Berita

Perkuat PKH, Mensos Arahkan Pemda Alokasikan Dana Dampingan

JAKARTA -Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota”, kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta. Senin (4/3).

Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.

Seperti diketahui Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar lima persen.

“Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota”, tegas Agus.

Menurut Mensos, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, diantaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH. Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu dan lemari penyimpanan dokumen.

Dana penyertaan, menurut agus juga bisa untuk operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota. Cetak atau pengadaan formulir verifikasi fasdik faskes kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran “Biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi.

Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa,” jelas Agus.

Rapat koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH juga bisa di alokasikan melalui APBD.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan pemantapan atau capacity building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan pemantapan atau coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.

Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota Pemda juga di himbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN.

“sinergi program akan mempercepat KPM keluar dari kondisi kemiskinan untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera”, ungkap Mensos. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menghimbau kepada seluruh Koordinator PKH untuk mengawal surat edaran dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten/kota. “Kami minta seluruh Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota untuk memastikan Pemda merespon surat edaran tersebut dan bisa dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota”, harap Dirjen. (hms)

Ini, Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

SAMARINDA –Menindaklanjuti Keputusan Presiden dan Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2019, tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci ramadhan 1440 H, maka seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial mengalami perubahan jam kerja dibandingkan jam kerja normal.

Berikut ini perubahan jam kerja ASN Dinas Sosial Kaltim selama bulan ramadhan :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.30 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 11.00 Wita.

Sementara itu untuk 5 UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim, yakni UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH), Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma  (PSPAD), dan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang menjalankan 6 hari kerja memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 14.00 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
  • Hari Sabtu, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wita. (hms)

Lokasi Pengungsian Wajib Sediakan `Bilik Asmara`


SAMARINDA –Salah satu upaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat khususnya di lingkungan keluarga antara suami dan istri yang tengah tertimpa musibah dan harus tinggal di lokasi pengungsian, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disediakan `Bilik Asmara`.

“Salah satu faktor yang dapat memicu pertengkaran suami dan istri adalah pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga dalam setiap terjadi musibah di masyarakat yang mengharuskan mereka mengungsi, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disiapkan tempat khusus yakni bilik asmara, karena tidak bisa dipungkiri, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi akan memicu emosi khususnya bagi pasangan suami istri yang harus tinggal berhari-hari di lokasi pengungsian. Jadi hal ini harus difahami oleh Tenaga Pelopor Perdamaian, bahwa untuk menciptakan perdamaian harus dimulai dari hal-hal terkecil, dan dimulai dari lingkungan terdekat,” papar Kasubdit Pencegahan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Drs.Helmi DT.R.Mulya, M.Si, Kementerian Sosial RI, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan `Pemantapan Petugas Pelopor Perdamaian Provinsi Kaltim Tahun 2019` yang dilangsungkan pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019 di Hotel Royal Park, Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Pencegahan Direktorat PSKBS tersebut  juga mengatakan bahwa deteksi dini harus harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga potensi-potensi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi.

“Melalui Tenaga Pelopor Perdamaian, Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal tentunya didahului dengan deteksi dini yang baik, maka potensi konflik sosial di masyarakat dapat dicegah, sehingga peran Tenaga Pelopor Perdamaian sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian di daerah dan secara nasional pada umumnya,” tegasnya. (hms)

Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Wajib Bekerja dengan Ikhlas, Cerdas dan Tuntas

SAMARINDA -Tenaga Pelopor Perdamaian di daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya potensi konflik sosial tentunya dimulai dari lingkungan terdekat.

Oleh karena itu para Tenaga Pelopor Perdamaian diharapkan benar-benar bekerja dengan iklas, cerdas dan tuntas’ dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu garda terdepan Kementerian Sosial RI dalam upaya mempelopori perdamaian di masyarakat.
Itulah tema yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan ‘Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019’ yang berlangsung 29 April s/d 1 Mei 2019 di Royal Park Hotel Samarinda.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah nara sumber terdiri dari Direktorat PKBS Kementerian Sosial RI, akademisi, Bappeda Kaltim, Polresta Samarinda serta praktisi.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Linjamsos, Ahmadin, serta Kasi PKBS, Samingun, dengan dihadiri Kadis Sosial Balikpapan, Purwanto, serta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, Senin (29/4) malam. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 36 peserta perwakilan Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

Terminasi dan Pelepasan Anak Asuh UPTD PSPAD Samarinda

SAMARINDA -UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) pada hari Senin (29/4) menggelar kegiatan Terminasi dan Pelepasan terhadap 5 orang anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA/SMK sederajat.

Kegiatan Terminasi tersebut dilangsungkan di Aula UPTD PSPAD di jl HM.Riffadin, Samarinda Seberang, dengan dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Kepala UPTD PSPAD, Faridah MN, melalui Kasub Bag Tata Usaha UPTD PSPAD, Fuad, mengatakan, setelah lepas dari panti, ke lima anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing.

“Harapan kami tentunya selepas dari panti, anak-anak kami ini bisa melanjutkan kehidupan dengan keluarga masing-masing, semoga apa yang mereka peroleh selama menjalani asuhan di panti menjadi bekal yang baik dalam menjalani kehidupan selanjutnya dengan lebih baik lagi,” papar Fuad. (hms)

Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2019

SAMARINDA –Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Sub Bagian Perencanaan Program menggelar kegiatan `Sosialisasi Perencanaan Program, Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Tahun 2019` bertempat di Swis-Bel Hotel Borneo Samarinda di Jl Mulawarman Nomor 6 Samarinda

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari yakni mulai tanggal 24 s/d 26 April 2019, dengan melibatkan peserta terdiri dari para Sekretaris dan Kasub Bag Perencanaan Program Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, serta para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada Kamis (25/4) pagi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM.Yusuf, SE, M.Si, didampingi Kasub Bag Perencanaan Program, Andrian Tirtana.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM.Yusuf, SE, M.Si, dan Bappeda Kaltim. (hms)

29 April s/d 1 Mei, Pemantapan Pelopor Perdamaian Daerah Tahun 2019

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dalam hal ini Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial (PKBS) akan menggelar kegiatan `Pemantapan Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019` yang akan dilaksanakan pada 29 April s/d 1 Mei 2019 bertempat di Hotel Royal Park di Jl Sentosa No.1 Samarinda.

Dalam kegiatan yang akan melibatkan peserta perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim dan Dinas Sosial Kaltim tersebut nantinya akan dilakukan perekrutan Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut :

  • WNI, baik laki-laki maupun perempuan
  • Sehat Jasmani dan Rohani
  • Peduli terhadap perdamaian di lingkungannya
  • Cerdas, peka dan menguasai situasi
  • Membawa SPT yang ditandatangani pejabat yang berwenang

Kegiatan ini merupakan program dari Direktorat PKBS Kementerian Sosial RI yang telah menjadi agenda tahunan dengan keseluruhan beban anggaran melalui sumber pendanaan dana dekonsentrasi (APBN) Tahun 2019.

Selain nara sumber dari Dinas Sosial Kaltim, dalam kegiatan tersebut nantinya pihak panitia juga akan menghadirkan nara sumber dari Direktorat PKBS Kementerian Sosial RI. (hms)

17 April Libur Nasional, ASN Wajib Gunakan Hak Pilih

SAMARINDA –Tanggal 17 April 2019 telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden dan didukung Keputusan Gubernur Kaltim sebagai hari libur nasional untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif, oleh karena itu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial Kaltim diwajibkan untuk menggunakan hak pilih di TPS pada hari pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Mari sama-sama kita sukseskan Pemilu 2019 baik itu Pilpres maupun Pileg dengan cara menggunakan hak pilih kita pada tanggal 17 April 2019 nanti, terlebih tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga wajib hukumnya bagi kita khususnya ASN maupun masyarakat Kaltim pada umumnya untuk menggunakan hak pilih di TPS masing-masing,” tegas Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam berbagai kesempatan.

Hal senada juga diserukan Kepala UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD), Farida MN, saat bertindak sebagai Pembina apel pagi di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, Senin (15/4) pagi.

“Sebagai warga negara yang baik, mari sama-sama kita gunakan hak pilih pada tanggal 17 April nanti, karena satu suara saja sangat berpengaruh terhadap kelangsungan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan,” tegas Farida di hadapan para pejabat eselon III, eselon IV serta para pegawai keluarga besar Dinas Sosial Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga mengajak para ASN di lingkungan Dinas Sosial Kaltim untuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 ke masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau informasi terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres tersebut. (hms)

Hadi Mulyadi : OPD Wajib `Hidupkan` Humas

SAMARINDA –Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk sepenuhnya mendukung keberadaan dan peran kehumasan, karena peran kehumasan sangat vital dalam meng-update informasi serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dalam hal ini tiap OPD di lingkungan Pemprov Kaltim dengan masyarakat Kaltim.

“Humas memiliki peran yang vital dalam penyampaian informasi ke masyarakat, karena percuma kita memiliki atau menjalankan program kegiatan namun tidak diketahui masyarakat luas, disitulah peran dan humas, jadi sudah seharusnya seluruh OPD mendukung eksistensi kehumasan,” tegas Hadi dalam arahannya saat membuka kegiatan Rakorda Kominfo se Kaltim yang berlangsung di Blue Sky Hotel, Balikpapan (4/4) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi secara sekilas mencontohkan peran tim humas Pemprov Kaltim yang setiap saat menjalankan tugas meng-update informasi ke masyarakat terkait program-program pembangunan yang dijalankan Pemprov Kaltim, baik melalui media sosial maupun melalui website resmi Pemprov Kaltim.

“Humas ini setiap saat diharuskan meng-update informasi ke masyarakat, sehingga jangan sampai teman-teman humas ini kehabisan pulsa, karena di era android seperti sekarang ini keberadaan pulsa sangat mutlak diperlukan oleh teman-teman di humas, dengan ditunjang alat penunang komunikasi yang memadai, maka hal itu akan mempermudah kinerja humas, dan diharapkan bukan hanya di tim humas Pemprov Kaltim, tim humas OPD juga harus didukung oleh OPD setempat,” jelasnya. (hms)

Hadi Mulyadi : Rakor OPD Harus Punya Visi yang Jelas

SAMARINDA –Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, harus memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim, dalam arti Rakor OPD jangan sekadar formalitas dan hanya sebatas selesai di `kertas` saja.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam arahannya saat membuka kegiatan Rakor Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (4/4).

“Rakor jangan sekadar selesai di kertas saja, rakor harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat demi menunjang  kepastian rakyat Kaltim hidup sejahtera.Setiap rakor harus memiliki visi ke depan yang jelas, jangan sekadar formalitas demi mengejar SPJ semata,” tegas Hadi Mulyadi di hadapan para peserta Rakor dari Dinas Kominfo Kabupaten/kota se Kaltim, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menekankan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim untuk bekerja dengan tulus, iklas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.

“Jika tidak mau kerja keras, maka jangan jadi ASN, jangan ada ASN di Kaltim yang tidur nyenyak sebelum rakyat Kaltim hidup sejahtera, tentunya diperlukan visi, dan rasa tulus, iklas serta bekerja penuh cinta dari para ASN di lingkungan Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakorda Kominfo se Kaltim tersebut selain diikuti Dinas Kominfo Kabupaten/kota se Kaltim juga turut dihadiri perwakilan dari OPD se Kaltim termasuk Dinas Sosial Kaltim yang dalam hal ini diwakili Kasub Bag Umum, Dra. Hj. Soeginik.

Adapun bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut, meliputi Kementerian Kominfo RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Dinas Kominfo Kaltim, GM Indonesia Coment Plus, serta GM Inixindo. (hms)