Bersama Cegah Potensi Konflik Sosial di Masyarakat

SAMARINDA –Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial RI, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak di masyarakat guna mencegah potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat, karena biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya yang nantinya dikeluarkan untuk penanganan jika terlanjur terjadi konflik sosial di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan perwakilan dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial RI, Suprapto, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan `Sarasehan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial` Provinsi Kaltim Tahun 2018 yang berlangsung 7 s/d 9 Mei 2018 di MJ Hotel Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Suprapto menyampaikan materi tentang Kebijakan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, yang pada intinya terkait langkah-langkah dan upaya yang harus dilakukan pusat dan daerah terkait penanganan potensi konflik bencana sosial di masyarakat.

“Konflik sosial di masyarakat pada umumnya dipengaruhi faktor karakteristik penduduknya, sehingga daerah-daerah yang rawan terjadi konflik sosial selama ini didominasi oleh daerah yang karakteristik penduduknya keras, sebagai contoh Kota Makassar yang saat ini menempati urutan pertama daerah rawan konflik sosial. Sekecil apapun potensi konflik sosial harus dilakukan deteksi dan pencegahan dini, itulah pentingnya kearifan lokal guna menciptakan keserasian sosial di masyarakat, tentunya diperlukan peran serta seluruh elemen di masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga aparat keamanan harus sinergi dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini potensi konflik sosial di masyarakat,” papar Suprapto didampingi Kasi PKBS, Drs.H. Samingun, Senin (7/6) malam.

Terkait upaya-upaya pencegahan konflik sosial tersebut dari tahun ke tahun Kementerian Sosial RI bersama Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya melakukan inovasi-inovasi, mulai dari pembentukan Forum Keserasian Sosial di tiap daerah, Tenaga Pelopor Perdamaian hingga kegiatan sarasehan dan seminar dengan melibatkan seluruh pihak di masyarakat. (hms)