Ini, 9 Nama Kandidat Kadis Sosial Kaltim

SAMARINDA – Bursa kandidat atau calon Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru, yang mana 9 nama kandidat telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, sehingga layak maju ke tahap seleksi berikutnya.

Berdasarkan lampiran Pengumuman Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama Pemprov Kaltim, Nomor 006/Pansel-JPTKaltim/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, dari 9 nama kandidat tersebut 3 nama diantaranya berasal dari internal Dinas Sosial Provinsi Kaltim, yakni Drs. H. Ahmadin, M.Si (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial), Drs.Ayi Hikmat, M.Si (Kabid Pemberdayaan Sosial), serta H.Muhammad Yusuf, SE, M.Si, (Sekretaris).

9 Nama kandidat Kadis Sosial Kaltim tersebut berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni tes narkoba dan kejiwaan yang dijadwalkan berlangsung hari Kamis 23 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat II Lantai III BKD Kaltim Jl M.Yamin No.1 Samarinda.

Berikut ini 9 nama kandidat Kadis Sosial Kaltim yang dinyataka lulus seleksi administrasi :

  1. Ahmadin (Pemprov Kaltim)
  2. Ambo Lala (Pemkab Paser)
  3. Ayi Hikmat (Pemprov Kaltim)
  4. Hasada (Pemprov Kaltim)
  5. Imanudin (Pemprov Kaltim)
  6. M. Adrie Dirga Sagita (Pemprov Kaltim)
  7. M. Agus Hari Kesuma (Pemprov Kaltim)
  8. M. Ridwan Tassa (Pemkot Samarinda)
  9. Muhammad Yusuf (Pemprov Kaltim). (hms)

Perkuat PKH, Mensos Arahkan Pemda Alokasikan Dana Dampingan

JAKARTA -Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota”, kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta. Senin (4/3).

Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.

Seperti diketahui Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar lima persen.

“Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota”, tegas Agus.

Menurut Mensos, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, diantaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH. Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu dan lemari penyimpanan dokumen.

Dana penyertaan, menurut agus juga bisa untuk operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota. Cetak atau pengadaan formulir verifikasi fasdik faskes kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran “Biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi.

Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa,” jelas Agus.

Rapat koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH juga bisa di alokasikan melalui APBD.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan pemantapan atau capacity building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan pemantapan atau coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.

Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota Pemda juga di himbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN.

“sinergi program akan mempercepat KPM keluar dari kondisi kemiskinan untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera”, ungkap Mensos. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menghimbau kepada seluruh Koordinator PKH untuk mengawal surat edaran dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten/kota. “Kami minta seluruh Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota untuk memastikan Pemda merespon surat edaran tersebut dan bisa dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota”, harap Dirjen. (hms)

Ini, Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

SAMARINDA –Menindaklanjuti Keputusan Presiden dan Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2019, tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci ramadhan 1440 H, maka seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial mengalami perubahan jam kerja dibandingkan jam kerja normal.

Berikut ini perubahan jam kerja ASN Dinas Sosial Kaltim selama bulan ramadhan :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.30 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d pukul 11.00 Wita.

Sementara itu untuk 5 UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim, yakni UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH), Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma  (PSPAD), dan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang menjalankan 6 hari kerja memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut :

  • Hari Senin s/d Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 14.00 Wita.
  • Hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
  • Hari Sabtu, jam kerja dimulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wita. (hms)

Lokasi Pengungsian Wajib Sediakan `Bilik Asmara`


SAMARINDA –Salah satu upaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat khususnya di lingkungan keluarga antara suami dan istri yang tengah tertimpa musibah dan harus tinggal di lokasi pengungsian, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disediakan `Bilik Asmara`.

“Salah satu faktor yang dapat memicu pertengkaran suami dan istri adalah pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga dalam setiap terjadi musibah di masyarakat yang mengharuskan mereka mengungsi, maka di lokasi pengungsian tersebut harus disiapkan tempat khusus yakni bilik asmara, karena tidak bisa dipungkiri, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi akan memicu emosi khususnya bagi pasangan suami istri yang harus tinggal berhari-hari di lokasi pengungsian. Jadi hal ini harus difahami oleh Tenaga Pelopor Perdamaian, bahwa untuk menciptakan perdamaian harus dimulai dari hal-hal terkecil, dan dimulai dari lingkungan terdekat,” papar Kasubdit Pencegahan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Drs.Helmi DT.R.Mulya, M.Si, Kementerian Sosial RI, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan `Pemantapan Petugas Pelopor Perdamaian Provinsi Kaltim Tahun 2019` yang dilangsungkan pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019 di Hotel Royal Park, Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Pencegahan Direktorat PSKBS tersebut  juga mengatakan bahwa deteksi dini harus harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga potensi-potensi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi.

“Melalui Tenaga Pelopor Perdamaian, Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal tentunya didahului dengan deteksi dini yang baik, maka potensi konflik sosial di masyarakat dapat dicegah, sehingga peran Tenaga Pelopor Perdamaian sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian di daerah dan secara nasional pada umumnya,” tegasnya. (hms)

Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Wajib Bekerja dengan Ikhlas, Cerdas dan Tuntas

SAMARINDA -Tenaga Pelopor Perdamaian di daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya potensi konflik sosial tentunya dimulai dari lingkungan terdekat.

Oleh karena itu para Tenaga Pelopor Perdamaian diharapkan benar-benar bekerja dengan iklas, cerdas dan tuntas’ dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu garda terdepan Kementerian Sosial RI dalam upaya mempelopori perdamaian di masyarakat.
Itulah tema yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan ‘Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019’ yang berlangsung 29 April s/d 1 Mei 2019 di Royal Park Hotel Samarinda.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah nara sumber terdiri dari Direktorat PKBS Kementerian Sosial RI, akademisi, Bappeda Kaltim, Polresta Samarinda serta praktisi.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Linjamsos, Ahmadin, serta Kasi PKBS, Samingun, dengan dihadiri Kadis Sosial Balikpapan, Purwanto, serta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, Senin (29/4) malam. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 36 peserta perwakilan Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

Terminasi dan Pelepasan Anak Asuh UPTD PSPAD Samarinda

SAMARINDA -UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) pada hari Senin (29/4) menggelar kegiatan Terminasi dan Pelepasan terhadap 5 orang anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA/SMK sederajat.

Kegiatan Terminasi tersebut dilangsungkan di Aula UPTD PSPAD di jl HM.Riffadin, Samarinda Seberang, dengan dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

Kepala UPTD PSPAD, Faridah MN, melalui Kasub Bag Tata Usaha UPTD PSPAD, Fuad, mengatakan, setelah lepas dari panti, ke lima anak asuh yang telah menyelesaikan studi tingkat SMA tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing.

“Harapan kami tentunya selepas dari panti, anak-anak kami ini bisa melanjutkan kehidupan dengan keluarga masing-masing, semoga apa yang mereka peroleh selama menjalani asuhan di panti menjadi bekal yang baik dalam menjalani kehidupan selanjutnya dengan lebih baik lagi,” papar Fuad. (hms)