Berita

Rapat Terbatas Persiapan Rakornis Kesos Tahun 2019

SAMARINDA– Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (7/1) menggelar kegiatan Rapat Terbatas (Ratas) Persiapan Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau Temu Konsultasi Instansi Sosial se Kaltim Tahun 2019 yang menurut rencana akan dilangsungkan di Kota Balikpapan.

Ratas persiapan Rakornis Kesos 2019 tersebut dipimpin oleh Plt Kadis Sosial Kaltim, Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, serta diikuti para pejabat eselon III (Administrator) terdiri dari Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Drs. H. Ahmadin, M.Si, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dra. Hj. Hertati, M.Si, Kabid Pemberdayaan Sosial, Drs. Ayi Hikmat, M.Si, serta para Kepala UPTD di bawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

“Kegiatan Rakornis Kesos merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Instansi Sosial se Kaltim, sehingga diperlukan persiapan sebaik mungkin sebelum dilaksanakannya kegiatan tesebut, tentunya dimulai dari koordinasi antar unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim terkait keperluan-keperluan pendukung demi suksesnya kegiatan tersebut,” papar Khairul Saleh.

Selain membahas hal-hal pendukung keperluan Rakornis Kesos, rapat tersebut juga membahas jadwal atau waktu pelaksanaan kegiatan, tentunya harus melalui kesepakatan bersama seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim sehingga diharapkan nantinya tidak berbenturan dengan jadwal atau kegiatan penting lainnya. (hms)

17 Desember, Upacara Peringatan HKSN

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (17/12) akan menggelar Upacara Peringatan  Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang akan dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Kaltim di Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda.

Sebagai informasi kegiatan HKSN tiap tahunnya diperingati pada tanggal 20 Desember, namun dikarenakan di waktu yang bersamaan juga akan dilangsungkan puncak peringatan HKSN tingkat nasional yang akan dilangsungkan di Provinsi Gorontalo dengan dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri dari Kabinet Kerja, maka untuk peringatan HKS di Kaltim dilaksanakan lebih awal yakni pada tanggal 17 Desember.

Terkait rencana peringatan HKSN tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM. Yusuf, M.Si, mengharapkan agar kegiatan tersebut nantinya dapat diikuti seluruh pegawai baik di lingkungan Dinas maupun UPTD dibawan naungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim. (hms)

Puncak Peringatan HKSN Tahun 2018 di Gorontalo

SAMARINDA –Peringatan Hari Kesetiawakanan Sosial Nasional (HKSN) yang setiap tahun nya diperingati pada tanggal 20 Desember, untuk tahun 2018 ini puncak peringatan secara nasional akan dipusatkan di Provinsi Gorontalo.

Mengutip dari rilis Kementerian Sosial RI, berbagai rangkaian kegiatan akan turut memeriahkan puncak peringatan HKSN di Gorontalo, yani pesta rakyat/ panggung hiburan, kuliner, pasar murah, pemberian bantuan sembako, bantuan perlengkapan sekolah, bingkisan untuk anak, bantuan alat disabilitas (kaki & tangan palsu, kursi roda, tongkat, kruk, dll), pemberian Al-Qur’an Braille, pemberian kacamata baca & kalsium untuk lansia, penyuluhan Narkoba, pengobatan gratis, donor darah, pameran HKSN Expo, penyerahan hak-hak Sipil (akta nikah, akta lahir), malam refleksi kesetiakawanan sosial, dialog interaksi melalui media televisi, pemberian Penghargaan kepada Kepala Daerah, Tokoh Masyarakat, Mitra KSN, Pilar-Pilar Sosial yang telah berjasa besar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosial yang didasari oleh semangat kesetiakawanan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Kaltim sendiri memastikan akan ambil bagian atau mengirim perwakilan untuk hadir dalam puncak peringatan HKSN Tahun 2018 di Gorontalo yang menurut rencana akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, dan para Menteri dari Kabinet Kerja tersebut. (hms)

 

 

Realisasi Keuangan Bulan November 82, 45 Persen

SAMARINDA -Capaian realisasi keuangan dengan sumber anggaran dari APBD Kaltim Tahun 2018, untuk periode bulan November 2018 yang dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebesar 82, 45 persen, adapun untuk realisasi fisik sebesar 82, 85 persen.

Untuk realisasi keuangan (APBD) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 79, 71 persen, dan realisasi fisik sebesar 79, 71 persen.

Sementara itu untuk Belanja Langsung sebesar 87, 00 persen untuk realisasi keuangan, dan 87, 04 untuk realisasi fisik.

Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan dengan sumber anggaran APBN Tahun 2018 per tanggal 30 November 2018 sebesar 79, 19 persen untuk realisasi keuangan, dan 82, 91 persen untuk realisasi fisik.

Untuk realisasi keuangan dengan sumber APBN terdiri dari Belanja Dekonsentrasi dan Belanja Tugas Pembentuan (TP) yakni dengan rincian :

– Belanja Dekonsentrasi sebesar 76, 55 persen untuk realisasi keuangan , dan realisasi fisik sebesar 80, 38 persen.

– Belanja Tugas Pembantuan sebesar 92, 81 persen untuk realisasi keuangan dan 95, 95 persen untuk realisasi fisik.

Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, H.M. Yusuf, M.Si, kembali menekankan kepada seluruh unit kerja agar memanfaatkan sisa waktu yang ada di bulan Desember ini untuk dapat menjalankan seluruh program atau rencana kegiatan yang belum dilaksanakan, hal itu guna mendongkrak capaian realisasi di akhir tahun anggaran 2018 baik itu yang bersumber pada APBD Kaltim maupun APBN Tahun 2018. (hms)

Jokowi Teken PP untuk Angkat Honorer jadi PPPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

“Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018). Moeldoko mengatakan, para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Sebab, seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. “Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional,” kata Moeldoko.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS. “Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” ujar Yanuar.

Yanuar menambahkan, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Hanya saja, PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS. (kompas)

Sinkronisasi Program Dunia Usaha

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) menggelar kegiatan `Sinkronisasi Program Dunia Usaha` Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yakni mulai tanggal 27 s/d 28 November 2018 bertempat di Swiss Belhotel Samarinda.

Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari kalangan Dunia Usaha di Kaltim, dan Forum CSR Kaltim dan Kabupaten/kota, dengan menghadirkan nara sumber dari Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, serta nara sumber dari internal Dinas Sosial Kaltim.

Kegiatan tersebut secara simbolis dibuka oleh Kabid Dayasos, Ayi Hikmat, M.Si, serta dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dalam hal ini Instansi Sosial di Kaltim, Forum CSR dan kalangan Dunia Usaha di Kaltim dalam keterkaitannya dengan program penanganan masalah kemiskinan, yang mana kalangan dunia usaha diharapkan dapat memberikan partisipasi yang maksimal khususnya dalam hal penyaluran CSR yang tepat sasaran, tentunya melalui koordinasi yang baik dengan Instansi Sosial dan Forum CSR Kaltim serta Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

Desa Sungai Payang Dicanangkan Sebagai KSB ke -11 di Kaltim

SAMARINDA –Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara telah resmi dicanangkan sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) ke -11 di Kalimantan Timur.

Pencanangan tersebut dilakukan pada tanggal 15 November 2018 sebagai puncak dari rangkaian kegiatan KSB di Desa Sungai Payang yang berlangsung sejak 13 November 2018 lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PKBA) Kementerian Sosial RI, Margo Wiyono, serta Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh.

Selain puncak kegiatan, yakni pencanangan secara simbolis Desa Sungai Payang sebagai KSB ke 11 di Kaltim, rangkaian kegiatan yang juga dilakukan sebagai bagian dari kegiatan tersebut meliputi, kegiatan penyuluhan tentang kebencanaan serta penanggulangan bencana melibatkan masyarakat setempat sebanyak 100 orang, pelatihan peningkatan pemahaman SOP KSB melibatkan 60 orang sekaligus sebagai pemngurus KSB Sungai Payang, serta kegiatan Simulasi keterampilan penanganan bencana alam melibatkan sebanyak 250 masyarakat setempat. (hms)

 

 

 

Wagub Tegaskan OPD Wajib Jalankan Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menilai masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim yang belum melakukan keterbukaan informasi publik, walaupun sudah memiliki website. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi langsung meminta  laporan lengkap kepada KI Kaltim. OPD mana saja yang  masuk kategori kurang informatif dan tidak informatif.

Sedangkan bagi OPD yang sudah masuk kategori cukup informatif, menuju informatif dan informatif, Hadi minta bisa terus ditingkatkan.

“Tetapi OPD yang masuk kategori 4 dan 5 yaitu kurang informatif dan tidak informatif harus mendapat perhatian serius. Hal itu penting  supaya OPD terkait dapat membangun iklim keterbukaan kepada masyarakat. Saya ingin semuanya lebih baik,” paparnya Hadi Mulyadi saat menghadiri sekaligus menyerahkan tropi dan piagam penghargaan Anugerah Badan Publik Website Award 2018 di Hotel Aston Samarinda, Jumat (16/11/2018).

Hadi menegaskan sekarang ini era digital tetapi masyarakat masih kesulitan mengakses informasi, tentu ini paradoks dalam kehidupan di jaman transparansi saat ini.

Seharusnya dengan era digital saat ini, lanjut Hadi mencari informasi seperti saat membuka google. Sangat mudah dan cepat memberikan informasi yang diminta. Tapi kenyataannya masih banyak OPD yang sudah memiliki website tetapi sulit diakses. Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, semuanya harus diperbaiki sehingga  lebih baik lagi.

“Saya berharap tahun depan seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim masuk kategori OPD yang memenuhi syarat memiliki keterbukaan informasi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin baik, karena masyarakat harus mendapatkan informasi yang mudah, transparan, jelas, lugas dan terpercaya,” tegasnya.

Hadi Mulyadi juga mengharapkan kepada dinas/badan dan biro yang berhasil meraih penghargaan  Anugerah Badan Publik Website Award 2018 bisa menjadi cambuk dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan berprestasi,  khususnya untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Dengan keterbukaan informasi publik, kita harapkan masyarakat dapat mengakses begitu mudah apa saja yang mereka butuhkan, sehingga transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyakat lebih baik lagi,” kata Hadi.

Sementara Ketua Komisi Informasi Kaltim Muhammad Khaidir mengatakan pelaksanaan Anugerah Badan Publik Website Award 2018, merupakan yang pertama kali digelar. Dari data yang dihimpun ada 1.370 badan publik.

Setelah dinilai mengerucut menjadi 210 badan publik yang mempunyai website. Dari jumlah itulah  diberikan penghargaan dengan kategori instansi vertikal, BUMN, OPD,  DPRD, partai politik, BUMD/Perusda,  perguruan tinggi, KPU dan Bawaslu Daerah, yayasan, ormas serta LSM.

“Penilaian yang kita lakukan dalam Anugerah Badan Publik Website Award 2018, lebih fokus kepada website yang ada pada badan publik. Dengan penganugerahan ini, kita dorong untuk melaksanakan  keterbukaan informasi publik,” kata Khaidir. (hms)

Sosialisasi UKW `Menuju Wartawan Profesional dan Beretika`

SAMARINDA – Sebagai politisi, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi sudah sangat familiar dengan para pekerja media atau wartawan. Menurut Hadi, secara umum wartawan di Kaltim sudah bekerja profesional, tetapi jujur diakuinya masih ada yang belum menguasai bidang jurnalistik.

“Kadang saya masih ketemu. Ada wartawan yang bertanya, tetapi tidak dengan persiapan yang baik. Pertanyaannya tidak nyambung,” kata Wagub Hadi saat memberi arahan pada pembukaan Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bertema “Menuju Wartawan Profesional Berwawasan dan Bertika” di Pendopo Lamin Etam, Rabu (14/11/2018).

Wartawan yang baik kata Hadi, harus suka membaca. Sebab dengan membaca dia akan lebih  mudah menambah ilmu. Sedangkan kepada wartawan yang datang tanpa persiapan, Hadi selalu memberi nasehat agar sebelum menemui narasumber, setiap wartawan harus menyiapkan pertanyaan dengan baik.

Oleh karena itu, Hadi sangat mendukung pelaksanaan UKW karena uji kompetensi wartawan sangat penting memotivasi wartawan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik dan intelektual mereka.

“Kita harapkan seluruh wartawan di Kaltim memiliki standar  kompetensi, karena itu akan menjadi alat ukur profesionalitas seorang wartawan dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Hadi.

Wagub juga mengharapkan agar wartawan Kaltim tidak membuat atau menyebarkan berita-berita hoax. Wartawan Kaltim harus menghasilkan tulisan-tulisan berbobot yang mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat.

“Wartawan harus mampu meluruskan berita-berita hoax, bukan justru menyebarluaskannya. Selain itu wartawan juga harus mampu mengindentifikasi, menggali dan mencari informasi dengan detil dan benar, agar berita-berita yang ditulis menjadi manfaat,” pesan Hadi.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Efendi  mengatakan bekerja sama dengan Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, pihaknya akan melaksanakan UKW pada 14-15 Nopember 2018.

UKW akan diikuti 21 peserta yang merupakan wartawan media cetak dan elektronik di Kaltim. Mereka terdiri dari UKW tingkat Muda sebanyak 14 peserta dan Tingkat Madya 7 peserta.

“Kita berharap secara bertahap seluruh anggota PWI Kaltim dan semua wartawan di Kaltim dapat mengikuti UKW. Dari 350 anggota PWI Kaltim, baru sekitar 150 yang sudah memegang kartu UKW,” sebut Endro.

Pembukaan sosialisasi UKW dihadiri Kepala Departemen Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah, Cahyono Adi, pengurus PWI Kaltim, OPD se Kaltim, peserta UKW, mahasiswa dan undangan lainnya. (hms)

31 Oktober, Realisasi Keuangan 74, 13 %

SAMARINDA –Capaian realisasi keuangan Dinas Sosial Kaltim per tanggal 31 Oktober 2018 sebesar 74, 13 persen, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 77, 49 persen.

Capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut merupakan realisasi anggaran dana APBD Kaltim Tahun 2018, yakni dengan rincian :

  • Belanja Tidak Langsung (BLT) : 73, 43 persen (keuangan) dan 73, 43 persen (fisik).
  • Belanja Langsung (BL) : 75, 29 persen (keuangan) dan 76, 33 persen (fisik).

Selain capaian realisasi dana APBD, Dinas Sosial Kaltim per tanggal 31 Oktober 2018 juga mencatatkan capaian realisasi untuk penggunaan anggaran APBN Tahun 2018 sebesar 70, 14 persen (keuangan) dan 73, 86 persen (fisik), meliputi :

  • Belanja Dana Dekonsentrasi (DK) : 65, 85 persen (keuangan) dan 73, 86 persen (fisik)
  • Belanja Tugas Pembantuan (TP) : 92, 28 persen (keuangan) dan 96 persen (fisik). (hms)