Archive for month: March, 2019

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berharap kedepannya dapat memiliki dua UPTD lagi yakni Panti Sosial khusus Penyandang Disabilitas, dan Panti Sosial khusus bagi Gelandangan dan Pengemis.

Hal itu disampaikan Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, saat berlangsungnya Rakornis Kesos Provinsi Kaltim 2019 di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan, 19 s/d 21 Maret 2019 lalu.

“Idealnya Dinas Sosial Kaltim membawahi 7 panti sosial, saat ini baru ada 5 panti sosial, yani Panti Sosial Perlinduangan Anak Dharma (PSPAD), Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAH), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Pura, serta Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia. Nah, kedepannya kami berharap bisa memiliki anggaran khusus tentunya melalui persetujuan Pemprov dan DPRD Kaltim untuk dapat mewujudkan pembangunan dua panti sosial lagi, yakni panti sosial khusus bagi penyandang disabilitas, dan panti sosial khusus bagi gelandangan dan pengemis, karena belajar dari pengalaman selama ini, keberadaan dua panti sosial tersebut sangat mutlak diperlukan,” papar Khairul Saleh didepan para peserta Rakornis Kesos 2019 dari perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Terkait impian Dinas Sosial Kaltim untuk memiliki dua panti sosial lagi tersebut, Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Adhy Karyono, mengatakan, sepanjang melakui kajian akademis serta ketersediaan anggaran khususnya dari APBD Kaltim, maka hal itu sah-sah saja diwujudkan.

“Sepanjang telah melalui kajian akademis dan anggaran siap, kenapa tidak, hal itu akan sangat positif dalam mendukung pemerintah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dari hari ke hari semakin kompleks, dan tentu saja kami di Kementerian Sosial RI siap membantu dan mendukung Dinas Sosial Kaltim demi mewujudkan cita-cita tersebut,” kata Adhy Karyono saat menjadi nara sumber dalam Rakornis Kesos Provinsi Kaltim 2019 tersebut. (hms)

SAMARINDA –Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang berlangsung 19 s/d 21 Maret 2019 di Grand Tjokro Hotel Balikpapan menghasilkan 8 butir kesepakatan yang ditandatangani bersama perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Poin-poin kesepakatan tersebut diantaranya menyebutkan kegiatan verifikasi dan validasi data PMKS dilakukan secara continue dan diupdate minimal dua kali dalam setahun, kemudian perihal penunjukan Kabupaten Berau sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornis Kesos Tahun 2020 mendatang.

Kegiatan Rakornis Kesos 2019 menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya adalah Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Adhi Karyono, Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Elto, Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, serta para Kepala UPTD dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim.

Adapun peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, meliputi perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, Bappeda se Kaltim, unsur-unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) se Kaltim, meliputi TKSK, PSM, pendamping sosial, KB3S, LKS serta mitra Dinas Sosial lainnya.

Kegiatan tersebut dibuka, Plt Asisten I Setprov Kaltim, Sabani, dan dihadiri Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, pada hari Selasa (19/3) malam bertempat di ruang pertemuan kantor Walikota Balikpapan.

Rangkaian kegiatan Rakornis Kesos 2019 secara resmi ditutup oleh Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, Rabu (20/3) sore bertempat di Grand Tjokro Hotel, Balikpapan. (hms)

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin telah menggelar kegiatan `Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019` yang dilaksanakan 12 s/d 14 Maret 2019 bertempat di Hotel Pacifik, Balikpapan.

Kegiatan tersebut dibuka Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh, didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, dan Kasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Salawati, pada Rabu (13/3) pagi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para nara sumber yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Jauhar Effendi, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, serta Staf Penelaah Pengembangan Usaha Bidang Koperasi, Produksi dan Pembiayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim, Hera Nuraini.

“Sesuai ketentuan yang ada saat ini, para penerima bantuan wajib masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), karena apabila ada penerima bantuan ternyata belum masuk BDT, maka hal itu akan menjadi masalah dikemudian hari saat pelaksanaan audit keuangan baik oleh Irjen Kemsos RI maupun BPK RI, sehingga diharapkan data BDT bisa diupdate secara berkala yakni setahun dua kali sesuai dengan petunjuk Kemsos RI,” papar Khairul Saleh saat membuka kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kabid Penanganan FM, Hertati, juga mengatakan, bahwa salah satu obyek yang menjadi temuan dalam audit BPK maupun Irjen Kemsos RI  disebutkan bahwa jika terjadi penerima bantuan belum masuk BDT maka hal itu disebut sebagai penyaluran bantuan salah sasaran, sehingga hal itu kedepannya harus menjadi perhatian bersama antara Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga tidak terulang lagi menjadi sebuah temuan.

Dalam paparannya, Jauhar Effendi, menyampaikan materi dengan tema `Memberdayakan Fakir Miskin`, dalam kesempatan tersebut Jauhar mengatakan, bahwa ada keterkaitan anara program dana desa dengan program-program Dinas Sosial dalam hal penanganan kemiskinan, sehingga pihaknya berpendapat bahwa dana desa bisa dijadikan alat bantu dalam program-program penanganan fakir miskin khususnya di Kaltim.

Sementara itu, Hera Nuraini, dalam paparannya lebih banyak menyampaikan motivasi-motivasi khususnya bagi para pendamping sosial dengan harapkan mereka semakin termotivasi dan memiliki inovasi-inovasi dalam melakukan pendampingan sosial terhadap fakir miskin dalam pelaksanaan program-program penanganan fakir miskin.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, serta para Pendamping Sosial.

Kegiatan yang dikemas melalui metode penyampaian materi dan diskusi tanya jawab tersebut secara resmi ditutup Kabid Penanganan Fakir Miskin, Hertati, pada Rabu (13/3) sore, dengan menghasilkan 10 kesepakatan penanganan program kemiskinan yang ditandatangani bersama perwakilan 10 Kabupaten/kota se Kaltim dan akan dilaksanakan di tahun 2019 ini. (hms)