Berita

Kemsos Lakukan 5 Langkah Penanganan Karhutla

JAKARTA– Kementerian Sosial telah menyiapkan dan melakukan lima langkah penanganan dan pengendalian terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (kahutla) yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 

Pertama, adalah melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Kemensos dari Pusat hingga ke daerah, juga dengan Dinas Sosial pada wilayah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta konsolidasi eksternal dengan berbagai stakeholders terkait yang memungkinkan bekerja sama secara cepat baik dilingkungan Pemerintah maupun dengan berbagai potensi masyarakat. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan langkah langkah teknis yang dilakukan dilapangan bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi.antara lain dengan penyiapan safe house, penyaluran logistik, dan pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana),TKSK dan berbagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita Senin 16 September 2019 di Pekanbaru,sebelum mengikuti Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo . 

Kedua, lanjut Agus Gumiwang, mendirikan beberapa safe house dan posko di masing-masing kabupaten/kota terdampak. Safe House disiapkan dengan fasilitas air purifier yang ideal dengan luas ruangan (yakni 1 unit untuk ruangan seluas 20 meter persegi), 2 unit tabung gas oksigen, seluruh ruangan tertutup rapat, disediakan velbed, serta didukung Tim Layanan Dukungan Psikososial dan Kesehatan/Tim Medis. ” ..Untuk Safe House Kemensos bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemda terkait yakni Kemenkes, Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Menteri. 

Total Safe House penanganan korban asap karhutla sebanyak 47 unit tersebar di 16 provinsi dan dapat menampung hingga 5.000 per hari. Safe House berada di kantor dinas sosial provinsi, UPT Kemensos, Panti Sosial milik Dinsos, dan 12 aula SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Ketiga, membuat dan menyebarkan surat edaran Kepada Dinas Sosial yang terdampak agar dapat mengoptimalkan potensi sumber yang ada seperti Tagana, Pelopor Perdamaian, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kampung Siaga Bencana (KSB), Sahabat Tagana dan para relawan kemanusiaan lainnya. 

“Tagana telah diturunkan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di antaranya di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar,” katanya. 

Keempat, menyiapkan barang persediaan (bufferstock) logistik bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial terdiri dari pangan, sandang, pelayanan psikososial. 

“Apabila korban bencana mengungsi maka kebutuhan dasar yang harus disiapkan selain tiga hal tersebut adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dan dapur umum,” terang Mensos. 

Kelima, menyiapkan peralatan operasional yang diperlukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

Peralatan operasional meliputi air purifier, tabung gas oksigen, ruangan tertutup dan tersedia velbed, truk tangki air, dapur umum lapangan, tenda serba guna untuk posko, kebutuhan logistik, perlengkapan Tagana (sepatu boots, masker, helm, seragam dan alat komunikasi), peralatan medis (kerja sama dengan poliklinik/puskesmas terdekat), serta membagikan masker kepada pengguna jalan dan anak-anak sekolah.

Mensos mengatakan kelima upaya yang dilakukan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Instruksi Presiden RI No. 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada 26 Kementerian/ lembaga termasuk Kementerian Sosial. 

Kemensos siap menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, serta hasil keputusan Rapat Kabinet terbatas yang sacara khusus di laksanakan di Pekanbaru Riau. Sesuai tugas dan fungsi Kemensos yakni penanganan bagi korban terdampak bencana kebakaran, seluruh jajaran Kemensos siap melakukan langkah-langkah cepat di lapangan, lanjut Agus Gumiwang Kartasasmita. (kemsos)

Kemsos RI Luncurkan Aplikasi e-PKH

JAKARTA – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meluncurkan aplikasi berbasis digital e-PKH Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif.

“E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet,” kata Mensos dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.

Menteri mengatakan e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena paperless, dapat menghitung bansos secara otomatis, dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat

“Selain itu kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan,” kata Mensos.

Oleh karena itu, lanjutnya, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.

Ia mengatakan Kementerian Sosial pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH bertujuan meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.

“Yang tak kalah penting, bimbingan pemantapan ini juga akan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH,” kata Harry.

Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH Tahun 2019 kali ini diikuti oleh total 729 peserta Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator/Kabupaten Kota Pelaksana PKH  dari 5 provinsi di 22 kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis aplikasi e-PKH tahun 2019 diikuti oleh 2.101 peserta yang terdiri dari Administrator Pangkalan Data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Pelaksana PKH dari 22 kota dan 12 provinsi.

Dalam acara ini Mensos memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan e-PKH. Kali ini penghargaan diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas.

Turut hadir dalam acara Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Neil Iskandar, Staf Ahli Menteri Sonny W. Manalu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi Z.A. Zulung, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar. Kepala Badiklitpensos Harry Soeratin, perwakilan World Bank, Bank Himpunan Negara (Himbara), dan Asian Development Bank (ADB). (kemsos)

Bimtek PSM Kaltim Tahun 2019

BALIKPAPAN -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) melalui Seksi PPSDS menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kaltim Tahun 2019` yang dilangsungkan belum lama ini di Hotel Menara Bahtera, Balikpapan.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 peserta perwakilan dari PSM Kabupaten/kota se Kaltim.

Plt Kadis Sosial Kaltim Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, PSM harus bekerjasama dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana serta kalangan Dunia Usaha.

Adapun tugas-tugas PSM meliputi :
– Menginisiasi penanganan masalah
sosial
– Mendorong, menggerakkan dan
mengembangkan kegiatan
penyelenggraan kesejahteraan sosial
– Sebagai pendamping sosial bagi masyarakat penerima manfaat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
– Sebagai mitra pemerintah/Institusi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
– Memantau program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Kabid Dayasos, Drs. Ayi Hikmat, M.Si,
dan Abdul Majid SS, MM, dari Dinas Sosial Balikpapan. (hms)

Peningkatan Kapasitas SDM PKH Samarinda-Kukar Tahun 2019

SAMARINDA – Sebanyak 110 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Tahun 2019, yang berlangsung selama 2 hari mulai tgl 16 s/d 17 September di Panti Sosial Thresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, Samarinda.

Kabid Linjamsos, Drs. H. Ahmadin, M.Si, melalui Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Achmad Rasyidi mengharapkan melalui kegiatan tersebut, pendamping PKH dapat bekerja secara profesional.

“Profesionalisme pendamping PKH sangat dibutuhkan agar target pemerintah menurunkan angka kemiskinan dapat tercapai. (hms)

3 ASN Terima SK Kenaikan Pangkat

SAMARINDA – 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Senin (16/9) secara simbolis menerima SK Kenaikan Pangkat untuk Periode 1 Oktober 2019.

Penyerahan SK Kenaikan pangkat terhadap 3 ASN tersebut dilakukan oleh Plt. Kadis Sosial Kaltim, Drs. khairul Saleh, M.Si, diwakili Sektretaris Dinas Sosial H. Muhammad Yusuf, M.Si, dan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Drs. H. Ahmadin, M.Si, bersamaan dengan berlangsungnya apel pagi pegawai, Senin (16/9) pagi di halaman kantor Dinas Sosial Kaltim Jl Basuki Rahmad Nomor 76 Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut Ahmadin yang bertindak sebagai pembina apel pagi, mengatakan agar SK Kenaikan Pangkat tersebut semakin menambah motivasi bagi para ASN khususnya di lingkungan Dinas Sosial Kaltim untuk terus meningkatkan kinerja untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas sesuai dengan bidang masing-masing.

Berikut nama-nama ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat :

1. Arbain, S.Sos, dari III c ke III d

2. Benyamin Janarto, S.Sos, dari III c ke III d

3. Ernawati, dari II c ke II d. (hms).

Bimtek SIKS-NG, Verifikasi dan Validasi Tahun 2019

SAMARINDA -Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, H.Muhammad Yusuf, SE, M.Si, Kamis (12/8) pagi, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Verifikasi dan Validasi Tahun 2019 bertempat di Aston Hotel, Balikpapan.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari yakni mulai 11 s/d 13 September 2019 tersebut melibatkan peserta dari Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, terdiri dari para Kasub Bag Perencanaan Program dan Operator SIKS-NG se Kaltim.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, Rendra Hadi Adriansyah, serta Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, Muhammad Yusuf.

Sebagai informasi, kegiatan bimtek kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari bimtek sebelumnya yang digelar Sub Bag Perencanaan Program Dinas Sosial Kaltim di Astara Hotel, Balikpapan, belum lama ini. (hms)

16 September 2019, Beasiswa Kaltim Tuntas Siap Launching

SAMARINDA – Alhamdulillah Dengsanak Kaltim, berita gembira untuk semua khususnya bagi pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) bakal launching 16 September 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi usai bertemu Ketua Badan Pengelola BKT H Imam Hidayat, di Rumah Jabatan Wagub, Jalan Milono Samarinda, Rabu (11/9/2019).

Hadi menegaskan, program BKT resmi diluncurkan atau dibuka pada 16 September 2019. Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas mutu SDM dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat dan mahasiswa.

“Alhamdulillah, beasiswa Kaltim tuntas maupun stimulan resmi dibuka 16 September 2019 ini. Karena itu, silahkan mengakses laman website Beasiswa Kaltim Tuntas, yaitu di www.kaltimtuntas.id,” kata Hadi Mulyadi.

Hadi menjelaskan, sekitar 1.700 beasiswa tuntas yang disediakan bagi putra-putri asal Kaltim. Kemudian, sekian ribu beasiswa stimulan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA sederajat hingga perguruan tinggi bahkan S3.

Sedangkan, untuk rinciannya, Wagub Hadi menyarankan agar seluruh rakyat Kaltim bisa mengakses website yang sudah diluncurkan Badan Pengelola BKT.

“Semoga program ini bermanfaat bagi rakyat Kaltim, terutama mereka yang kurang mampu, sehingga meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka layaknya masyarakat yang memiliki kemampuan biaya,” harapnya.

Pemprov mengapresiasi Badan Pengelola BKT yang terus bekerja hingga akhirnya program ini bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltim.

“Semoga berjalan lancar. Pemerintah mampu mencetak SDM berkualitas dan mendukung pembangunan menuju Kaltim Berdaulat,” jelasnya. (hms)

30 ASN Dinas Sosial Kaltim `Back to Campus`

SAMARINDA –Sebanyak 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menjalani study lanjutan untuk jenjang Strata 1 (S1) di Universitas Terbuka (UT) mulai tahun ajaran 2019/2020.

Ke 30 ASN Dinas Sosial Kaltim tersebut telah menjalani masa orientasi atau pengenalan kampus selama dua hari yakni pada tanggal 7 s/d 8 September bertempat di gedung Bandiklat, Jl HM. Riffadin, Samarinda Seberang untuk hari pertama, dan untuk hari kedua dilangsungkan di gedung SMK Negeri 1 Samarinda, Jl Pahlawan.

Meski mayoritas ASN tersebut telah memasuki usia senior namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menempuh ilmu demi memperbaiki nasib dalam kelanjutan karier mereka sebagai ASN.

Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, H.Muhammad Yusuf, M.Si, sangat mendukung inisiatif para ASN tersebut melanjutkan kuliah di UT demi memperoleh gelar sarjana, karena selain menjadi hak para ASN, tugas belajar tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan karier para ASN di masa depan.

Berikut ini daftar 30 nama ASN yang menempuh study S1 di Universitas Terbuka :

  1. Dwi Lestari
  2. Muchtar S
  3. Saripuh
  4. Hamdi
  5. Lamara
  6. Kamsir
  7. Herman
  8. Aqrobi Abror
  9. Erlina Suhartiningsih
  10. Bambang Asma Nugraha
  11. Indra Wahyudi
  12. Mistaniah
  13. Sulistiowati
  14. Burhan Nuddin
  15. Hairuddin
  16. Eko Kurniawan
  17. Errik Kaharuddin
  18. Rudi Setiawan
  19. Syaifullah
  20. Tony Hasam
  21. Abdullah
  22. M. Rusdiansyah
  23. Imran Jayadi
  24. Abdul Hadi
  25. Jumaidah
  26. Mairin Sudarto
  27. Didik Supriadi
  28. Umar
  29. Cornelius Paonganan
  30. Dika Baktiansyah . (hms)

Kota Bangun Jadi KSB ke -12 di Kaltim

SAMARINDA -Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara resmi dicanangkan sebagi Kampung Siaga Bencana (KSB) ke -12 di Kalimantan Timur, pencanangan tersebut dilakukan pada hari Kamis (5/9).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) melalui Seksi Penanganan Korban Bencana Alam (PKBA) menggelar kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rangkaian kegiatan KSB di Kecamatan Kota Bangun telah dimulai sejak 3 September 2019 lalu, yang mana berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan sosial kepada masyarakat terkait langkah-langkah pasca bencana hingga tata cara evakuasi korban bencana, serta kegiatan bakti sosial di masyarakat setempat telah dilakukan oleh tim KSB Dinas Sosial Kaltim dan Dinas Sosial Kukar.

Sedangkan untuk acara puncak yakni pencanangan secara simbolis Kecamatan Kota Bangun sebagai lokasi KSB, serta penyerahan bantuan-bantuan logistik untuk lumbung sosial dilaksanakan hari ini, Kamis (5/9) dengan dihadiri perwakilan dari Direktorat PKBA Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, Tetri, Pemprov Kaltim yang dalam hal ini diwakili Plt Kadis Sosial Kaltim Khairul Saleh, Sekkab Kukar Sunggono mewakili Bupati Kukar, serta jajaran Dinas Sosial Kaltim dan Dinas Sosial Kabupaten Kukar. (hms)

RUU Pekerja Sosial Resmi Menjadi UU

JAKARTA – Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Pekerjaan Sosial (RUU Peksos) menjadi undang-undang. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki UU tentang Pekerjaan Sosial.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut gembira disahkannya UU tentang Pekerjaan Sosial oleh DPR. Mensos mengatakan, pengesahan UU tentang Pekerjaan Sosial merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

“Dengan adanya payung hukum ini, maka akan mengoptimalikan peran, fungsi, sekaligus menjadi mandat legal formal dan perlindungan terhadap para pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial,” kata Mensos, dalam sambutan pada Rapat Paripurna DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan Atas RUU tentang Pekerja Sosial, di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Sidang Paripurna DPR dipimpin Utut Adianto, didampingi Bambang Soesatyo dan Fadli Zon. Hadir mendampingi Mensos, Staf Khusus Menteri, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, para pejabat Eselon I dan II. Tampak hadir di balkon Ruang Paripurna RI para pekerja sosial, akademisi, mahasiswa, perwakilan dari sejumlah UPT Kemensos, pegawai Kemensos, dan perwakilan dari masyarakat yang perduli dengan agenda pembangunan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Mensos menyatakan, keberadaan pekerja sosial memiliki peran penting dalam upaya-upaya pembangunan kesejahteraan sosial. “Pekerja sosial berkontribusi nyata terhadap pemenuhan hak dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” kata Mensos.

Pekerja sosial, kata Mensos, juga berkontribusi nyata dalam memberikan pelayanan profesional yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencegah disfungsi sosial, memberikan pelayanan perlindungan sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial bagi PPKS.

Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi pekerja sosial itulah diperlukan payung hukum sebagai mandat legal formal terhadap keberadaan pekerja sosial dan perlindungan terhadap para pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

Tak kalah penting, kata Mensos, urgensi kehadiran UU ini juga bisa dikaitkan dengan keberadaan pekerja sosial asing yang melakukan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Karena kenyataannya mereka belum tercatat, belum terpantau, dan/atau belum memiliki izin praktik pekerja sosial.

“Karena itu, UU ini penting melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya malpraktik pekerjaan sosial dan dari penetrasi ideologi-ideologi asing yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para pekerja sosial asing,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Hartono Laras menyatakan, UU ini terdiri dari 69 pasal dimana sebantak 38 pasal tentang khusus pekerja sosial, dan 28 pasal tentang praktik pekerjaan sosial.

“Semangat UU ini memberikan perlindungan dan meningkatkan pelayanan para pekerja sosial. Dan pada gilirannya akan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat,” katanya.

Hartono mengucap syukur sebab dengan demikian, sejak praktik pekerja sosial sudah ada di negeri ini tahun 1958, baru kali ini memiliki UU Pekerjaan Sosial. “Sempat muncul obsesi tahun 2012, lalu timbul tenggelam. Dan baru sekarang bisa terwujud,” katanya.

Sejak Januari 2018, kata Mensos, DPR mengajukan rancangan inisiatif terkait RUU Peksos dan bisa selesai Agustus 2018. “Bila pada periode tugas DPR 2014-2019 bisa selesai dengan baik, hal ini karena tumbuhnya semangat sama di kalangan stakeholder ,” kata Sekjen.

Untuk itu, Hartono menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pekerja sosial itu sendiri, akademisi dari 30 perguruan tinggi yang memiliki program studi kesejahteraan sosial.

“Termasuk di dalamnya sivitas akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Mereka mengawal dengan penuh dedikasi. Menyusun referensi dari berbagai Negara. Karena ternyata tidak banyak Negara yang memiliki UU tentang Pekerjaan Sosial,” katanya.

Selanjutnya, Kemensos akan bergerak cepat menindaklanjuti dengan agenda sosialisasi ke sejumlah pihak. Kemensos juga punya kewajiban menyusun 1 draft peraturan pemerintah, dan 9 peraturan pemerintah. “Ada juga dalam pasal-pasal di dalamnya yang bisa langsung dilaksanakan,” kata Hartono.

Dalam laporannya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menyampaikan sambutannya dengan suara bergetar. Ia mengatakan, keberadaan UU tentang Pekerja Sosial merupakan langkah maju dalam upaya membangun sumber daya manusia pekerja sosial yang profesional.

“Lahirnya UU ini bisa mendorong kontribusi dan peran para pekerja sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di tanah air,” kata Ali Taher, disambut aplaus panjang dari balkon pengunjung di ruang sidang Paripurna DPR.

Usai sidang, Mensos bergerak ke arah Ruang KK II. Di sini sudah menunggu ratusan mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Mensos didaulat untuk memberikan sambutan terkait disahkannya UU tentang Pekerjaan Sosial

Mensos mengajak mahasiswa bersyukur dan tak lupa untuk memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kesejaheraan sosial di tanah air. Mensos juga mengajak mahasiswa menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah mengawal lahir UU ini. (hms/kemsos)