Berita

17 April Libur Nasional, ASN Wajib Gunakan Hak Pilih

SAMARINDA –Tanggal 17 April 2019 telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden dan didukung Keputusan Gubernur Kaltim sebagai hari libur nasional untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif, oleh karena itu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial Kaltim diwajibkan untuk menggunakan hak pilih di TPS pada hari pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Mari sama-sama kita sukseskan Pemilu 2019 baik itu Pilpres maupun Pileg dengan cara menggunakan hak pilih kita pada tanggal 17 April 2019 nanti, terlebih tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga wajib hukumnya bagi kita khususnya ASN maupun masyarakat Kaltim pada umumnya untuk menggunakan hak pilih di TPS masing-masing,” tegas Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam berbagai kesempatan.

Hal senada juga diserukan Kepala UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD), Farida MN, saat bertindak sebagai Pembina apel pagi di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, Senin (15/4) pagi.

“Sebagai warga negara yang baik, mari sama-sama kita gunakan hak pilih pada tanggal 17 April nanti, karena satu suara saja sangat berpengaruh terhadap kelangsungan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan,” tegas Farida di hadapan para pejabat eselon III, eselon IV serta para pegawai keluarga besar Dinas Sosial Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga mengajak para ASN di lingkungan Dinas Sosial Kaltim untuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 ke masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau informasi terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres tersebut. (hms)

Hadi Mulyadi : OPD Wajib `Hidupkan` Humas

SAMARINDA –Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk sepenuhnya mendukung keberadaan dan peran kehumasan, karena peran kehumasan sangat vital dalam meng-update informasi serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dalam hal ini tiap OPD di lingkungan Pemprov Kaltim dengan masyarakat Kaltim.

“Humas memiliki peran yang vital dalam penyampaian informasi ke masyarakat, karena percuma kita memiliki atau menjalankan program kegiatan namun tidak diketahui masyarakat luas, disitulah peran dan humas, jadi sudah seharusnya seluruh OPD mendukung eksistensi kehumasan,” tegas Hadi dalam arahannya saat membuka kegiatan Rakorda Kominfo se Kaltim yang berlangsung di Blue Sky Hotel, Balikpapan (4/4) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi secara sekilas mencontohkan peran tim humas Pemprov Kaltim yang setiap saat menjalankan tugas meng-update informasi ke masyarakat terkait program-program pembangunan yang dijalankan Pemprov Kaltim, baik melalui media sosial maupun melalui website resmi Pemprov Kaltim.

“Humas ini setiap saat diharuskan meng-update informasi ke masyarakat, sehingga jangan sampai teman-teman humas ini kehabisan pulsa, karena di era android seperti sekarang ini keberadaan pulsa sangat mutlak diperlukan oleh teman-teman di humas, dengan ditunjang alat penunang komunikasi yang memadai, maka hal itu akan mempermudah kinerja humas, dan diharapkan bukan hanya di tim humas Pemprov Kaltim, tim humas OPD juga harus didukung oleh OPD setempat,” jelasnya. (hms)

Hadi Mulyadi : Rakor OPD Harus Punya Visi yang Jelas

SAMARINDA –Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, harus memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim, dalam arti Rakor OPD jangan sekadar formalitas dan hanya sebatas selesai di `kertas` saja.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam arahannya saat membuka kegiatan Rakor Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (4/4).

“Rakor jangan sekadar selesai di kertas saja, rakor harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat demi menunjang  kepastian rakyat Kaltim hidup sejahtera.Setiap rakor harus memiliki visi ke depan yang jelas, jangan sekadar formalitas demi mengejar SPJ semata,” tegas Hadi Mulyadi di hadapan para peserta Rakor dari Dinas Kominfo Kabupaten/kota se Kaltim, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menekankan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim untuk bekerja dengan tulus, iklas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.

“Jika tidak mau kerja keras, maka jangan jadi ASN, jangan ada ASN di Kaltim yang tidur nyenyak sebelum rakyat Kaltim hidup sejahtera, tentunya diperlukan visi, dan rasa tulus, iklas serta bekerja penuh cinta dari para ASN di lingkungan Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakorda Kominfo se Kaltim tersebut selain diikuti Dinas Kominfo Kabupaten/kota se Kaltim juga turut dihadiri perwakilan dari OPD se Kaltim termasuk Dinas Sosial Kaltim yang dalam hal ini diwakili Kasub Bag Umum, Dra. Hj. Soeginik.

Adapun bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut, meliputi Kementerian Kominfo RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Dinas Kominfo Kaltim, GM Indonesia Coment Plus, serta GM Inixindo. (hms)

Dinas Sosial `Bermimpi` Bangun Dua Panti Lagi

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berharap kedepannya dapat memiliki dua UPTD lagi yakni Panti Sosial khusus Penyandang Disabilitas, dan Panti Sosial khusus bagi Gelandangan dan Pengemis.

Hal itu disampaikan Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, saat berlangsungnya Rakornis Kesos Provinsi Kaltim 2019 di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan, 19 s/d 21 Maret 2019 lalu.

“Idealnya Dinas Sosial Kaltim membawahi 7 panti sosial, saat ini baru ada 5 panti sosial, yani Panti Sosial Perlinduangan Anak Dharma (PSPAD), Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAH), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Pura, serta Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia. Nah, kedepannya kami berharap bisa memiliki anggaran khusus tentunya melalui persetujuan Pemprov dan DPRD Kaltim untuk dapat mewujudkan pembangunan dua panti sosial lagi, yakni panti sosial khusus bagi penyandang disabilitas, dan panti sosial khusus bagi gelandangan dan pengemis, karena belajar dari pengalaman selama ini, keberadaan dua panti sosial tersebut sangat mutlak diperlukan,” papar Khairul Saleh didepan para peserta Rakornis Kesos 2019 dari perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Terkait impian Dinas Sosial Kaltim untuk memiliki dua panti sosial lagi tersebut, Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Adhy Karyono, mengatakan, sepanjang melakui kajian akademis serta ketersediaan anggaran khususnya dari APBD Kaltim, maka hal itu sah-sah saja diwujudkan.

“Sepanjang telah melalui kajian akademis dan anggaran siap, kenapa tidak, hal itu akan sangat positif dalam mendukung pemerintah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dari hari ke hari semakin kompleks, dan tentu saja kami di Kementerian Sosial RI siap membantu dan mendukung Dinas Sosial Kaltim demi mewujudkan cita-cita tersebut,” kata Adhy Karyono saat menjadi nara sumber dalam Rakornis Kesos Provinsi Kaltim 2019 tersebut. (hms)

Ini, Isi Lengkap Kesepakatan Rakornis Kesos 2019

SAMARINDA -Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang digelar Dinas Sosial Kaltim bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan selaku tuan rumah pada tanggal 19 s/d 21 Maret 2019 di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan, menghasilkan 8 butir rumusan kesepakatan yang ditandatangani bersama perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Berikut ini isi lengkap 8 butir kesepakatan Rakornis Kesos 2019 di Balikpapan :

  1. Tersedianya dana pendampingan untuk mengirim calon penghuni panti ke panti sesuai dengan kriteria.
  2. Tersedianya dana monitoring dan evaluasi dari Kabupaten/kota untuk klien panti.
  3. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Sosial profesional untuk memenuhi kebutuhan petugas assesment pada panti.
  4. Perlu diatur suatu kesepahaman terkait pemulangan Orang Terlantar (OT) dalam hal ini, gelandangan, pengemis, eks orang dengan gangguan jiwa antara Dinas Sosial Provinsi Kaltim dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.
  5. Diperlukan rapat koordinasi tentang regulasi yang komprehensif tentang persoalan migrasi demografi.
  6. Menyiapkan anggaran untuk verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kabupaten/kota.
  7. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis Kesos Provinsi Kaltim Tahun 2020 akan dilaksanakan di Kabupaten Berau.
  8. Pelaksanaan Orientasi Lapangan (OL) akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. (hms)


Rakornis Kesos 2019 Hasilkan 8 Butir Kesepakatan

SAMARINDA –Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang berlangsung 19 s/d 21 Maret 2019 di Grand Tjokro Hotel Balikpapan menghasilkan 8 butir kesepakatan yang ditandatangani bersama perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Poin-poin kesepakatan tersebut diantaranya menyebutkan kegiatan verifikasi dan validasi data PMKS dilakukan secara continue dan diupdate minimal dua kali dalam setahun, kemudian perihal penunjukan Kabupaten Berau sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornis Kesos Tahun 2020 mendatang.

Kegiatan Rakornis Kesos 2019 menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya adalah Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Adhi Karyono, Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Elto, Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, serta para Kepala UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

Adapun peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, meliputi perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, Bappeda se Kaltim, unsur-unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) se Kaltim, meliputi TKSK, PSM, pendamping sosial, KB3S, LKS serta mitra Dinas Sosial lainnya.

Kegiatan tersebut dibuka, Plt Asisten I Setprov Kaltim, Sabani, dan dihadiri Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, pada hari Selasa (19/3) malam bertempat di ruang pertemuan kantor Walikota Balikpapan.

Rangkaian kegiatan Rakornis Kesos 2019 secara resmi ditutup oleh Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, Rabu (20/3) sore bertempat di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan. (hms)

Pembukaan dan Welcome Dinner Rakornis Kesos 2019

BALIKPAPAN -Kegiatan Rapat Kooordinasi Teknis dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 resmi dibuka oleh Plt Asisten I Setprov Kaltim, Sabani, Selasa (19/3) di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Balikpapan.

Acara pembukaan Rakornis Kesos yang juga dirangkai dengan acara Welcome Dinner oleh jajaran Pemkot Balikpapan, dengan dihadiri langsung Walikota Balikpapan, Rizal Effendi tersebut diikuti para peserta Rakornis dari Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Dalam sambutan ucapan selamat datang bagi para peserta Rakornis Kesos 2019 tersebut, Rizal Effendi mengatakan, bahwa sebuah kehormatan bagi Kota Balikpapan ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan yang menjadi agenda tahunan Instansi Sosial se Kaltim itu.

“Salah satu instansi yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT adalah bekerja di Dinas Sosial, karena pekerjaan yang ditangani adalah terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan, jadi tidak perlu berkecil hati menjadi bagian dari Dinas Sosial, karena meski tidak se seksi instansi lain, namun bekerja di Dinas Sosial bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua, sepanjang kita melakukan pekerjaan dengan tulus dan iklas, jadi tidak perlu minder atau berkecil hati bekerja di Dinas Sosial, kita harus bangga karena paling dekat dengan surga,” ungkap Rizal yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan para peserta rakor dan tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga menekankan pentingnya sebuah sinergi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, menurutnya, sinergitas tidak hanya dilakukan antara Instansi Sosial Kabupaten/kota dengan Provinsi atau pun dengan Pusat dalam hal ini Kemsos RI, melainkan harus turut dilibatkan stake holder lainnya dan tentunya masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang dalam kesempatan ini diwakili Plt Asisten I, Sabani, mengatakan bahwa permasalahan sosial bukan hanya masalah yang dihadapi jajaran Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, bahkan masalah sosial merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia.

“Dengan ini Rakornis Kesos 2019 resmi saya buka, semoga melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan atau pun program dan inovasi baru dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim yang berdaulat,” tegas Sabani.

Di akhir acara, Walikota Balikpapan dan Plt Asisten I Setprov Kaltim secara simbolis menyematkan syal terhadap para Kadis Sosial Kabupaten/kota se Kaltim sebagai tanda dimulainya Rakornis Kesos 2019 yang dijadwalkan berlangsung tiga hari yakni 19 s/d 21 Maret 2019 yang dipusatkan di Grand Tjokro Hotel Balikpapan. (hms)

Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin 2019

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin telah menggelar kegiatan `Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019` yang dilaksanakan 12 s/d 14 Maret 2019 bertempat di Hotel Pacifik, Balikpapan.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, dan Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Salawati, pada Rabu (13/3) pagi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para nara sumber yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Jauhar Effendi, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, serta Staf Penelaah Pengembangan Usaha Bidang Koperasi, Produksi dan Pembiayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim, Hera Nuraini.

“Sesuai ketentuan yang ada saat ini, para penerima bantuan wajib masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), karena apabila ada penerima bantuan ternyata belum masuk BDT, maka hal itu akan menjadi masalah dikemudian hari saat pelaksanaan audit keuangan baik oleh Irjen Kemsos RI maupun BPK RI, sehingga diharapkan data BDT bisa diupdate secara berkala yakni setahun dua kali sesuai dengan petunjuk Kemsos RI,” papar Khairul Saleh saat membuka kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kabid Penanganan FM, Hertati, juga mengatakan, bahwa salah satu obyek yang menjadi temuan dalam audit BPK maupun Irjen Kemsos RI  disebutkan bahwa jika terjadi penerima bantuan belum masuk BDT maka hal itu disebut sebagai penyaluran bantuan salah sasaran, sehingga hal itu kedepannya harus menjadi perhatian bersama antara Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga tidak terulang lagi menjadi sebuah temuan.

Dalam paparannya, Jauhar Effendi, menyampaikan materi dengan tema `Memberdayakan Fakir Miskin`, dalam kesempatan tersebut Jauhar mengatakan, bahwa ada keterkaitan anara program dana desa dengan program-program Dinas Sosial dalam hal penanganan kemiskinan, sehingga pihaknya berpendapat bahwa dana desa bisa dijadikan alat bantu dalam program-program penanganan fakir miskin khususnya di Kaltim.

Sementara itu, Hera Nuraini, dalam paparannya lebih banyak menyampaikan motivasi-motivasi khususnya bagi para pendamping sosial dengan harapkan mereka semakin termotivasi dan memiliki inovasi-inovasi dalam melakukan pendampingan sosial terhadap fakir miskin dalam pelaksanaan program-program penanganan fakir miskin.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, serta para Pendamping Sosial.

Kegiatan yang dikemas melalui metode penyampaian materi dan diskusi tanya jawab tersebut secara resmi ditutup Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, pada Rabu (13/3) sore, dengan menghasilkan 10 kesepakatan penanganan program kemiskinan yang ditandatangani bersama perwakilan 10 Kabupaten/kota se Kaltim dan akan dilaksanakan di tahun 2019 ini. (hms)

Acara Pembukaan dan Welcome Dinner Rakornis Kesos 2019 di Kantor Walikota Balikpapan

SAMARINDA -Acara Pembukaan dan Welcome Dinner kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Program Tahun 2019 dipastikan akan dilangsungkan di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Balikpapan pada tanggal 19 Maret (Selasa Malam) mendatang.

Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM.Yusuf, M.Si, mengatakan, kepastian perihal acara Pembukaan dan Welcome Dinner Rakornis Kesos 2019 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Sosial Kaltim dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan, setelah sebelumnya sempat terjadi tarik ulur terkait agenda pembukaan Rakornis Kesos yang awalnya juga sempat diwacanakan dilangsungkan di Grand Tjokro Hotel.

“Jadi sudah bisa dipastikan, acara pembukaan dan welcome dinner Rakornis nantinya dilaksanakan di ruang pertemuan Walikota Balikpapan, pada hari Selasa malam (19 Maret ), sedangkan untuk rangkaian kegiatan Rakornis lainnya akan dipusatkan di Grand Tjokro Hotel,” tegas Yusuf.

Pihaknya mengungkapkan, hingga saat ini persiapan terus dilakukan sebaik-baiknya demi suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Rakornis Kesos 2019 nanti. (hms)

12 s/d 14 Maret, Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Pedesaan 2019

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam hal ini Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan akan menggelar kegiatan `Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Pedesaan` yang dijadwalkan berlangsung tanggal 12 s/d 14 Maret 2019 bertempat di Hotel Pacifik, Balikpapan.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan daerah pedesaan yang menjadi program Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kementerian Sosial RI.

Selain nara sumber dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim, kegiatan yang akan melibatkan peserta perwakilan dari Instansi Sosial Kabupaten/kota serta para Pendamping Sosial tersebut nantinya juga akan menghadirkan nara sumber dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kemensos RI. (hms)