Rapat Evaluasi LAKIP Tahun 2019 dan Penyusunan SPM

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Sub Bagian Perencanaan Program, Senin (30/9) menggelar kegiatan Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kegiatan tersebut dilangsungkan di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, dengan melibatkan peserta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial dan UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

Dalam kegiatan yang dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Sekretaris, Muhammad Yusuf, Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Ayi Hikmat, serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamasos), Ahmadin, tersebut, pihak panitia dalam hal ini Sub Bag Perencanaan Program juga menghadirkan nara sumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setprov Kaltim, dalam hal ini Kabag Tata Laksana, Khairid Daha, serta Analis Organisasi dan Tata Laksana dalam hal ini Norlina.

Melalui kegiatan tersebut nantinya diharapkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim bisa semakin memahami tata cara penyusunan LAKIP khususnya dalam penerapannya dengan SPM, sehingga perolehan nilai Dinas Sosial Kaltim bisa maksimal dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (hms)

Jatim Juara Umum Jambore Tagana 2019

SURABAYA -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kementerian Sosial RI sebagai Pembina Tagana Berprestasi. Penghargaan itu diberikan karena Pemprov Jatim dinilai berhasil dalam berbagai penanganan dan mitigasi bencana.

“Saya atas nama pribadi dan Pemprov Jatim menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Sekaligus juga atas kepercayaan dari Kemensos untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat penyelenggaraan Jambore dan Bakti Sosial Tagana Nasional 2019,” kata khofifah dalam sambutannya saat Apel Siaga Tagana di Taman Nasional Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/9/2019).

Selaras dengan penghargaan yang diterima Khofifah, dalam ajang Jambore dan Tagana Nasional, Pemprov Jatim juga meraih juara umum. Raihan itu dicapai setelah Pemprov mengoleksi 2 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu.

Adapun rincian medali yang diraih yakni 2 medali emas masing-masing dari kategori uji kompetensi Water Tescue dan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat. Sedangkan 2 medali perak masing masing untuk uji kompetensi Shelter atau Hunian Sementara dan uji kompetensi Logistik dan Dapur Umum dan 1 medali perak diperoleh dari uji kompetensi Layanan Dukungan Psikososial.

Dalam Uji Kompetensi Tagana ini seluruh perwakilan Tagana dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia turut hadir. Sedangkan yang menjadi unsur penilaian adalah pengetahuan dan keterampilan, manajemen. Selain itu juga dinilai kerjasama, koordinasi, ketepatan, kerapihan, dan kecepatan.

Khofifah menyebut, penghargaan yang diraih teraebut merupakan bentuk pengakuan atas kinerja dan dedikasi Tagana Jatim dan segenap relawan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanggulangan bencana. Ia kemudian memberikan contoh saat terjadi banjir di 15 kabupaten seluruh kepala OPD dan anggota turun langsung mengatasi.

“Saat terjadi banjir di 15 kabupaten di Jatim, seluruh Kepala OPD saya minta turun tanpa terkecuali. Meskipun organisasi yang mereka pimpin tidak terkait langsung dengan kebencanaan tetapi mereka bahu-membahu membantu masyarakat terdampak bencana. Mereka ini adalah riil Tagana,” tutur Khofifah.

Ajang Jambore sendiri berlangsung di tiga titik yakni di Surabaya, Pasuruan dan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Untuk di Surabaya berlangsung di Gedung Negara Grahadi. Di Pasuruan dilaksanakan di dua titik yakni Graha Candra Wilwatikta dan Danau Ranu Grati. Sedangkan di Probolinggo berlangsung di Lautan Pasir Taman Nasional Gunung Bromo.

Sebagai informasi, lebih dari 2.750 Tagana seluruh Indonesia, perwakilan ASEAN Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar hadir dalam ajang itu. Selain anggota Tagana, hadir pula perwakilan non goverment organisation (NGO) lokal dan internasional seperti Perwakilan Kampung Siaga Bencana (KSB), Pilar-pilar Sosial, dan relawan kebencanaan lainnya.

Tema yang diangkat dalam jambore kali ini adalah Tagana Menjaga Alam. Melalui gerakan ini Tagana mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dan menanam pohon.

“Terima kasih tema Jambore tahun ini mengajak kita semua mencintai negeri ini dengan cara menanam bibit pohon keras dan mengurangi limbah plastik. Saya senang melihat teman-teman Tagana membawa botol minum pakai ulang (tumbler), kalau minumnya habis tinggal diisi, tidak harus selalu membeli minum dengan botol sekali pakai. Nah inisiasi ini yang harus didukung, siapapun dan dimanapun serta kapanpun,” tandasnya. (dc/hms)

Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kemsos RI

JAKARTA– Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Dadang Iskandar, membuka acara Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan tanggal 24 sampai dengan 27 September 2019 di Holiday Inn Hotel & Suites. Acara yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan ini dihadiri oleh para perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Dinas Sosial Kaltim yang dalam hal ini diwakili Plt Kadis Sosial, Khairul Sleh, dan Sekretaris, Muhammad Yusuf.

Pada kesempatan ini, Inspektur Jenderal mewakili Menteri Sosial menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,22 pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Penurunan rasio gini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin menurun. Prestasi ini harus menjadi pemacu untuk terus memberikan layanan terbaik untuk publik.

Anggaran yang digulirkan untuk Kementerian Sosial, 92% dipergunakan untuk bansos. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan yang baik untuk pengolahan anggaran ini. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, partisipasi masyarakat, kualitas dan efektivitas kebijakan dan akuntabilitas manajemen.

Kementerian Sosial menghadapi banyak tantangan antara lain lingkungan eksternal yang berat, seperti perkembangan ekonomi global, revolusi industri 4.0, bonus demografi, struktur penduduk yang menua, kelahiran generasi baru milenial,  dan perkembangan masalah sosial tertentu seiring meningkatnya globalisasi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, Inspektur Jenderal berharap acara ini dapat menciptakan kolaborasi dan sinergi antara Pusat dan Daerah, antar lembaga, antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci lancarnya roda pembangunan. (hms)

Bimtek LK3 se Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA – Dinas Sosial Provinsi Kaltim melaui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi PPSDS menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Provinsi Kaltim Tahun 2019.

Kegiatan yang berlangsung 23 s/d 24 September 2019 bertempat di Swissbell Hotel Borneo Samarinda dengan melibatkan sebanyak 30 peserta perwakilan Kabupaten/kota se Kaltim dibuka oleh Kabid Dayasos, Ayi Hikmat, M.Si, didampingi Kasi PPSDS, Lair, S.Sos.

“Melalui LK3, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi keluarga di masyarakat dapat diminimalisasi, karena LK3 sebagai unit layanan sosial terpadu atau ‘center link’ untuk penanganan masalah psikososial keluarga dan merupakan alternatif bagi keluarga yang memiliki hambatan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna menangkal terjadinya masalah keluarga,” kata Ayi.

Selain dari Dinas Sosial Kaltim, kegiatan Bimtek LK3 kali ini juga menghadirkan Direktur PKBI Samarinda sebagai nara sumber. (hms)

Dinas Sosial Siagakan Tagana Bantu Tangani Karhutla

SAMARINDA –Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Drs. H. Ahmadin, M.Si, menegaskan, pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim agar menyiagakan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu penanganan musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di masing-masing Kabupaten/kota.

“Untuk permasalahan karhutla khususnya di wilayah Kaltim, sesuai instruksi Mensos RI, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim agar mengerahkan relawan tagana guna bahu membahu dengan relawan lainnya baik itu BPBD maupun aparat terkait dalam membantu menangani karhutla khususnya di masing-masing Kabupaten/kota,” tegas Ahmadin.

Menurutnya, hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan dan instruksi Menteri Sosial RI, terkait peran nyata Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/kota dalam penanganan karhutla yang hingga saat ini belum teratasi.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Sosial RI bersama Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota dalam penanganan karhutla :

  • Melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Kemensos dari Pusat hingga ke daerah, juga dengan Dinas Sosial pada wilayah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta konsolidasi eksternal dengan berbagai stakeholders terkait yang memungkinkan bekerja sama secara cepat baik dilingkungan Pemerintah maupun dengan berbagai potensi masyarakat. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan langkah langkah teknis yang dilakukan dilapangan bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi.antara lain dengan penyiapan safe house, penyaluran logistik, dan pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana),TKSK dan berbagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah.
  • Mendirikan beberapa safe house dan posko di masing-masing kabupaten/kota terdampak. Safe House disiapkan dengan fasilitas air purifier yang ideal dengan luas ruangan (yakni 1 unit untuk ruangan seluas 20 meter persegi), 2 unit tabung gas oksigen, seluruh ruangan tertutup rapat, disediakan velbed, serta didukung Tim Layanan Dukungan Psikososial dan Kesehatan/Tim Medis.
  • Membuat dan menyebarkan surat edaran Kepada Dinas Sosial yang terdampak agar dapat mengoptimalkan potensi sumber yang ada seperti Tagana, Pelopor Perdamaian, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kampung Siaga Bencana (KSB), Sahabat Tagana dan para relawan kemanusiaan lainnya. 
  • Menyiapkan barang persediaan (bufferstock) logistik bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial terdiri dari pangan, sandang, pelayanan psikososial.
  • Menyiapkan peralatan operasional yang diperlukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Peralatan operasional meliputi air purifier, tabung gas oksigen, ruangan tertutup dan tersedia velbed, truk tangki air, dapur umum lapangan, tenda serba guna untuk posko, kebutuhan logistik, perlengkapan Tagana (sepatu boots, masker, helm, seragam dan alat komunikasi), peralatan medis (kerja sama dengan poliklinik/puskesmas terdekat), serta membagikan masker kepada pengguna jalan dan anak-anak sekolah. (hms)

Dissos Kaltim Ikuti Jambore dan Baksos Tagana Tingkat Nasional Tahun 2019

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memastikan diri mengikuti kegiatan Jambore dan Bakti Sosial Tagana Tingkat Nasional Tahun 2019 yang akan berlangsung 25 s/d 28 September 2019 di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah agenda akan diikuti kontingen Dinas Sosial Kaltim dalam kegiatan tersebut meliputi, acara seremonial, idea sharing session, bakti sosial, jambore peningkatan kompetensi, serta launching kawasan siaga bencana Bromo.

Untuk kegiatan Jambore Peningkatan Kompetensi, nantinya akan dilombakan manajerial penanggulangan bencana, seperti  water rescue, pertolongan pertama gawat darurat, manajemen posko dan TRC, manajemen dapur umum dan logistik, serta manajemen shelter dan layanan dukungan psikososial.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut kontingen Dinas Sosial Kaltim yang dalam hal ini diwakili Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) melalui Seksi Penanganan Korban Bencana Alam (PKBA) berjumlah 19 orang, dengan rincian 10 orang (Tagana) sebagai peserta, yakni :

  1. Musdianur (FK Tagana Provinsi)
  2. Riskani (FK Tagana Provinsi)
  3. Fadli Darmawan (FK Tagana Provinsi)
  4. Siti Fatimah (Tagana Balikpapan)
  5. Aji Noer Salim (Tagana Balikpapan)
  6. Asmulyadi Safar (Tagana PPU)
  7. Baharudin (Tagana Kutai Timur)
  8. Ardiansyah (Tagana Kutai Kartanegara)
  9. Arie Pratama (Tagana Samarinda)
  10. Nur Khasanah (Tagana Paser) 

Adapun untuk  9 orang bertindak sebagai Pendamping, terdiri dari :

  1. Drs. H. Ahmadin, M.Si (Kabid Linjamsos)
  2. Sudarna S,Sos (Kasi PKBA)
  3. Daliyo S.Sos (Bendahara)
  4. Dandung Artomo (Outsourcing)
  5. Solihin A. (Outsourcing)
  6. Andi Muksin (Tagana)
  7. Rusi (Tagana)
  8. Lily Suharni (Tagana)
  9. Kurniani Sugiri (Tagana). (hms)

Kemsos Lakukan 5 Langkah Penanganan Karhutla

JAKARTA– Kementerian Sosial telah menyiapkan dan melakukan lima langkah penanganan dan pengendalian terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (kahutla) yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 

Pertama, adalah melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Kemensos dari Pusat hingga ke daerah, juga dengan Dinas Sosial pada wilayah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta konsolidasi eksternal dengan berbagai stakeholders terkait yang memungkinkan bekerja sama secara cepat baik dilingkungan Pemerintah maupun dengan berbagai potensi masyarakat. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan langkah langkah teknis yang dilakukan dilapangan bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi.antara lain dengan penyiapan safe house, penyaluran logistik, dan pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana),TKSK dan berbagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita Senin 16 September 2019 di Pekanbaru,sebelum mengikuti Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo . 

Kedua, lanjut Agus Gumiwang, mendirikan beberapa safe house dan posko di masing-masing kabupaten/kota terdampak. Safe House disiapkan dengan fasilitas air purifier yang ideal dengan luas ruangan (yakni 1 unit untuk ruangan seluas 20 meter persegi), 2 unit tabung gas oksigen, seluruh ruangan tertutup rapat, disediakan velbed, serta didukung Tim Layanan Dukungan Psikososial dan Kesehatan/Tim Medis. ” ..Untuk Safe House Kemensos bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemda terkait yakni Kemenkes, Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Menteri. 

Total Safe House penanganan korban asap karhutla sebanyak 47 unit tersebar di 16 provinsi dan dapat menampung hingga 5.000 per hari. Safe House berada di kantor dinas sosial provinsi, UPT Kemensos, Panti Sosial milik Dinsos, dan 12 aula SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Ketiga, membuat dan menyebarkan surat edaran Kepada Dinas Sosial yang terdampak agar dapat mengoptimalkan potensi sumber yang ada seperti Tagana, Pelopor Perdamaian, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kampung Siaga Bencana (KSB), Sahabat Tagana dan para relawan kemanusiaan lainnya. 

“Tagana telah diturunkan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di antaranya di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar,” katanya. 

Keempat, menyiapkan barang persediaan (bufferstock) logistik bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial terdiri dari pangan, sandang, pelayanan psikososial. 

“Apabila korban bencana mengungsi maka kebutuhan dasar yang harus disiapkan selain tiga hal tersebut adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dan dapur umum,” terang Mensos. 

Kelima, menyiapkan peralatan operasional yang diperlukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

Peralatan operasional meliputi air purifier, tabung gas oksigen, ruangan tertutup dan tersedia velbed, truk tangki air, dapur umum lapangan, tenda serba guna untuk posko, kebutuhan logistik, perlengkapan Tagana (sepatu boots, masker, helm, seragam dan alat komunikasi), peralatan medis (kerja sama dengan poliklinik/puskesmas terdekat), serta membagikan masker kepada pengguna jalan dan anak-anak sekolah.

Mensos mengatakan kelima upaya yang dilakukan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Instruksi Presiden RI No. 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada 26 Kementerian/ lembaga termasuk Kementerian Sosial. 

Kemensos siap menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, serta hasil keputusan Rapat Kabinet terbatas yang sacara khusus di laksanakan di Pekanbaru Riau. Sesuai tugas dan fungsi Kemensos yakni penanganan bagi korban terdampak bencana kebakaran, seluruh jajaran Kemensos siap melakukan langkah-langkah cepat di lapangan, lanjut Agus Gumiwang Kartasasmita. (kemsos)

Kemsos RI Luncurkan Aplikasi e-PKH

JAKARTA – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meluncurkan aplikasi berbasis digital e-PKH Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif.

“E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet,” kata Mensos dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.

Menteri mengatakan e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena paperless, dapat menghitung bansos secara otomatis, dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat

“Selain itu kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan,” kata Mensos.

Oleh karena itu, lanjutnya, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.

Ia mengatakan Kementerian Sosial pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH bertujuan meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.

“Yang tak kalah penting, bimbingan pemantapan ini juga akan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH,” kata Harry.

Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH Tahun 2019 kali ini diikuti oleh total 729 peserta Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator/Kabupaten Kota Pelaksana PKH  dari 5 provinsi di 22 kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis aplikasi e-PKH tahun 2019 diikuti oleh 2.101 peserta yang terdiri dari Administrator Pangkalan Data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Pelaksana PKH dari 22 kota dan 12 provinsi.

Dalam acara ini Mensos memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan e-PKH. Kali ini penghargaan diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas.

Turut hadir dalam acara Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Neil Iskandar, Staf Ahli Menteri Sonny W. Manalu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi Z.A. Zulung, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar. Kepala Badiklitpensos Harry Soeratin, perwakilan World Bank, Bank Himpunan Negara (Himbara), dan Asian Development Bank (ADB). (kemsos)

Bimtek PSM Kaltim Tahun 2019

BALIKPAPAN -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) melalui Seksi PPSDS menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kaltim Tahun 2019` yang dilangsungkan belum lama ini di Hotel Menara Bahtera, Balikpapan.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 peserta perwakilan dari PSM Kabupaten/kota se Kaltim.

Plt Kadis Sosial Kaltim Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, PSM harus bekerjasama dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana serta kalangan Dunia Usaha.

Adapun tugas-tugas PSM meliputi :
– Menginisiasi penanganan masalah
sosial
– Mendorong, menggerakkan dan
mengembangkan kegiatan
penyelenggraan kesejahteraan sosial
– Sebagai pendamping sosial bagi masyarakat penerima manfaat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
– Sebagai mitra pemerintah/Institusi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
– Memantau program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Kabid Dayasos, Drs. Ayi Hikmat, M.Si,
dan Abdul Majid SS, MM, dari Dinas Sosial Balikpapan. (hms)

Peningkatan Kapasitas SDM PKH Samarinda-Kukar Tahun 2019

SAMARINDA – Sebanyak 110 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Tahun 2019, yang berlangsung selama 2 hari mulai tgl 16 s/d 17 September di Panti Sosial Thresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, Samarinda.

Kabid Linjamsos, Drs. H. Ahmadin, M.Si, melalui Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Achmad Rasyidi mengharapkan melalui kegiatan tersebut, pendamping PKH dapat bekerja secara profesional.

“Profesionalisme pendamping PKH sangat dibutuhkan agar target pemerintah menurunkan angka kemiskinan dapat tercapai. (hms)