Tes Seleksi TKSA Dissos Kaltim Ditunda

05 Maret 2015

SAMARINDA -Kasi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Saprudin Saida Panda yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia rekrutmen Pendamping Tenaga Kesejahteraan Anak (TKSA) mengatakan, bahwasannya untuk jadwal ujian tertulis dan wawancara seleksi TKSA yang sedianya dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2015 di Aula Dinas Sosial Kaltim, Jl Basuki Rahmat Nomor 76 Samarinda pelaksanaannya...

Rakornis Instansi Sosial se Kaltim Digelar 20 s/d 22 Maret 2015

04 Maret 2015

SAMARINDA -Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2015 dijadwalkan berlangsung tanggal 20 s/d 22 Maret 2015 bertempat di Rumah Jabatan Walikota Samarinda di Jl S.Parman. Kegiatan Rakornis Instansi Sosial se Kaltim tahun 2015 ini akan mengangkat tema ` Mewujudkan Kemandirian PMKS melalui Sinkronisasi dan Sinergitas Program serta Optimalisasi Peran PSKS`. Adapun untuk peserta kegiatan...

Pemetaan Sosial Warga KAT di Kampung Sibak Jemuk Kutai Barat

03 Maret 2015

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim dalam hal Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) melalui Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada hari Kamis (5/2) akan melakukan Pemetaan Sosial warga KAT di Kampung Sibak Jemuk, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Kasi Pemberdayaan KAT, Syarifuddin, mengatakan, kegiatan pemetaan sosial warga KAT di Kampung Sibak Jemuk tersebut dalam rangka persiapan program KAT Tahun 2016...

Ini, 5 Program Dinas Sosial yang Diharapkan Didukung DPRD Kaltim

02 Maret 2015

SAMARINDA -Dalam hearing antara Dinas Sosial Kaltim dengan Komisi IV DPRD Kaltim pekan lalu, Instansi Sosial di Kaltim itu mengungkap sebanyak lima program kegiatan yang diharapkan mendapat dukungan dari para wakil rakyat Kaltim yang duduk di gedung Karang Paci itu. Berikut ini 5 program kegiatan Dinas Sosial Kaltim yang diharapkan mendapat dukungan dari DPRD Kaltim : 1.Rancangan Peraturan Daerah Dinas Sosial Kaltim yang sudah masuk Prolegda...

Persiapan Rakornis Instansi Sosial se Kaltim di Samarinda

27 Februari 2015

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim saat ini tengah melakukan persiapan-persiapan terkait rencana pelaksanaan Rakornis Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dijadwalkan berlangsung di pekan-pekan awal bulan Maret 2015 di Samarinda. Persiapan-persiapan yang tengah dilakukan Instansi Sosial di Kaltim itu diantaranya terkait persiapan lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan peserta dari seluruh Instansi Sosial Kabupaten/kota di...

Realisasikan Program Panti Terpadu dan Raperda Gepeng, Dinas Sosial Hearing dengan Komisi IV

26 Februari 2015

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim mengharapkan dukungan DPRD Kaltim untuk dapat menjalankan program pembangunan Panti Terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu Instansi Sosial di Kaltim itu juga mengharapkan agar draft Raperda tentang Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) bisa dibahas dan disahkan oleh para wakil rakyat Kaltim di gedung Karang Paci itu. Permohonan dukungan untuk merealisasikan pembangunan Panti Terpadu dan Raperda Gepeng itu...

Mensos: Rehab Narkoba, Pemegang Kartu IPWL Tidak Bisa Ditangkap

26 Februari 2015

Merehabilitasi 10 ribu korban penyalahgunaan narkoba dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) andal, yaitu konselor dan pekerja sosial (peksos) adiksi. “Ada 119 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang akreditasinya dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos), ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Pembukaan Rakornas IPWL di Jakarta, Selasa (24/2/2015). Rapat Kerja...

Rakor Penanggulangan Bencana 2015

25 Februari 2015

TANA PASER - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan,  bencana tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi dan kepada siapa akan menimpa. Karena itu perlu upaya bersama, antara pemerintah  dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat  untuk meringankan beban  korban akibat bencana. "Kita semua perlu menyadari jika alam dan lingkungan hidup kita dewasa ini sudah banyak berubah, sehingga...

Kamis, Dinas Sosial Hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim

25 Februari 2015

SAMARINDA -Dinas Sosial Kaltim dijadwalkan akan memenuhi undangan hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim, pada hari Kamis (26/2) pukul 10.00 Wita bertempat di gedung DPRD Kaltim Jl Teuku Umar. Kegiatan hearing ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dan penyusunan peraturan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam...

Kegiatan Lelang Pemprov Kaltim Baru Capai 25 Persen

24 Februari 2015

SAMARINDA -Pemprov Kaltim diakui sudah melaksanakan lelang pengadaan barang jasa program kegiatan 2015 melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sekitar 25 persen hingga 30 persen. Hingga 23 Pebruari 2015 tercatat sekitar 114 paket kegiatan dengan pagu anggaran Rp 131 miliar sudah dilelang dari total 736 paket kegiatan dengan pagu mencapai Rp 2,072 triliun. “Lelang on going (sedang berproses,Red), masih jalan. Terutama untuk...

Selasa Pagi, Komisi III DPRD Kubar `Study Banding` Dana Hibah ke Dissos Kaltim

23 Februari 2015

SAMARINDA -Komisi III DPRD Kutai Barat menurut rencana akan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kaltim, pada hari Selasa (24/2) dalam rangka `study banding` tentang Dana Hibah. Agenda kunjungan Komisi III DPRD Kubar tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan yang dikirim melalui email resmi Dinas Sosial Kaltim (sungramdinsos@gmail.com) pada hari Jum`at (20/2) lalu. "Sesuai dengan surat pemberitahuan yang kami terima melalui...

Pegawai Non PNS Resmi `Berseragam` Jokowi

23 Februari 2015

SAMARINDA -Terhitung mulai hari Senin (23/2) pegawai honor atau non PNS di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kaltim secara resmi mengenakan seragam ala Jokowi alias baju putih dan celana/rok berwarna hitam/gelap. Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, tentang tata tertib pakaian dinas bagi PNS/Non PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, yang mana didalamnya mengharuskan para pegawai non PNS untuk...