Kadis Sosial Ikuti Virtual Meeting Paripurna ke -7 DPRD Kaltim

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim HM.Agus Hari Kesuma, didampingi Sekretaris Muhammad Yusuf, serta para pejabat Administrator dan Pengawas di lingkup Dinas Sosial Kaltim, Rabu (29/4) mengikuti Rapat Paripurna ke -7 DPRD Kaltim.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, dan diikuti langsung Gubernur Kaltim Isran Noor, serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Kegiatan tersebut digelar melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan mengusung tiga agenda yakni :
– Pengesahan Agenda Kegiatan DPRD Kaltim Masa Sidang II Tahun 2020
– Penyampaian LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2019
– Pembentukan Pansus DPRD Kaltim Pembahas LKPJ Gubernur. (hms/mc)

Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kaltim 2021

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, HM. Agus Hari Kesuma, didampingi Sekretaris, Muhammad Yusuf, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ahmadin, serta Kasub Bagian Perencanaan Program, Doni Julfiansyah, Selasa (28/4/2020) mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim Tahun 2020, Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2021, dengan Tema Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan.

Kegiatan yang dilakukan melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting itu dipimpin Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan diikuti Bupati/Walikota se Kaltim, OPD lingkup Pemprov Kaltim, serta Kabupaten/kota se Kaltim.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD Kaltim dan Kepala Bappeda Kaltim. (hms/mc)

Koordinasi Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016

SAMARINDA -Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma, Kamis (23/4/2020), menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa, serta diikuti para pejabat Administrator di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Rapat tersebut membahas terkait Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penerapan Social Distancing akibat Pandemi Covid-19, serta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1441 H.

Rapat yang juga diikuti perwakilan Pekerja Sosial tersebut dilangsungkan di ruang rapat Kadis Sosial Kaltim, di Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda. (hms/mc)

Finalisasi Data Masyarakat Terdampak Covid -19 di Kaltim

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, HM.Agus Hari Kesuma didampingi Sekretaris, Muhammad Yusuf, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ahmadin, Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Achmad Rasyidi, serta Kasub Bag Perencanaan Program, Doni Julfiansyah, Selasa (21/4) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual dengan Komisi IV DPRD Kaltim, dengan agenda membahas tentang Finalisasi/Sinkronisasi Data Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kaltim.

RDP Virtual tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, serta dihadiri para anggota Komisi IV dan Komisi II DPRD Kaltim.

Turut bergabung dalam Virtual Meeting tersebut adalah perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Selain Dinas Sosial, RDP tersebut juga melibatkan sejumlah OPD lain, meliputi BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UMKM, serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (hms/mc)

Mensos RI Pastikan Bansos Tunai Imbas Covid -19 Rp600 Ribu/KK selama 3 Bulan

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, HM.Agus Hari Kesuma, Kamis (16/4) sore mendampingi Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, melakukan video conference dengan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara, membahas tentang program Bantuan Sosial (Bansos) Tunai yang akan disalurkan pemerintah selama 3 bulan (April, Mei, Juni), sebagai upaya pencegahan dampak Virus Corona (Covid -19).

Dalam video conference yang dilangsungkan di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim tersebut, Mensos mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI, Joko Widodo terkait percepatan penanganan dampak Covid -19 secara nasional.

“Bansos Tunai yang akan disalurkan pemerintah merupakan bantuan yang tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dampak Covid -19, yakni sebesar Rp600.000/Kepala Keluarga per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan yakni bulan April, Mei dan Juni nanti,” papar Mensos.

Dalam kesempatan tersebut Mensos juga mengatakan ada dua kriteria penerima bansos tunai tersebut, yakni pertama kriteria Prioritas (Kepala Keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI).

Adapun kriteria kedua adalah Tambahan/Usulan Daerah, dalam arti Kepala Keluarga yang belum masuk atau menerima bantuan program sembako, atau pun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kepala Keluarga Non Pekerja atau belum masuk dalam DTKS.

Khusus untuk kriteria penerima bantuan tambahan nantinya usulan yang disampaikan wajib disertai data By Name By Adress (BNBA) dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dicantumkan Nomor Telepon (HP).

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut mengatakan, jumlah DTKS Kaltim saat ini berjumlah 189.588 KK, yang mana dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 96.111 merupakan KK non PKH atau tidak menerima bantuan PKH.

Turut hadir dalam video conference tersebut adalah Plt Asisten 1 Setprov Kaltim, Jauhar Efendi, serta para pejabat Administrator di lingkup Dinas Sosial Kaltim. (hms/mc)

Kurang dari Satu Jam, 750 Nasi Bungkus Ludes Dibagikan

SAMARINDA -Aksi Sosial dalam rangka Dinas Sosial Kaltim peduli bencana Covid -19, dan berbagi dengan sesama, yang digelar Jumat (17/4) pagi di kawasan TMP Kesuma Bangsa, Samarinda, berlangsung aman dan lancar.

Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, sebanyak 750 nasi bungkus atau lebih banyak dari jumlah awal yang akan dibagikan yakni 600 paket ‘ludes’ dibagikan kepada warga yang melintas di kawasan TMP Kesuma Bangsa.

“Alhamdulillah, dari target awal kami sebanyak 600 nasi bungkus, hari ini membagikan lebih yakni sebanyak 750 bungkus, dan hanya dalal waktu kurang dari satu jam, 750 paket nasi bungkus telah kami bagikan kepada saudara-saudara kita,” papar Kadis Sosial Kaltim, HM. Agus Hari Kesuma yang ikut memimpin langsung aksi sosial ‘Jumat Berkah, Jumat Berbagi’ tersebut.

Sebagai informasi, kegiatan bagi-bagi nasi bungkus tersebut sebelumnya dijadwalkan baru akan dimulai pukul 08.00 Wita, namun sejak pukul 07.00 sudah terjadi antrian panjang dari warga dan para driver ojek online di kawasan TMP Kesuma Bangsa.

Sehingga pada pukul 08.20 Wita, sebanyak 750 paket nasi bungkus telah ludes dibagikan.

“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan aman dan lancar tanpa adanya kerumunan massa yang berpotensi melanggar protokol penanganan Covid-19, semua tetap jaga jarak, dan tetap mengenakan masker,” tegas Kabid Linjamsos, Ahmadin.

Salah seorang driver ojek online mengaku terbantu dengan adanya kegiatan bagi-bagi nasi bungkus yang dilakukan Dinas Sosial Kaltim tersebut, dia dan para driver ojek online lainnya berharap kegiatan tersebut dapat terus secara rutin dilaksanakan.

“Alhamdulillah dapat sarapan gratis, kami tidak perlu keluar uang lagi untuk membeli sarapan hari ini, terlebih lagi sejak mewabahnya Covid-19, penghasilan kami para driver ojek online sangat minim, tentunya kami berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan karena sangat membantu kami,” ucap Lukas (36) warga yang mengaku tinggal di kawasan Sambutan ini.

Turut terlibat langsung dalam aksi sosial tersebut adalah para anggota Tagana Kaltim lengkap dengan mobil dapur umum lapangan, petugas TMP, serta turut diikuti para pejabat Administrator dan Pengawas di lingkup Dinas Sosial Kaltim. (hms/mc)

Imbas Covid-19, 12 Penerima Manfaat Balai BRSPDM asal Kaltim Dipulangkan

SAMARINDA -Sebanyak 12 orang penerima manfaat program Balai Besar Rehabilitasi Sosial PD Mental Budi Luhur di Banjar Baru asal Kalimantan Timur pada hari Senin (13/4) resmi dipulangkan.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial RI Nomor 100/4/KS.01/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Instruksi Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-19), serta Surat Kepala Balai Besar Rehabsos Penyandang Disabilitas Mental (BPRSPDM) Budi Luhur di Banjarbaru Nomor 433/4.3.11/RH.01.02/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penyaluran Penerima Manfaat.

Sebagai informasi, sebelumnya ke 12 penerima manfaat tersebut sedianya menjalani masa rehabilitasi di Banjarbaru selama 6 bulan, namun karena permasalahan pandemi global Covid-19, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka mereka dipulangkan secara resmi meski baru 3 bulan menjalani rehabilitasi.

Selain menanggung seluruh biaya pemulangan 12 penerima manfaat asal Kaltim, pihak Balai BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru juga memberikan bantuan tunai per orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dalam bentuk tabungan/ATM untuk keperluan pemenuhan sembako atau kebutuhan dasar.

Ke 12 penerima manfaat asal Kaltim tersebut 3 orang diantaranya berasal dari Samarinda, terdiri dari Yolana Gampu, Agus Salim dan Akbar, yang mana pemulangan sekaligus penjemputan ketiga orang tersebut secara simbolis dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, Senin (13/4) pagi.

Sementara itu 9 penerima manfaat lainnya dipulangkan ke daerah asal, meliputi Balikpapan 5 orang (Imam Syuhada, Syahifuddin Noor, Dery Adriana, Muhammad Bunyamin Saputra, Abdul Malik Faisal), Paser 1 orang (Wahyudin), dan Kutai Kartanegara 2 orang (Junaidi, Juliansyah). (hms/mc)

Kadis Sosial Ikuti RDP Virtual dengan Komisi IV DPRD Kaltim

SAMARINDA -Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, H.M. Agus Hari Kesuma, didampingi para pejabat Administrator di lingkup Dinas Sosial Kaltim, terdiri dari Sekretaris, Muhammad Yusuf, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ahmadin, Kabid Pemberdayaan Sosial, Juraidi, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, M. Suhaidy, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, serta Pejabat Pengawas dalam hal ini Doni Julfiansyah, Senin (13/4) pagi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual dengan Komisi IV DPRD Kaltim.

RDP Virtual yang juga melibatkan sejumlah OPD lain di lingkup Pemprov Kaltim seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satpol PP Kaltim, tersebut membahas 5 Agenda penting, meliputi :

  1. Sinkronisasi Data Penerima Manfaat Alokasi Anggaran Jaring Pengamanan Sosial (Social Safety Net) Korban Pandemik Covid-19
  2. Strategi Pemulihan Dampak Ekonomi khususnya bagi UMKM dan Usaha Kecil lainnya
  3. Strategi Recovery Ekonomi saat Pendemik maupun Pasca Penyebaran Covid-19
  4. Kesiapan Stok Bahan Pangan Menjelang Puasa dan Lebaran
  5. Tindakan Tegas untuk Pedagang yang Monopoli dan Menumpuk Stok Barang dengan Maksud Mengambil Keuntungan Sesaat

RDP Virtual tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, diikuti para anggota Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, serta turut mengundang perwakilan Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi Keuangan dan Perekonomian. (hms/mc)

Bantuan Beras Darurat Covid-19, 400 gram per orang/hari

SAMARINDA -Mengacu pada Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, perihal Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Covid -19, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kadis Sosial Provinsi serta Kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya dapat memberikan bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban dengan indeks 400 gram per orang/hari dikalikan dengan jumlah hari masa penanggulangan keadaan darurat yang berlaku di masing-masing wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota setempat.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Sosial RI, Juliari Batubara tersebut, juga mengatur tentang mekanisme permintaan beras dari Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota yang ditujukan kepada Perum Bulog, sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Surat Edaran Menteri Sosial RI yang berbunyi sebagai berikut :

  • Permohonan Beras oleh Gubernur kepada Perum BULOG paling banyak 200 ton dalam setahun, dengan melampirkan :
    a. Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana Non Alam berupa Covid-19
    b. Data jumlah korban dari Dinas Sosial Derah Provinsi, dan,
    c. Surat penugasan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri.
  • Permohonan beras oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada Perum Bulog paling banyak 100 ton dalam setahun dengan melampirkan :
    a. Keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana Non Alam berupa Covid 19
    b. Data jumlah korban dari Dinas Sosial Kabupaten/kota, dan,
    c. Surat Penugasan kepada Dinas Sosial Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. Dalam Surat Edaran yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan RI, Direktur Utama Bulog, dan Kepala BPKP tersebut juga disebutkan bahwa tujuan dari pemberian bantuan beras tersebut adalah sebagai berikut :
  • Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
  • Mempercepat penanganan Covid -19 melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemda
  • Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid -19
  • Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan
  • Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid -19. (hms/mc)

Kadis Sosial Kaltim Pimpin Rapat Virtual Koordinasi Bansos Penanganan Covid -19

SAMARINDA -Kadis Sosial Kaltim, H.M. Agus Hari Kesuma, Senin (6/4) pagi, menggelar rapat virtual via video conference menggunakan aplikasi zoom dengan Kadis Sosial 10 Kabupaten/kota se Kaltim.

Rapat tersebut membahas Koordinasi Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid -19) di Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut Agus didampingi para pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim.

“Sesuai SK Gubernur Kaltim Nomor 360/K.246/2020 tanggal 20 Maret 2020 terkait Percepatan Penanganan Pandemi Covid -19 yang diketuai Plt Sekda, yang mana Dinas Sosial Kaltim masuk dalam tim tersebut, maka hari ini (Senin, 6/4) kami menggelar rapat virtual dengan Kadis Sosial Kabupaten/kota se Kaltim guna membahas langkah-langkah yang akan dilakukan terkait rencana penyaluran bansos sebagai upaya penanganan Covid -19 di Kaltim secara menyeluruh,” tegas Agus.

Pihaknya mengharapkan, melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim nantinya langkah-langkah penyaluran bansos dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. (hms/mc)