Sinkronisasi Program Dunia Usaha

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) menggelar kegiatan `Sinkronisasi Program Dunia Usaha` Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yakni mulai tanggal 27 s/d 28 November 2018 bertempat di Swiss Belhotel Samarinda.

Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari kalangan Dunia Usaha di Kaltim, dan Forum CSR Kaltim dan Kabupaten/kota, dengan menghadirkan nara sumber dari Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, serta nara sumber dari internal Dinas Sosial Kaltim.

Kegiatan tersebut secara simbolis dibuka oleh Kabid Dayasos, Ayi Hikmat, M.Si, serta dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dalam hal ini Instansi Sosial di Kaltim, Forum CSR dan kalangan Dunia Usaha di Kaltim dalam keterkaitannya dengan program penanganan masalah kemiskinan, yang mana kalangan dunia usaha diharapkan dapat memberikan partisipasi yang maksimal khususnya dalam hal penyaluran CSR yang tepat sasaran, tentunya melalui koordinasi yang baik dengan Instansi Sosial dan Forum CSR Kaltim serta Kabupaten/kota se Kaltim. (hms)

Desa Sungai Payang Dicanangkan Sebagai KSB ke -11 di Kaltim

SAMARINDA –Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara telah resmi dicanangkan sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) ke -11 di Kalimantan Timur.

Pencanangan tersebut dilakukan pada tanggal 15 November 2018 sebagai puncak dari rangkaian kegiatan KSB di Desa Sungai Payang yang berlangsung sejak 13 November 2018 lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PKBA) Kementerian Sosial RI, Margo Wiyono, serta Plt Kadis Sosial Kaltim, Khairul Saleh.

Selain puncak kegiatan, yakni pencanangan secara simbolis Desa Sungai Payang sebagai KSB ke 11 di Kaltim, rangkaian kegiatan yang juga dilakukan sebagai bagian dari kegiatan tersebut meliputi, kegiatan penyuluhan tentang kebencanaan serta penanggulangan bencana melibatkan masyarakat setempat sebanyak 100 orang, pelatihan peningkatan pemahaman SOP KSB melibatkan 60 orang sekaligus sebagai pemngurus KSB Sungai Payang, serta kegiatan Simulasi keterampilan penanganan bencana alam melibatkan sebanyak 250 masyarakat setempat. (hms)

 

 

 

Wagub Tegaskan OPD Wajib Jalankan Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menilai masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim yang belum melakukan keterbukaan informasi publik, walaupun sudah memiliki website. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi langsung meminta  laporan lengkap kepada KI Kaltim. OPD mana saja yang  masuk kategori kurang informatif dan tidak informatif.

Sedangkan bagi OPD yang sudah masuk kategori cukup informatif, menuju informatif dan informatif, Hadi minta bisa terus ditingkatkan.

“Tetapi OPD yang masuk kategori 4 dan 5 yaitu kurang informatif dan tidak informatif harus mendapat perhatian serius. Hal itu penting  supaya OPD terkait dapat membangun iklim keterbukaan kepada masyarakat. Saya ingin semuanya lebih baik,” paparnya Hadi Mulyadi saat menghadiri sekaligus menyerahkan tropi dan piagam penghargaan Anugerah Badan Publik Website Award 2018 di Hotel Aston Samarinda, Jumat (16/11/2018).

Hadi menegaskan sekarang ini era digital tetapi masyarakat masih kesulitan mengakses informasi, tentu ini paradoks dalam kehidupan di jaman transparansi saat ini.

Seharusnya dengan era digital saat ini, lanjut Hadi mencari informasi seperti saat membuka google. Sangat mudah dan cepat memberikan informasi yang diminta. Tapi kenyataannya masih banyak OPD yang sudah memiliki website tetapi sulit diakses. Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, semuanya harus diperbaiki sehingga  lebih baik lagi.

“Saya berharap tahun depan seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim masuk kategori OPD yang memenuhi syarat memiliki keterbukaan informasi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin baik, karena masyarakat harus mendapatkan informasi yang mudah, transparan, jelas, lugas dan terpercaya,” tegasnya.

Hadi Mulyadi juga mengharapkan kepada dinas/badan dan biro yang berhasil meraih penghargaan  Anugerah Badan Publik Website Award 2018 bisa menjadi cambuk dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan berprestasi,  khususnya untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Dengan keterbukaan informasi publik, kita harapkan masyarakat dapat mengakses begitu mudah apa saja yang mereka butuhkan, sehingga transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyakat lebih baik lagi,” kata Hadi.

Sementara Ketua Komisi Informasi Kaltim Muhammad Khaidir mengatakan pelaksanaan Anugerah Badan Publik Website Award 2018, merupakan yang pertama kali digelar. Dari data yang dihimpun ada 1.370 badan publik.

Setelah dinilai mengerucut menjadi 210 badan publik yang mempunyai website. Dari jumlah itulah  diberikan penghargaan dengan kategori instansi vertikal, BUMN, OPD,  DPRD, partai politik, BUMD/Perusda,  perguruan tinggi, KPU dan Bawaslu Daerah, yayasan, ormas serta LSM.

“Penilaian yang kita lakukan dalam Anugerah Badan Publik Website Award 2018, lebih fokus kepada website yang ada pada badan publik. Dengan penganugerahan ini, kita dorong untuk melaksanakan  keterbukaan informasi publik,” kata Khaidir. (hms)

Sosialisasi UKW `Menuju Wartawan Profesional dan Beretika`

SAMARINDA – Sebagai politisi, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi sudah sangat familiar dengan para pekerja media atau wartawan. Menurut Hadi, secara umum wartawan di Kaltim sudah bekerja profesional, tetapi jujur diakuinya masih ada yang belum menguasai bidang jurnalistik.

“Kadang saya masih ketemu. Ada wartawan yang bertanya, tetapi tidak dengan persiapan yang baik. Pertanyaannya tidak nyambung,” kata Wagub Hadi saat memberi arahan pada pembukaan Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bertema “Menuju Wartawan Profesional Berwawasan dan Bertika” di Pendopo Lamin Etam, Rabu (14/11/2018).

Wartawan yang baik kata Hadi, harus suka membaca. Sebab dengan membaca dia akan lebih  mudah menambah ilmu. Sedangkan kepada wartawan yang datang tanpa persiapan, Hadi selalu memberi nasehat agar sebelum menemui narasumber, setiap wartawan harus menyiapkan pertanyaan dengan baik.

Oleh karena itu, Hadi sangat mendukung pelaksanaan UKW karena uji kompetensi wartawan sangat penting memotivasi wartawan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik dan intelektual mereka.

“Kita harapkan seluruh wartawan di Kaltim memiliki standar  kompetensi, karena itu akan menjadi alat ukur profesionalitas seorang wartawan dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Hadi.

Wagub juga mengharapkan agar wartawan Kaltim tidak membuat atau menyebarkan berita-berita hoax. Wartawan Kaltim harus menghasilkan tulisan-tulisan berbobot yang mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat.

“Wartawan harus mampu meluruskan berita-berita hoax, bukan justru menyebarluaskannya. Selain itu wartawan juga harus mampu mengindentifikasi, menggali dan mencari informasi dengan detil dan benar, agar berita-berita yang ditulis menjadi manfaat,” pesan Hadi.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Efendi  mengatakan bekerja sama dengan Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, pihaknya akan melaksanakan UKW pada 14-15 Nopember 2018.

UKW akan diikuti 21 peserta yang merupakan wartawan media cetak dan elektronik di Kaltim. Mereka terdiri dari UKW tingkat Muda sebanyak 14 peserta dan Tingkat Madya 7 peserta.

“Kita berharap secara bertahap seluruh anggota PWI Kaltim dan semua wartawan di Kaltim dapat mengikuti UKW. Dari 350 anggota PWI Kaltim, baru sekitar 150 yang sudah memegang kartu UKW,” sebut Endro.

Pembukaan sosialisasi UKW dihadiri Kepala Departemen Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah, Cahyono Adi, pengurus PWI Kaltim, OPD se Kaltim, peserta UKW, mahasiswa dan undangan lainnya. (hms)

31 Oktober, Realisasi Keuangan 74, 13 %

SAMARINDA –Capaian realisasi keuangan Dinas Sosial Kaltim per tanggal 31 Oktober 2018 sebesar 74, 13 persen, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 77, 49 persen.

Capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut merupakan realisasi anggaran dana APBD Kaltim Tahun 2018, yakni dengan rincian :

  • Belanja Tidak Langsung (BLT) : 73, 43 persen (keuangan) dan 73, 43 persen (fisik).
  • Belanja Langsung (BL) : 75, 29 persen (keuangan) dan 76, 33 persen (fisik).

Selain capaian realisasi dana APBD, Dinas Sosial Kaltim per tanggal 31 Oktober 2018 juga mencatatkan capaian realisasi untuk penggunaan anggaran APBN Tahun 2018 sebesar 70, 14 persen (keuangan) dan 73, 86 persen (fisik), meliputi :

  • Belanja Dana Dekonsentrasi (DK) : 65, 85 persen (keuangan) dan 73, 86 persen (fisik)
  • Belanja Tugas Pembantuan (TP) : 92, 28 persen (keuangan) dan 96 persen (fisik). (hms)

 

Gubernur Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan

SAMARINDA -Gubernur Kaltim. Dr. H. Isran Noor bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan ke -73 yang berlangsung di TMP Kesuma Bangsa Samarinda, Sabtu (10/11) pagi.

Dalam kesempatan tersebut Isran Noor mengatakan, Peringatan Hari Pahlawan yang rutin dilakukan setiap tahun bukan semata-mata sebuah acara dan prosesi, namun harus sarat makna dan memiliki semangat perubahan yang lebih baik.

Gubernur mengatakan, momentum peringatan harus mampu memperkuat semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal cinta tanah air serta meneguhkan sangat pengabdian bagi bangsa dan negara.

“Banyak contoh teladan yang bisa kita ambil dari para pahlawan. Momentum ini selayaknya menjadi energi dan memunculkan semangat baru,” tegas Gubernur.

Peringatan Hari Pahlawan, selain menjadi ajang introspeksi namun juga diharapkan dapat menjadi momen meningkatkan semangat pengabdian tanpa pamrih yang bermanfaat bagi lingkungan dan kemajuan daerah bahkan bangsa dan negara. Terpenting menurut Gubernur, Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan kinerja untuk menransformasikan semangat kejuangan menjadi keuletan, keberanian dan kecerdasan melakukan inovasi dan terobosan.

“Musuh bersama kita saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Diperlukan generasi yang kokoh, berkarakter, berbudi luhur dan peka terhadap masalah sosial dalam masyarakat,” ungkap Isran.

Upacara peringatan dihadiri Danrem 091 ASN Brigjen TNI Irhan Waroihan dan Kepala  BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono dan Kepala Kantor Kemenhan Perwakilan Kaltim Brigjen TNI Rukman Ahmad serta Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sabani.

Tampak jajaran FKPD Kaltim, pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim dan pimpinan instansi vertikal serta jajaran pejabat dan perwira Korem 091 ASN.  Peringatan  diikuti ratusan peserta terdiri TNI dan Polri, ASN dan Satpol PP serta mahasiswa IPDN dan pelajar SMK Kehutanan.

Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan bertema Semangat Pahlawan Didadaku ini, Gubernur Isran Noor membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Upacara diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara H Isran Noor dilanjutkan pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 dan pesan-pesan pejuang Pahlawan Nasional oleh perwira Korem 091 Aji Surya Natakesuma. (hms)

10 November, Apel Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kesuma Bangsa

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, & Restorasi Sosial akan menggelar kegiatan `Apel Akbar Peringatan Hari Pahlawan` yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu (10/11) pagi, bertempat di TMP Kesuma Bangsa Jl Kesuma Bangsa Nomor 1 Samarinda.

Menurut rencana, dalam kegiatan Apel Akbar Peringatan Hari Pahlawan tersebut Gubernur Kaltim Isran Noor akan bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan Apel Akbar Peringatan Hari Pahlawan itu nantinya akan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, yang mana tiap OPD nantinya diwajibkan mengirimkan 20 orang pegawai sebagai peserta upacara.

Terkait peringatan Hari Pahlawan tersebut, pada hari Selasa (6/11) pagi bertempat di ruang rapat lantai II kantor Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda, kembali dilaksanakan rapat pemantapan dipimpin Plt Kadis Sosial Kaltim, Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, dengan melibatkan perwakilan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, TNI, Polri dan Pemkot Samarinda. (hms)

 

13 s/d 15 November, Pencanangan KSB Desa Payang

SAMARINDA -Dinas Sosial Provinsi Kaltim dalam hal ini Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) melalui Seksi Penanganan Korban Bencana Alam (PKBA), pada tanggal 13 s/d 15 November 2018 akan menggelar kegiatan `Pencanangan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabid Linjamsos, Drs. H. Ahmadin, M.Si,  mengatakan, sebagai langkah awal jelang pelaksanaan kegiatan tersebut, pihaknya telah melakukan peninjauan calon lokasi KSB di Desa Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar tersebut pada hari Senin (6/11).

“Jadi sesuai agenda yang telah ditetapkan, pada tanggal 13 s/d 15 November 2018 nanti, kami akan melaksanakan kegiatan KSB di  Desa Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar. Saat ini segala persiapan telah mulai dilakukan termasuk diantaranya koordinasi dengan Dinas Sosial Kukar dan Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat PKBA,” papar Ahmadin.

Selain mengunjungi calon lokasi pelaksanaan KSB, tim dari Dinas Sosial Kaltim juga sekaligus melakukan pengecekan gudang logistik sebagai faktor penunjang dari keberadaan Desa Payang sebagai salah satu lokasi KSB di Kaltim.

“Untuk lokasi pelaksanaan KSB dan gudang logistik di desa Payang sudah siap, sehingga nantinya diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KSB yang menurut rencana juga akan dihadiri perwakilan Kemensos RI dalam hal ini Direktorat PKBA dan jajaran Muspida Kabupaten Kukar dapat berjalan lancer,” jelasnya. (hms)

Jalankan UU KIP, OPD Wajib `Terbuka`

SAMARINDA -Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim termasuk Dinas Sosial wajib menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam arti setiap OPD wajib melayani permohonan informasi dari masyarakat yang disampaikan secara resmi, hal itu guna menghindari terjadinya sengketa informasi publik yang hingga saat ini masih sering terjadi di Kaltim.

Hal itu disampaikan Ketua KI Kaltim, M. Khaidir saat bertindak sebagai nara sumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilangsungkan di Hotel Amaris, Jl Soetomo, Samarinda, Kamis (1/11) lalu.

Dikatakannya, selama ini masih banyak OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang belum sepenuhnya menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik, bahkan ada juga yang sama sekali belum memahami dan mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan tersebut, hal itulah yang memicu masih maraknya terjadi sengketa informasi publik yang harus disidangkan di KI Provinsi Kaltim.

“Ketentuan dalam UU KIP sangat jelas mengatur kewajiban setiap lembaga pemerintah dalam hal ini OPD untuk melayani setiap permohonan informasi yang masuk baik itu yang diajuan media massa, LSM, atau pun masyarakat secara umum. Dalam ketentuan UU tersebut jelas sekali diatur terkait alur dan mekanisme penyampaian informasi ke masyarakat dalam hal ini pemohon informasi, dalam arti lain setiap permohonan informasi yang masuk ke setiap OPD harus dilayani dan dijawab dengan selengkap-lengkapnya, dengan begitu maka akan dapat meminimalisir potensi terjadinya sengketa informasi publik,” jelasnya.

Hal senada juga ditekankan Ketua PTUN Samarinda, Satibi Hidayat Umar yang juga bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut, dia menekankan bahwa pengaturan tentang jaminan hak untuk tahu setiap warga negara Indonesia dan kewajiban pemerintah menjalankan tata pemerintahan secara terbuka selain dengan cara menjalankan UU KIP, juga diwajibkan menjalankan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (hms)