Berita

Plt Sekretaris : Tekan SiLPA Semaksimal Mungkin

SAMARINDA –Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, melalui Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, menekankan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim itu untuk sebisa mungkin menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2018 baik itu yang bersumber pada APBD Kaltim maupun APBN.

Menurutnya, SiLPA bisa ditekan dengan penyusunan perencanaan kegiatan yang matang dalam arti perencanaan kegiatan tersebut disusun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Jangan ada copy paste lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan penganggaran, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan haruslah benar-benar melalui perencanaan yang matang, apabila hal itu dilakukan oleh seluruh unit kerja, maka bisa dipastikan SiLPA di akhir tahun anggaran bisa ditekan atau diminimalisir sedemikian rupa, karena harus difahami bahwa SiLPA akan berpengaruh dalam penetapan anggaran bagi setiap OPD di tahun anggaran berikutnya. Harapan kita semua tentunya Dinas Sosial khususnya tahun anggaran 2018 ini bisa semaksimal mungkin dalam melakukan penyerapan anggaran tentunya melalui sebuah perencanaan yang matang,” jelas Yusuf.

Terkait permasalahan tersebut, seluruh unit kerja nantinya akan diminta untuk presentasi di depan Kadis Sosial Kaltim terkait perencanaan kegiatan dan penganggaran yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2018 ini, oleh Karena itu diharapkan seluruh unit kerja benar-benar siap baik secara data maupun hal pendukung lainnya, sehingga presentasi seluruh unit kerja nantinya bisa diterima atau pun difahami oleh Kadis Sosial.

“Kunci dari sebuah perencanaan yang matang tentunya harus dimulai dari data yang valid, karena dengan data yang valid penetapan sasaran kinerja benar-benar dapat dilakukan dengan baik pula,” tegasnya. (hms)

 

Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (12/3) menggelar kegiatan `Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018` dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dengan dipimpin langsung Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, HM. Aswin.

Dalam kegiatan tersebut, Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur terlebih lagi tim tersebut dipimpin langsung Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini HM. Aswin.

“Sebuah kehormatan bagi Dinas Sosial karena mendapat kunjungan langsung dari tim arsip dengan dipimpin langsung bapak Aswin yang bersedia bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, harapan kami setelah mendengarkan materi terkait kearsipan ini, nantinya Dinas Sosial Kaltim dapat mengimplementasikannya dengan cara membangun kearsipan yang baik dan benar,” papar Budi Pranowo saat membuka kegiatan tersebut.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Aswin secara gamblang dan jelas menyampaikan paparan terkait apa dan bagaimana membangun kearsipan yang baik dan benar khususnya di lingkup OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Pada prinsipnya arsip adalah guru kita, karena arsip lah yang akan menyelamatkan kita jika terjadi sebuah kasus hokum, oleh karena itu kita semua harus memahami arsip, mulai dari konsep, penyusunan hingga penyimpanan arsip harus dijalankan dengan baik dan benar,” tegas Aswin.

Dikatakannya, untuk menciptakan arsip yang baik dan benar, maka seluruh unit kerja baik itu UPTD maupun Bidang khususnya di lingkungan Dinas Sosial Kaltim wajib memiliki sebuah tim khusus yang bertugas menangani kearsipan, dengan begitu maka kearsipan OPD akan dapat tertata dan terdokumentasikan dengan lebih rapi, sehingga memudahkan bagi siapapun yang nantinya memerlukan atau pun mencari file-file data terkait kersipan tersebut.

“Setiap Unit Kerja harus memiliki arsip aktif dan up to date, karena tanpa kearsipan yang kurang baik, maka sebuah OPD akan dengan mudah menjadi sasaran tembak dari pihak-pihak yang sengaja atau tidak sengaja mencari-cari kesalahan, terlebih lagi Dinas Sosial merupakan salah satu OPD yang rentan terhadap tuduhan-tuduhan terkait pengelolaan bantuan sosial. Sebagai contoh kasus Bupati Kukar Rita Widyasari yang mana tim dari KPK mengangkut seluruh arsip yang ada di Kabupaten Kukar sehingga hal itu mengakibatkan Bupati Kukar tidak bisa membela diri dengan maksimal, hal itu karena semua arsip sudah disita KPK. Itulah pentingnya arsip yang harus dimiliki seluruh OPD, karena sekali lagi arsip akan menyelamatkan kita jika berhadapan dengan hukum, tentunya dengan catatan sepanjang kita benar dan didukung arsip yang lengkap, maka jangan pernah takut,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan penilaian sementara terkait kearsipan Tahun 2018, nilai Dinas Sosial Kaltim masih tergolong rendah karena masih berada di bawah nilai 50, meski begitu pihaknya menekankan masih ada waktu bagi Dinas Sosial untuk terus berbenah melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Sementara itu Budi Pranowo mengharapkan kedepannya Dinas Sosial Kaltim dapat memiliki tim arsip khususnya pegawai arsiparis yang benar-benar kompeten menguasai bidang kearsipan.

“Saat ini nilai kearsipan Dinas Sosial buruk, mungkin dikarenakan selama ini belum adanya sosialisasi dari teman-teman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tim kearsipan Dinas Sosial untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” tegasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim telah membentuk tim kearsipan di masing-masing unit kerja, adapun untuk secara keseluruhan atau kedinasan, tim kearsipan dipimpin atau diketuai oleh Sekretaris.

Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kearsipan Internal Tahun 2018 tersebut selain diikuti para anggota tim kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, juga turut diikuti para pejabat eselon III dan sejumlah pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Sosial Kaltim. (hms)

 

4 s/d 6 April, Jadwal Rakornis Kesos Tahun 2018 di Sangatta

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, melalui Plt Sekretaris, HM. Yusuf, M.Si, mengatakan, kegiatan Rapat Kooordinasi Teknis (Rakornis) Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang semula dijadwalkan berlangsung pekan ketiga bulan Maret ini dipastikan akan mengalami perubahan, hal itu disebabkan adanya kegiatan lain yang berbenturan jadwal dengan agenda Rakornis Kesos apabila dilaksanakan sesuai jadwal awal. Oleh karena itu Dinas Sosial Kaltim menjadwalkan ulang kegiatan Rakornis Kesos Tahun 2018 pada tanggal 4  s/d  6 April 2018 dengan tempat pelaksanaan tetap di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

“Rencana awal, kegiatan Rakornis Kesos di Sangatta dijadwalkan dilangsungkan pekan ketiga bulan Maret ini, namun karena disaat bersamaan ada kegiatan HUT Tagana tingkat nasional yang dipusatkan di kawasan Bromo,  Jawa Timur, yang mengharuskan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kaltim dan Kabupaten/kota menghadiri kegiatan tersebut, maka kegiatan Rakornis mengalami pergeseran atau perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 4 s/d 6 April mendatang, harapan kami jadwal tersebut sudah fix dan tidak bergeser lagi,” papar Yusuf.

Sebagai informasi, kegiatan Rakornis Kesos merupakan agenda tahunan Instansi Sosial se Kaltim yang merupakan ajang strategis membahas permasalahan-permasalahan tentang perencanaan maupun evaluasi program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

 

 

 

Petugas Shelter Wajib Berjiwa Relawan

SAMARINDA –Petugas Shelter Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh Kabupaten/kota di Kaltim diminta untuk benar-benar memiliki jiwa relawan, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari program perlindungan sosial korban bencana benar-benar dilakukan dengan profesional.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. H. Ahmadin, M.Si, dalam sambutannya saat membuka kegiatan `Pemantapan Petugas Manajemen Pengungsi Korban Bencana Alam Tahun 2018` di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, Rabu (7/3) pagi.

“Sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada Instansi Sosial, maka seluruh anggota Tagana di Kaltim harus benar-benar memiliki jiwa relawan dan iklas tanpa pamrih dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, termasuk para petugas Shelter yang berkewajiban menangani pengungsi korban bencana alam harus benar-benar memiliki skill sesuai dengan tupoksinya yakni menguasai manajemen penanganan pengungsi korban bencana alam yakni menyiapkan tenda atau tempat-tempat penampungan bagi pengungsi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” papar Ahmadin dalam kapasitasnya mewakili Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM , yang disaat bersamaan tengah melakukan tugas kedinasan lainnya di Kota Mataram, NTB.

Dalam kesempatan tersebut Ahmadin juga menyampaikan seluruh petugas Shelter wajib memahami tahapan-tahapan kegiatan tanggap darurat bencana, yakni mulai dari melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan hingga masa pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital terdampak bencana.

“Dalam pelaksanaan di lapangan terkait pemenuhan kebutuhan dasar harus diperhatikan diantaranya pendistribusian bahan makanan, pengoperasian dapur umum lapangan, pengawasan kualitas pangan, dan pendistribusian perlengkapan pengolah bahan makanan. Sedangkan untuk kebutuhan sandang adalah distribusi perlengkapan diri yakni alas tidur,selimut, pakaian dan alas kaki, serta sarana kebersihan yakni sabun, sikat gigi dan kelengkapan lainnya. Bagi para pengungsi perlu diberikan pelayanan dukungan psikososial kepada seluruh korban bencana dengan mengacu pada kelompok dan jenis kelamin,” jelasnya.

Sementara itu dalam laporan panitia yang disampaikan Kasi PKBA, Achmad Rasyidi, disebutkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 orang peserta, terdiri dari Provinsi 1, Kota Samarinda 6, Balikpapan 7, Bontang 5, Kutai Kartanegara 5, Kutai Timur 5, Paser 6, Kutai Barat 5, PPU 8 serta Mahakam Ulu 2 orang.

“Kegiatan berlangsung selama 4 hari, mulai 6 s/d 9 Maret 2018, lokasi di Hotel Jamrud II Samarinda dikombinasikan dengan kegiatan lapangan di Gudang Logistik Dinas Sosial Kaltim di Jl AM.Rifadin, Samarinda Seberang. Adapun nara sumber terdiri dari Kemsos RI, Dinas Sosial Kaltim, Unsur TNI, PMI serta Instruktur dan Pendamping dari FK Tagana Kaltim,” ungkap Rasyidi. (hms)

Ahmadin : Humas adalah `Corong` Institusi

SAMARINDA –Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Drs. H. Ahmadin, M.Si, menekankan kepada seluruh Bidang atau pun Unit Kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim untuk lebih mamahami keberadaan Humas dengan cara memaksimalkan tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim itu.
Karena menurutnya, sebagaimana fakta-fakta di lapangan selama ini, Humas sejatinya merupakan `corong` pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dalam menyampaikan informasi-informasi strategis terkait program-program penanganan PMKS kepada masyarakat luas.
“Peran dan tugas Humas ini bukan kemauan sendiri namun merupakan amanah dari Permendagri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam koridor legal formal tersebut Humas diserahi tugas untuk mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. Sehingga sudah seharusnya keberadaan Humas khususnya di Dinas Sosial Kaltim ini didukung dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh unit kerja,” papar Ahmadin.
Selain diatur dalam dari Permendagri No. 13 Tahun 2011, keberadaan Humas pemerintahan juga dikuatkan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga hal itu sudah sewajarnya dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Sosial. (hms)

Kadis Sosial : Laksanakan Kegiatan secara Baik dan Benar

SAMARINDA –Seluruh Instansi Sosial baik itu Provinsi maupun Kabupaten/kota se Kaltim diharapkan untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar demi menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui sebuah perencanaan yang matang, tentunya dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, dalam arahannya saat membuka kegiatan `Sosialisasi Perencanaan Program, Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018` yang berlangsung di Aston Hotel Samarinda pada 26 s/d 28 Februari 2018.

“Sosialisasi Perencanaan Program merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Kalimatan Timur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh perencanaan kegiatan.Harapan saya tentunya seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan melalui sebuah perencanaan yang matang dapat dilaksanakan secara baik dan benar sehingga dapat mencapai target atau sasaran yang ditetapkan,” papar Budi Pranowo.

Dalam kesempatan tersebut Budi Pranowo juga berpesan kepada seluruh pelaksana kegiatan khususnya yang berkaitan langsung dengan anggaran, agar berhati-hati dalam penggunaannya, jangan sampai bermasalah di kemudian hari.
Isu Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Keterpencilan, Ketunaan Sosial, Penyimpangan Prilaku, Korban bencana, Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Dikatakannya, hal-hal penting yang harus selalu menjadi perhatian oleh seluruh Instansi Sosial di Kaltim adalah :
• Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Dan Luar Panti Sosial;
• Pengembangan Keterampilan Berusaha Bagi Pmks Melalui Mekanisme Usaha Ekonomi Produktif Dan Kelompok Usaha Bersama;
• Program Keluarga Harapan Dengan Penambahan Perluasan Penerima Manfaat (Kpm);
• Program Penanggulangan Kemiskinan Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai ;
• Pemanfaatan Coorporate Social Responsibility (Csr) Dan Mitra Kessos Sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

“Isu Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Keterpencilan, Ketunaan Sosial, Penyimpangan Prilaku, Korban bencana, Korban tindak kekerasan, ekpsloitasi dan diskriminasi, diharapkan dalam setiap menyusun perencanaan kegiatan, seluruh Instansi Sosial di Kaltim selalu mengacu pada isu-isu strategis tersebut,” jelasnya.

Sementara itu dalam laporan panitia yang dibacakan Kasub Bag Perencanaan Program Dinas Sosial Kaltim, Andrian Tirtana, diketahui selain diikuti para Sekretaris dan Kasub Bagian Perencanaan Program Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program tersebut juga diikuti para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Adapun untuk nara sumber terdiri dari Bappeda Kaltim dan Plt Sekretaris Dinas Sosial Kaltim. (hms)

Ini, 7 Butir Kesimpulan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2018

SAMARINDA –Kegiatan`Sosialisasi Perencanaan Program, Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018` yang berlangsung di Aston Hotel Samarinda pada 26 s/d 28 Februari 2018 dengan melibatkan peserta dari perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim dalam hal ini Kadis Sosial Penajam Paser Utara, para Sekretaris dan Kasub Bagian Perencanaan Program, serta para pejabat Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim menghasilkan 7 butir kesimpulan.

Berikut ini 7 butir kesimpulan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2018 :
1. Mencermati kembali pedoman pembagian kewenangan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Program Kegiatan dan Perencanaan Kesejahteraan Sosial.
2. Pelaksanaan Penanganan PMKS dengan mengacu database yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).
3. Verifikasi dan Validasi BDT agar selalu update.
4. Perencanaan Program/kegiatan agar selalu mengacu pada SDG`s.
5. Menggali sumber-sumber pendanaan pelaksanaan program kesejahteraan sosial diluar APBD dan APBN (CSR, DAK dan sumber-sumber lainnya).
6. Kegiatan Sinkronisasi Kesejahteraan Sosial tingkat Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan untuk pembahasan pada kegiatan koordinasi perencanaan berkitnya, baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota dalam forum SKPD/Musrenbang untuk penajaman program/kegiatan.
7. Hasil kesimpulan kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program 2018 akan menjadi pokok bahasan selanjutnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Instansi Sosial se Kaltim yang menurut rencana akan dilaksanakan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada 3 s/d 5 April 2018 mendatang. (hms)

Yusuf : Sukseskan Rakornis Kesos 2018 di Kutim !

SAMARINDA -Plt Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kaltim, HM.Yusuf, M. Si, menekankan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kaltim untuk bersama-sama bahu membahu menyukseskan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 yang menurut rencana dijadwalkan berlangsung 26 s/d 28 Maret mendatang di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Yusuf mengatakan, event Rakornis Kesos merupakan hajatan terbesar Instansi Sosial di Kaltim yang akan membahas isu-isu strategis terkait program-program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di seluruh Kabupaten/kota se Kaltim, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya nanti benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

“Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib turut mensukseskan kegiatan Rakornis Kesos 2018 di Kutai Timur akhir bulan Maret 2018 mendatang, sedini mungkin persiapan harus dilakukan sehingga pada hari H nya nanti segala sesuatunya berjalan lancar, termasuk materi atau bahan-bahan yang akan jadi pokok bahasan di Rakornis nanti harus disiapkan sebaik mungkin oleh masing-masing unit kerja,” papar Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf mengharapkan agar Sub Bagian Perencanaan Program melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh unit kerja demi suksesnya pelaksanaan Rakornis nanti, karena pada dasarnya Rakornis nanti merupakan hajatan Dinas Sosial pada umumnya, bukan semata-mata hajatan salah satu unit kerja di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim itu. (hms)

foto : Plt Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM.Yusuf, M.Si