Ini, Daftar Bantuan `Gelar Sosial Pengentasan Kemiskinan 2018`

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantam Timur pada hari Senin (30/4) menggelar kegiatan `Gelar Sosial Pengentasan Kemiskinan` yang dilangsungkan di halaman Kantor Gubernur Kaltim di Jl Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, dengan dihadiri Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak.

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan yang bersumber pada bantuan APBN Kementerian Sosial RI Tahun 2018.

“Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga sangat wajar jika beliau (Gubernur) yang menyerahkan langsung bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial RI kepada para penerima manfaat,” papar Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM.

Berikut ini sejumlah bantuan yang diserahkan Gubernur Kaltim kepada para penerima manfaat dalam kegiatan yang dikoordinir Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tersebut :

  1. Tali Asih kepada 103 Orang TKSK senilai Rp618.000.000,-
  2. Pemberdayaan Kinerja LKS Rp10.000.000,-
  3. Operasional LK3 Provinsi dan Kabupaten/kota Rp145.000.000,-
  4. Operasional Karang Taruna Rp10.000.000,-
  5. Pemberdayaan Kinerja IPSM Provinsi Rp10.000.000,-
  6. Bantuan Operasional Family Care Unit (FCU) Rp10.000.000,-
  7. Insentif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 420 Orang/Tahun Rp1.260.000.000,-
  8. Bantuan Operasional Pendamping PKH 393 Orang/Tahun Rp786.000.000,-
  9. Bantuan Alat Bantu Lansia 50 Orang Rp125.000.000,-
  10. Bantuan Tambahan Gizi bagi Lansia 100 Orang Rp70.000.000,-
  11. Bantuan Tambahan Gizi Balita Terlantar 100 Orang Rp50.000.000,-
  12. Bantuan Peralatan Sekolah Bagi Anak Termarginalkan Rp50.000.000,-
  13. Bantuan Kepala Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Rp20.000.000,-

Total Bantuan Rp3.164.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah). (hms)

7 s/d 9 Mei, Sarasehan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial Tahun 2018

 

Dokumentasi Kegiatan Sarasehan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial di Balikpapan Tahun 2017 lalu.

 SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dalam hal ini Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial (PKBS) akan menggelar kegiatan `Sarasehan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial Tahun 2018` bertempat di Hotel MJ di Jl KH.Khalid Nomor 1 Samarinda.

Kasi PKBS, Drs. H. Samingun, mengatakan, kegiatan tersebut menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal  7 s/d 9 Mei 2018 mendatang.

Adapun untuk peserta kegiatan, nantinya pihak panitia dalam hal ini Seksi PKBS akan mengundang perwakilan dari Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim, organisasi sosial, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para tokoh masyarakat di Kaltim.

Sebagai informasi, kegiatan Sarasehan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial ini merupakan program Kementerian Sosial RI yang menjadi agenda rutin dilaksanakan seiap tahun, yang mana kegiatan tersebut tahun 2017 lalu dilaksanakan di Hotel Mirama, Balikpapan. (hms)

Bimtek TKSK, LKS dan LK3 Tahun 2018

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Kelembagaan  Serta Pengumpulan & Pengelolaan Sumber Dana Sosial menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)` Provinsi Kaltim Tahun 2018.

Kegiatan tersebut dilangsungkan selama dua hari yakni 29 s/d 30 April 2018 bertempat di Hotel MJ di Jl KH Khalid Nomor 1 Samarinda.

Kegiatan tersebut dibuka Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, didampingi Kabid Dayasos, Drs.Ayi Hikmat M.Si, dan Plt Kasi PPSDS, Sarifudin, S.Sos, Minggu (29/4) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Pranowo, mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan nantinya seluruh peserta dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya dalam membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial menjalanan program pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat.

“Harapan saya tentunya kedepannya TKSK, LKS dan LK3 semakin berperan dalam membantu program pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat, dan melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta nantinya dapat lebih memahami tupoksi masing-masing,” papar Budi Pranowo.

Sementara itu dalam laporannya, Plt Kasi PPSDS, Sarifudin, mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 105 peserta terdiri dari TKSK 35 orang, LKS 50 orang dan LK3 20 orang.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas seluruh anggota TKSK, LKS dan LK3 se Kaltim, sehingga keberadaan mereka nantinya benar-benar bisa diandalkan sebagai bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraa Sosial (PSKS) di Kaltim,” kata Sarifudin.

Selain mengikuti pelatihan dan arahan dari para nara sumber, seluruh peserta kegiatan Bimtek TKSK, LKS dan LK3 kali ini juga akan berpartisipasi langsung dalam kegiatan `Gelar Sosial Pengentasan Kemiskinan` yang dilangsungkan di Kantor Gubernur Jl Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, dengan dihadiri langsung Gubernur Kaltim, Dr.H.Awang Faroek Ishak, Senin (30/4) pagi. (hms)

 

Koordinasi Unit Program dan Unit Teknis Tahun 2018

Koordinasi Unit Program dan Unit Teknis Tahun 2018

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Sub Bagian Perencanaan Program pada tanggal  25 s/d 26 April 2018 menggelar kegiatan `Koordinasi Unit Program dan Unit Teknis Tahun 2018` bertempat di Selyca Hotel, Samarinda.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, didampingi  Plt Sekretaris H.Muhammad Yusuf, M.Si, dan melibatkan sebanyak 25 peserta terdiri dari para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Instansi Sosial di Kaltim itu.

Dalam kesempatan tersebut Budi Pranowo mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting bagi seluruh unit teknis dalam hal ini Bidang-bidang di lingkungan Dinas Sosial Kaltim karena erat kaitannya dengan masalah penganggaran khususnya yang bersumber dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat vital dalam menentukan nasib anggaran khususnya dari APBN tahun 2019 mendatang, sehingga melalui forum ini nantinya seluruh unit teknis dalam hal ini Bidang-bidang di lingkungan Dinas Sosial Kaltim dapat melakukan sinkronisasi terkait usulan program dan kegiatan yang akan disampaikan ke pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI untuk tahun 2019 mendatang,” papar Budi Pranowo dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (25/4) pagi.

Sementara itu dalam laporan panitia yang disampaikan Kasub Bag Perencanaan Program, H. Andrian Tirtana, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program Kemsos RI dan sepenuhnya menggunakan pendanaan APBN Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan sinkronisasi antara Unit Program dan Unit Teknis di lingkungan Dinas Sosial Kaltim dalam menyusun program-program atau pun kegiatan untuk tahun 2019 mendatang yang bersumber pada Dana Dekonsentrasi dan TP.

“Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 2 hari yakni 25 s/d 26 April 2018, untuk hari pertama (25/4) pembahasan dilakukan khusus internal Dinas Sosial Kaltim, sedangkan untuk hari kedua (26/4) nantinya akan menghadirkan nara sumber dari Kemsos RI,” ucap Andrian. (hms)

 

 

 

 

Bimtek Aplikasi SIKS-NG

SAMARINDA –Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan Program menggelar kegiatan `Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bertempat di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yakni mulai 25 s/d 26 April 2018 dengan melibatkan sebanyak 22 orang peserta perwakilan dari Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim.

Kadis Sosial Kaltim, Dr.Ir.H. Budi Pranowo, MM, dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar kedepannya keberadaan aplikasi SIKS-NG ini dapat semakin memperkuat data-data terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di Kaltim, sehingga dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di Kaltim benar-benar tepat sasaran.

“Sebuah data harus terlegitimasi dalam arti harus sah secara hukum, karena hal itu menyangkut penggunaan anggaran, sehingga melalui aplikasi SIKS-NG ini diharapkan kedepannya dapat mengolah dan menghasilkan data yang akurat terkait jumlah PMKS khususnya di Kaltim, sehingga program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” papar Budi Pranowo dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut, Rabu (25/4) pagi.

Dikatakannya, berdasarkan pengalaman selama ini masih ada temuandari Inspektorat terkait penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, seperti contoh orang sudah meninggal masih masuk dalam data penerima bantuan, warga miskin belum masuk data penerima bantuan, dan justru warga yang sudah tidak layak menerima bantuan masih masuk dalam data penerima bantuan program-program pengentasan kemiskinan.

“Secara umum data PMKS di Kaltim sudah bagus, tapi kedepannya tetap harus ditingkatkan lagi dalam hal akurasinya, melalui aplikasi SIKS-NG ini kami optimis akan dapat melahirkan data-data PMKS yang lebih valid dan akurat,” tegasnya.

Sementara itu Kasub Bagian Umum Pusdatin Kemsos RI, Ita Konita, dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa kegiatan `Bimtek SIKS-NG` tersebut untuk tahun ini dilaksanakan di seluruh Provinsi termasuk Kaltim, dengan mengundang peserta dari Kabupaten/kota.

“Biasanya setiap tahun kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, namun untuk tahun ini kami sengaja menggelar kegiatan di daerah, yakni di masing-masing Provinsi dengan mengundang peserta dari Kabupaten/kota, diharapkan dengan digelar di daerah, bisa semakin memicu perhatian dari Instansi Sosial setempat terkait pentingnya aplikasi SIKS-NG dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan,” ucap Ita Konita. (hms)

 

Sosialisasi Wajib Lapor Korban Napza

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam hal ini Seksi Rehabilitasi Tuna Susila, Napza, dan KTK-KPO kembali menggelar kegiatan `Sosialisasi Wajib Lapor Korban Penyalahgunaan Napza` yang kali ini dilaksanakan di Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 bertempat di gedung Bumdes Kelurahan Sangatta Utara dengan diikuti sebanyak 25 peserta, dan menghadirkan sejumlah nara sumber meliputi Kabid Rehsos, Drs. H. Khairul Saleh, M.Si, didampingi Kasi Rehabilitasi Tuna Susila, Napza, dan KTK-KPO, Sapran AKS sebagai moderator,  perwakilan Polres Kutai Timur, serta nara sumber dari Yayasan Laras Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, Khairul Saleh menyampaikan paparan dengan mengambil tema `Narkoba, Anak Bangsa dan Masa Depan Kaltim`.

“Pada Tahun 2015, Provinsi Kaltim berada pada peringkat ketiga nasional di bawah DKI Jakarta dan Sumatera Utara yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jumlah Penyalahgunaan di Kaltim sekitar 63.873 orang atau sekitar 2,47% dari total populasi 2.583.841 jiwa penduduk Kaltim usia 10-59 Tahun. Jumlah ini setara dengan 3 kali lipat jumlah penduduk di Kabupaten Mahulu dan 2x jumlah populasi di Kecamatan Samarinda Kota,” papar Khairul. (hms)

Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos PKH

SAMARINDA –Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dalam hal ini Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Jasika), pada hari Selasa (24/4) menggelar kegiatan `Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)` bertempat di Hotel MJ di Jl Khalid Nomor 1 Samarinda.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, didampingi Kabid Linjamsos, Drs. H. Ahmadin, M.Si dan Kasi Jasika, Hj. Hamidah.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan yang melibatkan sebanyak 25 peserta terdiri dari para Operator PKH Kabupaten/kota serta perwakilan Instansi Sosial Kabupaten/kota se Kaltim tersebut meliputi perwakilan Bank BRI Samarinda, serta Koordinator Wilayah (Korwil) I dan II PKH Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial Kaltim menyampaikan paparan singkat terkait pelaksanaan PKH di Kaltim yang telah berjalan sejak tahun 2012 lalu itu, yang mana dari tahun ke tahun pelaksanaan PKH yang merupakan program prioritas nasional penanggulangan kemiskinan tersebut di Kaltim terus mengalami penambahan jumlah klien atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu, Kabid Linjamsos, Ahmadin menekankan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan atau pelaksanaan PKH dalam hal penyaluran bansos PKH tersebut benar-benar memahami tupoksi masing-masing, sehingga diharapkan pelaksanaan PKH di Kaltim dapat berjalan sebaik mungkin mulai dari pengolahan data KPM hingga pelaksanaan penyaluran bansos PKH yang dilakukan satu pintu melalui Bank BRI. (hms)

2019, Pegawai OS APBN Berpeluang di APBD kan

SAMARINDA –Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, melalui Plt Sekretaris, H.Muhammad Yusuf, M.Si, menekankan, untuk tahun anggaran 2019 mendatang Dinas Sosial berkomitmen untuk menyamakan honor atau gaji seluruh pegawai outsourcing (OS) di lingkungan Instansi Sosial Kaltim itu.

Dalam arti ada kans besar bagi pegawai outsourcing APBN untuk dialihkan menjadi pegawai outsourcing APBD, sehingga dengan demikian dapat dipastikan pula seluruh pegawai outsourcing di lingkungan Dinas Sosial Kaltim nantinya akan menerima gaji atau honor dengan jumlah yang sama tentunya disesuaikan dengan ijazah terakhir masing-masing pegawai.

“Untuk tahun 2019 mendatang, Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp16, 1 miliar, dan salah satu program prioritas yang akan dilakukan adalah terkait gaji atau honor pegawai outsourcing, yang akan kami upayakan sama rata, dalam arti pegawai outsourcing APBN akan dialihkan menjadi pegawai outsorcing APBD, sehingga tercipta sebuah harmonisasi dan keadilan khususnya di kalangan pegawai outsourcing di lingkungan Dinas Sosial Kaltim, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi kesenjangan antara pegawai outsourcing APBD dan APBN,” papar Yusuf.

Terkait `kabar baik` tersebut, pihaknya berharap agar nantinya seluruh pegawai outsourcing di lingkungan Dinas Sosial semakin loyal dan komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban di masing-masing unit kerja.

Sebagai informasi, berdasarkan data kepegawaian di Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kaltim Tahun 2018 ini, jumlah pegawai outsourcing sebanyak 77 orang yang menggunakan sumber pendanaan APBD, sementara itu jumlah pegawai outsourcing yang masih menggunakan anggaran APBN sebanyak 14 orang.

Untuk pegawai outsourcing APBD besaran gaji yang diterima setiap bulannya masing-masing adalah Rp2,3 Juta (S1), Rp2,2 Juta (D3), Rp2,1 Juta (SMA).

Adapun untuk pegawai outsourcing APBN selama ini besaran gaji yang diterima setiap bulannya jumlahnya relative kecil dan bervariasi mulai dari Rp350 ribu, Rp600 ribu hingga yang terbesar Rp1 Juta. (hms)

 

///////

 

Kunker Gubernur ke Kutim, Dinas Sosial Serahkan Bansos PKH dan Rastra

SAMARINDA –Dalam kunjungan kerja Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak ke Kutai Timur yang dilaksanakan 17 s/d 19 April 2018 lalu, turut diserahkan pula secara simbolis bantuan sosial (bansos) yang ditangani OPD Dinas Sosial diantaranya bansos PKH dan Rastra.

Hal itu disampaikan Kadis Sosial Kaltim, Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM, didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ahmadin, dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Ayi Hikmat, yang juga turut langsung dalam rombongan Gubernur yang melakukan kunker ke Kutim tersebut.

“Untuk bantuan dari Dinas Sosial yang turut diserahkan Gubernur dalam kunker ke Kutai Timur adalah bansos PKH untuk 90 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp170 juta dan bantuan Rastra senilai Rp143 juta. Bantuan tersebut secara simbolis diterima langsung Kepala Desa Karangan Dalam,” papar Kadis Sosial.

Sebagai informasi, saat ini Dinas Sosial juga tengah melakukan persiapan untuk penyerahan bantuan untuk kegiatan Gerakan Sosial yang akan dilangsungkan 30 April mendatang yang juga akan dilakukan Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak. (hms)

Gubernur Resmikan Gedung Juang `45

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak resmikan Gedung Veteran Graha Purna Yudha Joang ’45 Provinsi Kaltim dan membuka  Musyawarah Daerah (Musda) X Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kaltim di Jalan Harmonika Samarinda, Minggu (22/4).

Memanfaatkan momentum tersebut Gubernur Awang Faroek mengajak para veteran perintis kemerdekaan, purnawirawan, wredatama, warakawuri dan Angkatan ’45 agar terus menjadi motivasi dan teladan bagi generasi muda. “Para veteran dan perintis kemerdekaan serta para wredatama dan warakawuri harus menjadi super semangat bagi generasi muda,” kata Awang Faroek. Awang melanjutkan, fisik para veteran sudah pasti menurun, tetapi semangat mereka tidak pernah kendor untuk mengabdikan diri, bekerja dan berkarya demi mendukung sukses pembangunan.

Semangat para veteran patut menjadi teladan bagi generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat, keperibadian dan apa yang telah diberikan dan dikorbankan sungguh tidak ternilai harganya. Semangat para veteran patut menjadi sumber inspirasi dalam kerja dan karya menuju masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Termasuk semangat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Awang mengatakan, Presiden Jokowi juga menilai, perjuangan para veteran  menjadi sumber semangat dan kerja keras bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bangsa. “Kita tentu harus sangat banyak terima kasih atas perjuangan para veteran yang telah berjuang memerdekakan bangsa dan memperkokoh fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penguatan ideologi Pancasila. Semoga momentum ini mendorong para veteran untuk terus memberikan semangat generasi muda untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan bermoral di masa akan datang,” jelasnya.

Hadir Ketua Bidang Organisasi LVRI Dahlan Idrus, Ketua LVRI Kaltim Muhammad Syah, Kepala Biro Kesra H Elto, Juru Bicara Gubernur Kaltim Hendro Prasatyio, Ketua MUI Kaltim KH Hamri Has dan Ketua Pembina Forum Kebangsaan Jos Soetomo serta jajaran TNI dan Polri di Kaltim. Kegiatan tersebut juga dirangkai penandatanganan prasasti Gedung Veteran Joang ’45 oleh Gubernur Kaltim. (hms)