17 Desember, Upacara Peringatan HKSN

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (17/12) akan menggelar Upacara Peringatan  Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang akan dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Kaltim di Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda.

Sebagai informasi kegiatan HKSN tiap tahunnya diperingati pada tanggal 20 Desember, namun dikarenakan di waktu yang bersamaan juga akan dilangsungkan puncak peringatan HKSN tingkat nasional yang akan dilangsungkan di Provinsi Gorontalo dengan dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri dari Kabinet Kerja, maka untuk peringatan HKS di Kaltim dilaksanakan lebih awal yakni pada tanggal 17 Desember.

Terkait rencana peringatan HKSN tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, HM. Yusuf, M.Si, mengharapkan agar kegiatan tersebut nantinya dapat diikuti seluruh pegawai baik di lingkungan Dinas maupun UPTD dibawan naungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim. (hms)

Puncak Peringatan HKSN Tahun 2018 di Gorontalo

SAMARINDA –Peringatan Hari Kesetiawakanan Sosial Nasional (HKSN) yang setiap tahun nya diperingati pada tanggal 20 Desember, untuk tahun 2018 ini puncak peringatan secara nasional akan dipusatkan di Provinsi Gorontalo.

Mengutip dari rilis Kementerian Sosial RI, berbagai rangkaian kegiatan akan turut memeriahkan puncak peringatan HKSN di Gorontalo, yani pesta rakyat/ panggung hiburan, kuliner, pasar murah, pemberian bantuan sembako, bantuan perlengkapan sekolah, bingkisan untuk anak, bantuan alat disabilitas (kaki & tangan palsu, kursi roda, tongkat, kruk, dll), pemberian Al-Qur’an Braille, pemberian kacamata baca & kalsium untuk lansia, penyuluhan Narkoba, pengobatan gratis, donor darah, pameran HKSN Expo, penyerahan hak-hak Sipil (akta nikah, akta lahir), malam refleksi kesetiakawanan sosial, dialog interaksi melalui media televisi, pemberian Penghargaan kepada Kepala Daerah, Tokoh Masyarakat, Mitra KSN, Pilar-Pilar Sosial yang telah berjasa besar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosial yang didasari oleh semangat kesetiakawanan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Kaltim sendiri memastikan akan ambil bagian atau mengirim perwakilan untuk hadir dalam puncak peringatan HKSN Tahun 2018 di Gorontalo yang menurut rencana akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, dan para Menteri dari Kabinet Kerja tersebut. (hms)

 

 

Realisasi Keuangan Bulan November 82, 45 Persen

SAMARINDA -Capaian realisasi keuangan dengan sumber anggaran dari APBD Kaltim Tahun 2018, untuk periode bulan November 2018 yang dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebesar 82, 45 persen, adapun untuk realisasi fisik sebesar 82, 85 persen.

Untuk realisasi keuangan (APBD) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 79, 71 persen, dan realisasi fisik sebesar 79, 71 persen.

Sementara itu untuk Belanja Langsung sebesar 87, 00 persen untuk realisasi keuangan, dan 87, 04 untuk realisasi fisik.

Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan dengan sumber anggaran APBN Tahun 2018 per tanggal 30 November 2018 sebesar 79, 19 persen untuk realisasi keuangan, dan 82, 91 persen untuk realisasi fisik.

Untuk realisasi keuangan dengan sumber APBN terdiri dari Belanja Dekonsentrasi dan Belanja Tugas Pembentuan (TP) yakni dengan rincian :

– Belanja Dekonsentrasi sebesar 76, 55 persen untuk realisasi keuangan , dan realisasi fisik sebesar 80, 38 persen.

– Belanja Tugas Pembantuan sebesar 92, 81 persen untuk realisasi keuangan dan 95, 95 persen untuk realisasi fisik.

Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, H.M. Yusuf, M.Si, kembali menekankan kepada seluruh unit kerja agar memanfaatkan sisa waktu yang ada di bulan Desember ini untuk dapat menjalankan seluruh program atau rencana kegiatan yang belum dilaksanakan, hal itu guna mendongkrak capaian realisasi di akhir tahun anggaran 2018 baik itu yang bersumber pada APBD Kaltim maupun APBN Tahun 2018. (hms)

Jokowi Teken PP untuk Angkat Honorer jadi PPPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

“Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018). Moeldoko mengatakan, para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Sebab, seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. “Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional,” kata Moeldoko.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS. “Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” ujar Yanuar.

Yanuar menambahkan, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Hanya saja, PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS. (kompas)