Resmi ! Ibukota Pindah ke Kaltim

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)

Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.

Sebelum dua kajian itu disampaikan, Menteri ATR Sofyan Djalil sempat mengungkapkan bahwa ibu kota negara alias pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur.

Namun, Presiden Jokowi kala itu mengungkapkan belum ada keputusan karena masih menunggu dua kajian lagi dari Bappenas. Sekarang pemindahan ibu kota sudah diputuskan di Kaltim oleh orang nomor satu di Indonesia ini. (dc/hms)

Rakornas Kehumasan Kemsos RI 2019 Lahirkan 7 Komitmen

JAKARTA -Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan Biro Humas Kemsos RI pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2019 lalu menghasilkan 7 komitmen yang ditandatangani seluruh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi se -Indonesia.

Berikut ini isi lengkap 7 komitmen hasil Rakornas Kehumasan Kementerian Sosial RI Tahun 2019 :

Kami segenap peserta Rapat Koordinasi Nasonal Bidang Kehumasan Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan Biro Humas Kementerian Sosial RI yang terdiri dari ;

  1. Kepala Biro Humas Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia
  2. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia
  3. Kepala Bagian OHH lingkup Kementerian Sosial RI
  4. Pejabat Biro Humas Kementerian Sosial RI

Melalui Rakornas Kehumasan yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2019 di Hotel Golden Boutique Jakarta menyampaikan komitmen sebagai berikut :

  1. Bersama-sama sesuai jabatan, tugas  dan fungsi masing-masing akan meningkatkan anggaran kehumasan dimasing-masing unit kerja guna mengembangkan program kehumasan dalam rangka optimalisasi, sosialisasi, publikasi, pemberitaaan dan hubungan kelembagaaan dibidang pembangunan kesejahteraaan sosial.
  2. Meningkatkan volume publikasi dan pemberitaan secara proporsional program pembangunan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan Kementerian Sosial di pusat maupun Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  3. Dinas Sosial Provinsi meningkatkan sinergitas pemberitaaan dan publikasi tentang kesejahteraan sosial khususnya dengan Biro Humas dan/atau Dinas Kominfo Provinsi melalui media cetak dan media elektronik maupun online.
  4. Dinas Sosial Provinsi agar menghimpun dokumen hasil pemberitaan dan selanjutnya menyampaikan ke Biro humas Kementerian Sosial untuk diikutkan dalam kompetisi pemberitaaan dan publikasi.
  5. Biro Humas Kementerian Sosial melakukan penilaian dari usulan Dinas Sosial Provinsi untuk menetukan Pemerintah Daerah yang paling aktif melaksanakan pemberitaan dan publikasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial.
  6. Seluruh peserta berkomitmen membangun jejaring dengan membuat Grup komunitas media sosial.
  7. Biro Humas Kementerian Sosial berkomitmen mensosialisasikan program Pembangunan Kesejahteraaan Sosial melalui website link yang dimiliki masing-masing Provinsi.

Demikian komitmen bersama ini kami  buat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama. (hms)

                                                                                            

                                                                         

Mensos Ganti Penyebutan PMKS Menjadi PPKS

JAKARTA – Kementerian Sosial akan mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Karena secara psikologis terminologi penyandang masalah sosial jadi beban bagi manusianya itu sendiri. Bisa dibayangkan ketika bayi lahir sudah dicap sebagai penyandang masalah,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Agus mengatakan bahwa akan ada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) mengenai perubahan penyebutan tersebut. “Dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan Permensos untuk mengganti penyebutan PMKS,” katanya.

Kementerian Sosial menangani 26 jenis pemerlu pelayanan masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, termasuk di antaranya fakir miskin, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil.

Menteri Sosial mengatakan bahwa upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan publik.

“Partisipasi pemda dan publik sangat penting karena kami percaya penanganan masalah sosial akan lebih baik jika dilakukan bersama,” katanya. (ant/hms)

Rakornas Bidang Kehumasan Kemsos RI 2019

JAKARTA -Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Yusuf, M.Si, pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2019 menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kementerian Sosial RI Dengan Pemerintah Daerah Provinsi dengan tema Mewujudkan Kementerian Sosial RI Dekat dengan Rakyat, Populer di Pemerintahan, Harmoni dengan Legislatif di Golden Boutique Hotel, Jl Angkasa Nomor 1 Jakarta.

“Kegiatan tersebut dibuka Menteri Sosial RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, serta dihadiri Sekjen Kementerian Sosial dan para pejabat teras di lingkungan Kementerian Sosial RI, untuk peserta perwakilan pengelola kehumasan Pemprov dan Dinas Sosial Provinsi se Indonesia,” kata Yusuf.

Menurutnya, dalam rakor tersebut seluruh pemda dalam hal ini melalui Dinas Sosial diharapkan lebih pro aktif lagi dalam mensosialisasikan program-program kerja Kementerian Sosial dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.

“Tentunya peran kehumasan diharapkan lebih aktif lagi mensosialisasikan program-program Kementerian Sosial RI yang berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, untuk itu Dinas Sosial Kaltim akan terus secara intens melakukan koordinasi dengan Biro Humas Pemprov Kaltim, sehingga seluruh program yang dilaksanakan dapat terinformasikan dengan baik dan benar ke masyarakat luas dan seluruh stake holder di daerah,” jelasnya. (hms)

Sempat Vakum, Majalah Solidarity Dinas Sosial Kembali Terbit

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Tim Humas dibawah naungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam hal ini diketuai H.Muhammad Yusuf, SE, M.Si, yang juga Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, secara resmi menerbitkan kembali Majalah Solidarity yang merupakan majalah resmi milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Majalah Solidarity yang kali ini telah memasuki edisi ke – V berisi program-program kegiatan yang dilakukan unit-unit kerja di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim.

Majalah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Dinas Sosial Kaltim dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai informasi, Majalah Solidarity sempat vakum alias tidak terbit selama 3 tahun, dikarenakan berbagai kendala.
Namun dengan semangat dan komitmen tinggi mewujudkan keterbukaan informasi publik, tahun 2019 ini Dinas Sosial Kaltim kembali menerbitkan majalah tersebut. (hms)

Atlet Dinas Sosial Siap Tempur

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim memastikan diri siap mengikuti sejumlah turnamen yang digelar Bapor Korpri Kaltim dalam rangka HUT RI ke-74, mulai dari Futsal, Bola Voli, Tarik Tambang, Tenis Meja hingga Catur, para atlet Dinas Sosial Kaltim dipastikan siap tempur.

Sebagai langkah awal, Dinas Sosial diwakili dua orang staf Sub Bag Umum, yakni Abdul Aziz yang juga kapten tim futsal Dinas Sosial, serta Lamara yang merupakan atlet tenis meja andalan Dinas Sosial Kaltim mengikuti Technical Meeting bertempat di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, di Jl Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, yang dipimpin langsung Ketua Korpri Kaltim, Hj. Meiliana, Kamis (22/8) pagi.

Pembina Olahraga Dinas Sosial Kaltim, Fuad, mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan para atletnya guna mengikuti event tersebut.

“Insya allah, Dinas Sosial siap berpartisipasi mengikuti cabor-cabor unggulan seperti futsal, tenis meja, bola voli dan tarik tambang, untuk target tentunya kami berharap yang terbaik,” tegas Fuad. (hms)

Kaltim Expo 2019, Dinas Sosial Pamerkan Produk KUBE

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim turut memeriahkan gelaran Kaltim Expo 2019 yang berlangsung tanggal 21 s/d 25 Agustus 2019 di Convention Hall Sempaja, di Jl Wahid Hasyim 1 Samarinda.

Aneka ragam kuliner, makanan ringan hingga pernak pernik seperti tas, sarung khas samarinda, kalung, gelang manik hasil kreasi KUBE binaan Dinas Sosial Kaltim menjadi produk utama yang menghiasi stand pameran milik Dinas Sosial Kaltim.

“Pada kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh KUBE kita, karena KUBE merupakan salah satu program unggulan dinas sosial,” ucap Hertati saat momen pembukaan Kaltim Expo 2019 , Rabu (21/8).

Menurutnya, sudah saatnya KUBE di Kaltim berkembang dan berinovasi.

“Kita sudah punya visi ke depannya nanti akan melakukan revitalisasi untuk menjadikan, KUBE lebih maju dan mandiri, cara berfikirnya harus kekinian, maksudnya bisa memanfaatkan apa yang ada sekarang ini. Misalnya internet, promosi secara digital, online,” jelasnya.

Murdi salah satu anggota KUBE yang mengikuti expo ini, turut mendagangkan produknya berupa cemilan khas Kaltim seperti telur asin bakar, ketan Tumbuk dll.

“Kami ingin memperluas lagi jaringan, agar bisa dikenal dan syukur-syukur nambah pelanggan. Terus kami ingin makanan khas Kaltim bisa dikenal hingga anak cucu,” tegasnya. (hms)

Empat Wakil Dinas Sosial Ikuti Lomba Pewara Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA –Sebanyak empat wakil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yakni Hj. Susana (Kasub Bag Tata Usaha PSBR), Rizki Roesandini (Staf Linjamsos), Siti Rahma (Staf UPTD PSAAH) dan Dwi Lestari (staf Sub Bag Umum) mengikuti `Lomba Pewara (Pembawa Acara) OPD se Kaltim Tahun 2019` yang berlangsung hari Rabu (21/8) bertempat di Grand Kartika Hotel, Samarinda.

Keempat perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kaltim itu nantinya akan bersaing dengan perwakilan dari seluruh OPD lingkup Pemprov Kaltim guna menjadi yang terbaik.

Sebagai informasi, keempat wakil Dinas Sosial Kaltim tersebut selama ini telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan sebagai Pewara dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, sehingga dipastikan secara kualitas dan mentalitas mereka bisa bersaing dengan peserta lain.   

Good Luck, Semoga Berhasil Gaesss…(hms)

22 s/d 23 Agustus, Bimtek LKS se Kaltim Tahun 2019

SAMARINDA – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan  Serta Pengumpulan & Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), akan menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se Kaltim Tahun 2019` yang akan dilaksanakan selama dua hari yakni pada tanggal 22 s/d 23 Agustus bertempat di Grand Kartika Hotel, di Jl. KH. Khalid No.35, Ps. Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Kabid Dayasos, Drs. Ayi Hikmat, M.Si, mengatakan, kegiatan tersebut nantinya akan menghadirkan sejumlah nara sumber, diantaranya adalah nara sumber dari Kementerian Sosial RI, dalam hal ini Dra. Sapartinah Markus yang merupakan Tim Konsultan Direktorat PKKS.

“Secara keseluruhan ada tiga nara sumber dalam kegiatan Bimtek LKS nanti, selain dari pusat, nanti ada nara sumber dari Dinas Sosial Provinsi, dan nara sumber dari DPMPTSP Kaltim,” papar Ayi.

Lebih lanjut Ayi Hikmat mengatakan bahwa maksud dan tujuan Bimtek LKS kali ini adalah  untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS dalam manajemen administrasi dan pelayanan sosial dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholder.

“Setelah mengikuti kegiatan ini nantinya diharapkan LKS se Kaltim dapat meningkatkan profesionalisme kinerja pengurus dalam pengelolaa organisasi dan pemberian pelayanan sosial terhadap masyarakat khususnya dalam membantu tugas Dinas Sosial di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat,” jelasnya. (hms)

Waspada ! Penipuan Berkedok Undian Gratis Berhadiah

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan  Serta Pengumpulan & Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), menekankan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk waspada dan tidak mudah percaya dengan penipuan berkedok `Undian Gratis Berhadiah`.

Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya korban penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah :

  • Jangan mudah tergiur dengan informasi yang menyatakan anda sebagai pemenang undian dan jangan cepat mengambil keputusan sebelum mendapat informasi yang jelas dan akurat.
  • Coba untuk mengingat apakah anda pernah ikut program undian, kuis atau sejenisnya, apabila tidak sebaiknya diabaikan saja.
  • Pastikan bahwa penetapan anda sebagai pemenang diperoleh melalui surat resmi dari penyelenggara, atau media cetak dan elektronik resmi.
  • Waspada dengan segala bentuk undian, cek dengan teliti keabsahan suatu penyelenggaraan undian dan jangan terlalu cepat mentransfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan penyelenggara undian.
  • Jangan pernah menghubungi nomor telepon/handphone yang telah ditentukan oleh pelaku atau oknum penipuan.
  • Jangan percaya terhadap adanya hadiah yang dilelang, karena hadiah yang tidak diambil pemenang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Provinsi.
  • Pastikan kebenaran informasi dengan mendatangi penyelenggara undian atau menghubungi call center pengaduan Dinas Sosial Provinsi Kaltim pada nomor hand phone/telepon 081255545558 atau 0541-6522293. (hms)