalami perubahan, karena ternyata jadwal tersebut bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kaltim yang juga akan dilaksanakan di tanggal tersebut, sehingga dipastikan seluruh Bappeda Kabupaten/kota yang juga akan diundang untuk mengikuti Rakornis Kesos akan mengikuti kegiatan Musrenbang, oleh karena itu harus segera dicarikan solusi terbaik terkait penjadwalan ulang kegiatan Rakornis Kesos 2018. Maka dari itu bapak Kadis akan langsung melakukan koordinasi dengan Kadis Sosial Kutim selaku tuan rumah pelaksanaan Rakornis nanti, guna mencari dan menyepakati jadwal baru pelaksanaan Rakornis nanti,” papar Yusuf.

Yusuf menambahkan, sejauh ini pihaknya telah memiliki alternatif jadwal baru pelaksanaan Rakornis yakni pada tanggal 9 s/d 11 April 2018, namun hal itu tetap harus menunggu persetujuan bersama dengan jajaran Dinas Sosial Kutim selaku tuan rumah. (hms)

Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tahun 2018

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam hal ini Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2018 menggelar kegiatan `Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tahun Anggaran 2018` bertempat di Hotel Selyca Mulia Jl Bhayangkara Nomor 58 Samarinda.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kadis Sosial Kaltim, Dr.Ir.H.Budi Pranowo, MM, Selasa (13/3) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Pranowo didampingi Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, yang juga menjabat sebagai Kabid Penanganan Fakir Miskin, serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs.H.Ahmadin, M.Si,.

“Dalam rangka penanganan fakir miskin, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI melakukan program baru pengganti Rastra yakni bantuan pangan non tunai (BPNT), E-Warong yang didirikan dan dikelola oleh KUBE jasa sebagai Sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik. Di Kaltim saat ini e-warong baru ada di 3 kota meliputi Samarinda 25 e-warong, Balikpapan 11 e-warong dan Bontang 8 e-warong,” papar Budi Pranowo dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Dikatakannya, pada tahun 2018 Dinas Sosial Kaltim mengalokasikan bantuan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebanyak 50 KUBE (500 KK), terdiri dari Kutai Timur 30 KUBE (300 KK) dan Kabupaten Paser 20 KUBE (200 KK).

Sebagai informasi kegiatan tersebut diikuti sebanyak 20 orang peserta, terdiri dari :

  • Kabupaten Kutai Barat : 3 Orang
  • Kabupaten Paser : 4 Orang
  • Kabupaten PPU : 2 Orang
  • Kabupaten Kutai Timur : 4 Orang
  • Kabupaten Kutai Kartanegara : 2 Orang
  • Kabupaten Berau : 3 Orang, dan
  • Provinsi : 2 Orang.

Adapun maksud dan tujuan digelarnya kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan, mencakup materi tentang kebijakan, program, kegiatan dukungan yang diharapkan dan lain-lain sesuai kebutuhan daerah.

Untuk nara sumber terdiri dari Bappeda Kaltim dan internal Dinas Sosial Kaltim. (hms)

 

Plt Sekretaris : Tekan SiLPA Semaksimal Mungkin

SAMARINDA –Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, melalui Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, menekankan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim itu untuk sebisa mungkin menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2018 baik itu yang bersumber pada APBD Kaltim maupun APBN.

Menurutnya, SiLPA bisa ditekan dengan penyusunan perencanaan kegiatan yang matang dalam arti perencanaan kegiatan tersebut disusun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Jangan ada copy paste lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan penganggaran, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan haruslah benar-benar melalui perencanaan yang matang, apabila hal itu dilakukan oleh seluruh unit kerja, maka bisa dipastikan SiLPA di akhir tahun anggaran bisa ditekan atau diminimalisir sedemikian rupa, karena harus difahami bahwa SiLPA akan berpengaruh dalam penetapan anggaran bagi setiap OPD di tahun anggaran berikutnya. Harapan kita semua tentunya Dinas Sosial khususnya tahun anggaran 2018 ini bisa semaksimal mungkin dalam melakukan penyerapan anggaran tentunya melalui sebuah perencanaan yang matang,” jelas Yusuf.

Terkait permasalahan tersebut, seluruh unit kerja nantinya akan diminta untuk presentasi di depan Kadis Sosial Kaltim terkait perencanaan kegiatan dan penganggaran yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2018 ini, oleh Karena itu diharapkan seluruh unit kerja benar-benar siap baik secara data maupun hal pendukung lainnya, sehingga presentasi seluruh unit kerja nantinya bisa diterima atau pun difahami oleh Kadis Sosial.

“Kunci dari sebuah perencanaan yang matang tentunya harus dimulai dari data yang valid, karena dengan data yang valid penetapan sasaran kinerja benar-benar dapat dilakukan dengan baik pula,” tegasnya. (hms)

 

Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (12/3) menggelar kegiatan `Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018` dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dengan dipimpin langsung Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, HM. Aswin.

Dalam kegiatan tersebut, Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur terlebih lagi tim tersebut dipimpin langsung Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini HM. Aswin.

“Sebuah kehormatan bagi Dinas Sosial karena mendapat kunjungan langsung dari tim arsip dengan dipimpin langsung bapak Aswin yang bersedia bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, harapan kami setelah mendengarkan materi terkait kearsipan ini, nantinya Dinas Sosial Kaltim dapat mengimplementasikannya dengan cara membangun kearsipan yang baik dan benar,” papar Budi Pranowo saat membuka kegiatan tersebut.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Aswin secara gamblang dan jelas menyampaikan paparan terkait apa dan bagaimana membangun kearsipan yang baik dan benar khususnya di lingkup OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Pada prinsipnya arsip adalah guru kita, karena arsip lah yang akan menyelamatkan kita jika terjadi sebuah kasus hokum, oleh karena itu kita semua harus memahami arsip, mulai dari konsep, penyusunan hingga penyimpanan arsip harus dijalankan dengan baik dan benar,” tegas Aswin.

Dikatakannya, untuk menciptakan arsip yang baik dan benar, maka seluruh unit kerja baik itu UPTD maupun Bidang khususnya di lingkungan Dinas Sosial Kaltim wajib memiliki sebuah tim khusus yang bertugas menangani kearsipan, dengan begitu maka kearsipan OPD akan dapat tertata dan terdokumentasikan dengan lebih rapi, sehingga memudahkan bagi siapapun yang nantinya memerlukan atau pun mencari file-file data terkait kersipan tersebut.

“Setiap Unit Kerja harus memiliki arsip aktif dan up to date, karena tanpa kearsipan yang kurang baik, maka sebuah OPD akan dengan mudah menjadi sasaran tembak dari pihak-pihak yang sengaja atau tidak sengaja mencari-cari kesalahan, terlebih lagi Dinas Sosial merupakan salah satu OPD yang rentan terhadap tuduhan-tuduhan terkait pengelolaan bantuan sosial. Sebagai contoh kasus Bupati Kukar Rita Widyasari yang mana tim dari KPK mengangkut seluruh arsip yang ada di Kabupaten Kukar sehingga hal itu mengakibatkan Bupati Kukar tidak bisa membela diri dengan maksimal, hal itu karena semua arsip sudah disita KPK. Itulah pentingnya arsip yang harus dimiliki seluruh OPD, karena sekali lagi arsip akan menyelamatkan kita jika berhadapan dengan hukum, tentunya dengan catatan sepanjang kita benar dan didukung arsip yang lengkap, maka jangan pernah takut,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan penilaian sementara terkait kearsipan Tahun 2018, nilai Dinas Sosial Kaltim masih tergolong rendah karena masih berada di bawah nilai 50, meski begitu pihaknya menekankan masih ada waktu bagi Dinas Sosial untuk terus berbenah melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Sementara itu Budi Pranowo mengharapkan kedepannya Dinas Sosial Kaltim dapat memiliki tim arsip khususnya pegawai arsiparis yang benar-benar kompeten menguasai bidang kearsipan.

“Saat ini nilai kearsipan Dinas Sosial buruk, mungkin dikarenakan selama ini belum adanya sosialisasi dari teman-teman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tim kearsipan Dinas Sosial untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” tegasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim telah membentuk tim kearsipan di masing-masing unit kerja, adapun untuk secara keseluruhan atau kedinasan, tim kearsipan dipimpin atau diketuai oleh Sekretaris.

Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018 tersebut selain diikuti para anggota tim kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, juga turut diikuti para pejabat eselon III dan sejumlah pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Sosial Kaltim. (hms)

 

4 s/d 6 April, Jadwal Rakornis Kesos Tahun 2018 di Sangatta

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, melalui Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, mengatakan, kegiatan Rapat Kooordinasi Teknis (Rakornis) Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang semula dijadwalkan berlangsung pekan ketiga bulan Maret ini dipastikan akan mengalami perubahan, hal itu disebabkan adanya kegiatan lain yang berbenturan jadwal dengan agenda Rakornis Kesos apabila dilaksanakan sesuai jadwal awal. Oleh karena itu Dinas Sosial Kaltim menjadwalkan ulang kegiatan Rakornis Kesos Tahun 2018 pada tanggal 4  s/d  6 April 2018 dengan tempat pelaksanaan tetap di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

“Rencana awal, kegiatan Rakornis Kesos di Sangatta dijadwalkan dilangsungkan pekan ketiga bulan Maret ini, namun karena disaat bersamaan ada kegiatan HUT Tagana tingkat nasional yang dipusatkan di kawasan Bromo,  Jawa Timur, yang mengharuskan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kaltim dan Kabupaten/kota menghadiri kegiatan tersebut, maka kegiatan Rakornis mengalami pergeseran atau perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 4 s/d 6 April mendatang, harapan kami jadwal tersebut sudah fix dan tidak bergeser lagi,” papar Yusuf.

Sebagai informasi, kegiatan Rakornis Kesos merupakan agenda tahunan Instansi Sosial se Kaltim yang merupakan ajang strategis membahas permasalahan-permasalahan tentang perencanaan maupun evaluasi program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

 

 

 

Petugas Shelter Wajib Berjiwa Relawan

SAMARINDA –Petugas Shelter Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh Kabupaten/kota di Kaltim diminta untuk benar-benar memiliki jiwa relawan, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari program perlindungan sosial korban bencana benar-benar dilakukan dengan profesional.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. H. Ahmadin, M.Si, dalam sambutannya saat membuka kegiatan `Pemantapan Petugas Manajemen Pengungsi Korban Bencana Alam Tahun 2018` di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, Rabu (7/3) pagi.

“Sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada Instansi Sosial, maka seluruh anggota Tagana di Kaltim harus benar-benar memiliki jiwa relawan dan iklas tanpa pamrih dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, termasuk para petugas Shelter yang berkewajiban menangani pengungsi korban bencana alam harus benar-benar memiliki skill sesuai dengan tupoksinya yakni menguasai manajemen penanganan pengungsi korban bencana alam yakni menyiapkan tenda atau tempat-tempat penampungan bagi pengungsi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” papar Ahmadin dalam kapasitasnya mewakili Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM , yang disaat bersamaan tengah melakukan tugas kedinasan lainnya di Kota Mataram, NTB.

Dalam kesempatan tersebut Ahmadin juga menyampaikan seluruh petugas Shelter wajib memahami tahapan-tahapan kegiatan tanggap darurat bencana, yakni mulai dari melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan hingga masa pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital terdampak bencana.

“Dalam pelaksanaan di lapangan terkait pemenuhan kebutuhan dasar harus diperhatikan diantaranya pendistribusian bahan makanan, pengoperasian dapur umum lapangan, pengawasan kualitas pangan, dan pendistribusian perlengkapan pengolah bahan makanan. Sedangkan untuk kebutuhan sandang adalah distribusi perlengkapan diri yakni alas tidur,selimut, pakaian dan alas kaki, serta sarana kebersihan yakni sabun, sikat gigi dan kelengkapan lainnya. Bagi para pengungsi perlu diberikan pelayanan dukungan psikososial kepada seluruh korban bencana dengan mengacu pada kelompok dan jenis kelamin,” jelasnya.

Sementara itu dalam laporan panitia yang disampaikan Kasi PKBA, Achmad Rasyidi, disebutkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 orang peserta, terdiri dari Provinsi 1, Kota Samarinda 6, Balikpapan 7, Bontang 5, Kutai Kartanegara 5, Kutai Timur 5, Paser 6, Kutai Barat 5, PPU 8 serta Mahakam Ulu 2 orang.

“Kegiatan berlangsung selama 4 hari, mulai 6 s/d 9 Maret 2018, lokasi di Hotel Jamrud II Samarinda dikombinasikan dengan kegiatan lapangan di Gudang Logistik Dinas Sosial Kaltim di Jl AM.Rifadin, Samarinda Seberang. Adapun nara sumber terdiri dari Kemsos RI, Dinas Sosial Kaltim, Unsur TNI, PMI serta Instruktur dan Pendamping dari FK Tagana Kaltim,” ungkap Rasyidi. (hms)