Rakornas Bidang Kehumasan Kemsos RI 2019

JAKARTA -Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Yusuf, M.Si, pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2019 menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kementerian Sosial RI Dengan Pemerintah Daerah Provinsi dengan tema Mewujudkan Kementerian Sosial RI Dekat dengan Rakyat, Populer di Pemerintahan, Harmoni dengan Legislatif di Golden Boutique Hotel, Jl Angkasa Nomor 1 Jakarta.

“Kegiatan tersebut dibuka Menteri Sosial RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, serta dihadiri Sekjen Kementerian Sosial dan para pejabat teras di lingkungan Kementerian Sosial RI, untuk peserta perwakilan pengelola kehumasan Pemprov dan Dinas Sosial Provinsi se Indonesia,” kata Yusuf.

Menurutnya, dalam rakor tersebut seluruh pemda dalam hal ini melalui Dinas Sosial diharapkan lebih pro aktif lagi dalam mensosialisasikan program-program kerja Kementerian Sosial dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.

“Tentunya peran kehumasan diharapkan lebih aktif lagi mensosialisasikan program-program Kementerian Sosial RI yang berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, untuk itu Dinas Sosial Kaltim akan terus secara intens melakukan koordinasi dengan Biro Humas Pemprov Kaltim, sehingga seluruh program yang dilaksanakan dapat terinformasikan dengan baik dan benar ke masyarakat luas dan seluruh stake holder di daerah,” jelasnya. (hms)

Sempat Vakum, Majalah Solidarity Dinas Sosial Kembali Terbit

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Tim Humas dibawah naungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam hal ini diketuai H.Muhammad Yusuf, SE, M.Si, yang juga Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, secara resmi menerbitkan kembali Majalah Solidarity yang merupakan majalah resmi milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Majalah Solidarity yang kali ini telah memasuki edisi ke – V berisi program-program kegiatan yang dilakukan unit-unit kerja di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim.

Majalah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Dinas Sosial Kaltim dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai informasi, Majalah Solidarity sempat vakum alias tidak terbit selama 3 tahun, dikarenakan berbagai kendala.
Namun dengan semangat dan komitmen tinggi mewujudkan keterbukaan informasi publik, tahun 2019 ini Dinas Sosial Kaltim kembali menerbitkan majalah tersebut. (hms)

Atlet Dinas Sosial Siap Tempur

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim memastikan diri siap mengikuti sejumlah turnamen yang digelar Bapor Korpri Kaltim dalam rangka HUT RI ke-74, mulai dari Futsal, Bola Voli, Tarik Tambang, Tenis Meja hingga Catur, para atlet Dinas Sosial Kaltim dipastikan siap tempur.

Sebagai langkah awal, Dinas Sosial diwakili dua orang staf Sub Bag Umum, yakni Abdul Aziz yang juga kapten tim futsal Dinas Sosial, serta Lamara yang merupakan atlet tenis meja andalan Dinas Sosial Kaltim mengikuti Technical Meeting bertempat di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, di Jl Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, yang dipimpin langsung Ketua Korpri Kaltim, Hj. Meiliana, Kamis (22/8) pagi.

Pembina Olahraga Dinas Sosial Kaltim, Fuad, mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan para atletnya guna mengikuti event tersebut.

“Insya allah, Dinas Sosial siap berpartisipasi mengikuti cabor-cabor unggulan seperti futsal, tenis meja, bola voli dan tarik tambang, untuk target tentunya kami berharap yang terbaik,” tegas Fuad. (hms)

Kaltim Expo 2019, Dinas Sosial Pamerkan Produk KUBE

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim turut memeriahkan gelaran Kaltim Expo 2019 yang berlangsung tanggal 21 s/d 25 Agustus 2019 di Convention Hall Sempaja, di Jl Wahid Hasyim 1 Samarinda.

Aneka ragam kuliner, makanan ringan hingga pernak pernik seperti tas, sarung khas samarinda, kalung, gelang manik hasil kreasi KUBE binaan Dinas Sosial Kaltim menjadi produk utama yang menghiasi stand pameran milik Dinas Sosial Kaltim.

“Pada kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh KUBE kita, karena KUBE merupakan salah satu program unggulan dinas sosial,” ucap Hertati saat momen pembukaan Kaltim Expo 2019 , Rabu (21/8).

Menurutnya, sudah saatnya KUBE di Kaltim berkembang dan berinovasi.

“Kita sudah punya visi ke depannya nanti akan melakukan revitalisasi untuk menjadikan, KUBE lebih maju dan mandiri, cara berfikirnya harus kekinian, maksudnya bisa memanfaatkan apa yang ada sekarang ini. Misalnya internet, promosi secara digital, online,” jelasnya.

Murdi salah satu anggota KUBE yang mengikuti expo ini, turut mendagangkan produknya berupa cemilan khas Kaltim seperti telur asin bakar, ketan Tumbuk dll.

“Kami ingin memperluas lagi jaringan, agar bisa dikenal dan syukur-syukur nambah pelanggan. Terus kami ingin makanan khas Kaltim bisa dikenal hingga anak cucu,” tegasnya. (hms)

Empat Wakil Dinas Sosial Ikuti Lomba Pewara Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA –Sebanyak empat wakil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yakni Hj. Susana (Kasub Bag Tata Usaha PSBR), Rizki Roesandini (Staf Linjamsos), Siti Rahma (Staf UPTD PSAAH) dan Dwi Lestari (staf Sub Bag Umum) mengikuti `Lomba Pewara (Pembawa Acara) OPD se Kaltim Tahun 2019` yang berlangsung hari Rabu (21/8) bertempat di Grand Kartika Hotel, Samarinda.

Keempat perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kaltim itu nantinya akan bersaing dengan perwakilan dari seluruh OPD lingkup Pemprov Kaltim guna menjadi yang terbaik.

Sebagai informasi, keempat wakil Dinas Sosial Kaltim tersebut selama ini telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan sebagai Pewara dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, sehingga dipastikan secara kualitas dan mentalitas mereka bisa bersaing dengan peserta lain.   

Good Luck, Semoga Berhasil Gaesss…(hms)

22 s/d 23 Agustus, Bimtek LKS se Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan  Serta Pengumpulan & Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), akan menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se Kaltim Tahun 2019` yang akan dilaksanakan selama dua hari yakni pada tanggal 22 s/d 23 Agustus bertempat di Grand Kartika Hotel, di Jl. KH. Khalid No.35, Ps. Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Kabid Dayasos, Drs. Ayi Hikmat, M.Si, mengatakan, kegiatan tersebut nantinya akan menghadirkan sejumlah nara sumber, diantaranya adalah nara sumber dari Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Dra. Sapartinah Markus yang merupakan Tim Konsultan Direktorat PKKS.

“Secara keseluruhan ada tiga nara sumber dalam kegiatan Bimtek LKS nanti, selain dari pusat, nanti ada nara sumber dari Dinas Sosial Provinsi, dan nara sumber dari DPMPTSP Kaltim,” papar Ayi.

Lebih lanjut Ayi Hikmat mengatakan bahwa maksud dan tujuan Bimtek LKS kali ini adalah  untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS dalam manajemen administrasi dan pelayanan sosial dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholder.

“Setelah mengikuti kegiatan ini nantinya diharapkan LKS se Kaltim dapat meningkatkan profesionalisme kinerja pengurus dalam pengelolaa organisasi dan pemberian pelayanan sosial terhadap masyarakat khususnya dalam membantu tugas Dinas Sosial di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat,” jelasnya. (hms)

Waspada ! Penipuan Berkedok Undian Gratis Berhadiah

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan  Serta Pengumpulan & Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), menekankan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk waspada dan tidak mudah percaya dengan penipuan berkedok `Undian Gratis Berhadiah`.

Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya korban penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah :

  • Jangan mudah tergiur dengan informasi yang menyatakan anda sebagai pemenang undian dan jangan cepat mengambil keputusan sebelum mendapat informasi yang jelas dan akurat.
  • Coba untuk mengingat apakah anda pernah ikut program undian, kuis atau sejenisnya, apabila tidak sebaiknya diabaikan saja.
  • Pastikan bahwa penetapan anda sebagai pemenang diperoleh melalui surat resmi dari penyelenggara, atau media cetak dan elektronik resmi.
  • Waspada dengan segala bentuk undian, cek dengan teliti keabsahan suatu penyelenggaraan undian dan jangan terlalu cepat mentransfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan penyelenggara undian.
  • Jangan pernah menghubungi nomor telepon/handphone yang telah ditentukan oleh pelaku atau oknum penipuan.
  • Jangan percaya terhadap adanya hadiah yang dilelang, karena hadiah yang tidak diambil pemenang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Provinsi.
  • Pastikan kebenaran informasi dengan mendatangi penyelenggara undian atau menghubungi call center pengaduan Dinas Sosial Provinsi Kaltim pada nomor hand phone/telepon 081255545558 atau 0541-6522293. (hms)

Upacara Peringatan HUT RI ke -74

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (17/8) pagi menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke -74 yang dilangsungkan di halaman kantor Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76, Samarinda.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam kesempatan tersebut adalah Plt Kadis Sosial Kaltim, Drs. H. Khairul Saleh, M.Si.

Tampil sebagai pembaca teks Proklamasi dalam adalah H. Abdul Aziz, S.Sos, yang merupakan staf Sub Bagian Umum.

Upacara Peringatan HUT RI ke -74 tersebut berlangsung khidmat dengan diikuti para pejabat struktural, ASN dan para pegawai outsourcing di lingkungan Dinas dan 5 UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim. (hms)

Merasa Mampu, 22 Keluarga Mundur sebagai KPM PKH

PENAJAM- Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berkurang. Pada tahun ini, ada sebanyak 32 keluarga yang mundur sebagai KPM. Ada 22 keluarga diantaranya, yang mundur secara mandiri, karena merasa mampu. Sisanya sudah tidak mempunyai kategori Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipersyaratkan Kementerian Sosial RI.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dari Kemensos. Syaratnya KPM yang masuk dalam kategori PKH harus memiliki anak yang bersekolah mulai jenjang pendidikan SD hingga SMA, lalu memiliki balita, ibu hamil hingga sanak keluarga lanjut usia (lansia).

“Ini berkat kerja keras para pendamping PKH yang rutin bersosialissasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi tahu syarat penerima PKH. Dan mau mengundurkan diri secara mandiri. Karena merasa mampu” kataKepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dissos) Kabupaten PPU Nurbayah.

Pihaknya pun telah melakukan penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga pada Juli 2019 lalu. Pada penyaluran PKH tahap ketiga ini, ada 5.625 KPM yang menerima bantuan sosial dengan jumlah Rp 4,946 miliar.  Di mana hingga 30 Juli 2019, sudah ada 5.517 KPM yang telah menerima bantuan sosial sebesar Rp 4,858 miliar. Sehingga masih ada sebanyak 108 KPM yang belum menerima bantuan sosial PKH ini. Dengan jumlah Rp 88,050 juta.

“Belum tersalurkan, karena ada KPM yang masih keluar daerah. Ada juga yang masih sakit. Sehingga pengambilan dana PKH-nya terlambat,” imbuh perempuan berkerudung ini. 

Pihaknya masih menunggu para KPM mencairkan bantuan sosial PKH untuk tahap ketiga ini. Di mana penyaluran dana PKH bisa dilakukan melalui cabang Bank Mandiri yang ada di Kabupaten PPU.

“Bisa dilakukan di Bank Mandiri cabang Petung, Babulu dan juga Sepaku. Yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal KPM,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kemensos menetapkan kriteria penerima PKH, yang merupakan keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau menyusui, ada anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Lalu kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia yang diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Di mana bantuan Sosial PKH ini dicairkan tiap tiga bulan sekali. (kp/hms)

Penyusunan SAKIP, Dissos Hadirkan Narsum Inspektorat Kaltim

SAMARINDA -Sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, pada hari Selasa (13/8) pagi Dinas Sosial Kaltim menggelar rapat internal dengan agenda Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dengan menghadirkan dua nara sumber dari Inspektorat Kaltim yakni, Hj. Sri Sudarminingsih, SKM, M.Kes (Auditor Muda) dan Dewi Supriati, SE, M.Si (Auditor Muda).

Rapat tersebut dipimpin Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Sekretaris, M. Yusuf, dengan melibatkan peserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial dan 5 UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

Dalam kegiatan tersebut, para nara sumber dari Inspektorat memberikan masukna-masukan terkait apa dan bagaimana untuk menghasilkan penyusunan SAKIP yang baik dan benar, sehingga nantinya memperoleh penilaian yang memuaskan.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, akuntabilitas keuangan dengan cara melaporkan setiap penggunaan anggaran, kesemuanya wajib dilaporkan dan dilampirkan dalam penyusunan SAKIP.

Sebagai informasi, SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. (hms)